Bareskrim Tangkap KAMI, Ternyata Ngeri Percakapannya, PKS Justru Minta Bebaskan

0
297
Foto : Bareskrim Tangkap KAMI, Ternyata Ngeri Percakapannya, PKS Justru Minta Bebaskan

Jakarta, NAWACITAPOST – PKS (Partai Keadilan Sejahtera) menyakini sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap polisi tidak akan mengarahkan massa untuk berbuat anarki dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. PKS meminta agar polisi membebaskan mereka. “Karenanya segera dibebaskan saja 8 tokoh yang ditangkap itu,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada wartawan, pada (13/10/2020). Diketahui sebelumnya 8 tokoh dimaksud ditangkap oleh Bareskrim. Lantaran diketahui kedapatan catatan percakapan di aplikasi chatting Whatsapp ngeri isinya.

Foto : Bareskrim Tangkap KAMI, Ternyata Ngeri Percakapannya, PKS Justru Minta Bebaskan

Disayangkan memang sikap yang ditunjukkan PKS meminta KAMI dibebaskan. Menurut HNW, sejumlah tokoh KAMI yang ditangkap merupakan aktivis senior yang kritis. Karena itulah, HNW meyakini mereka tidak akan mengarahkan massa agar berbuat anarki. “Dan kemudian itu yang ditangkap – tangkap itu, Pak Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, itu kan mereka yang dikenal aktivis-aktivis lama. Aktivis – aktivis senior yang dari dulu mereka mengerahkan massa tapi tidak anarkis. Dari dulu mereka para aktivis yang orientasinya kritis dan tidak anarkis,” ungkapnya.

BACA JUGA: AHY SBY bersama Demokrat Bagai Air di Daun Talas

Lebih lanjut, HNW juga meyakini kegiatan yang digelar oleh KAMI selalu meminta izin dari pihak terkait. Menurutnya, jika mereka yang bergelar kegiatan yang berizin justru difitnah hingga ditangkap, maka akan menghadirkan ketegangan di masyarakat. “Jadi saya berkeyakinan dari 8 tuntutan perjuangan KAMI, dan tokoh-tokoh KAMI, dan kegiatan yang mereka gelar. Selama ini kan mereka yang mereka gelar kegiatan terbuka, minta izin dan sebagainya,” tutur HNW.

BACA JUGA: AHY Tolak Omnibus Law Sebelum Baca, Kader Lari ke Megawati?

“Justru kalau itu dihalang-halangin, di-framing, difitnah, dibuat spanduk kesana kemari, yang spanduknya juga fitnah, tokoh – tokoh ditangkap, nah ini akan membuat semakin menghadirkan ketegangan yang tidak diperlukan,” imbuh HNW. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf juga angkat bicara perihal penangkapan tokoh KAMI. Bukhori mempertanyakan maksud penangkapan sejumlah tokoh KAMI tersebut.

Foto : Hidayat Nur Wahid

“Apakah ini maksudnya dalam rangka untuk menciptakan keonaran publik, atau kah sebenarnya ini karena akses informasi yang sangat terbatas dan sehingga persepsinya menjadi tidak tepat,” ucap Bukhori kepada wartawan, terpisah. “Apalagi, misalnya, terkait dengan persepsi atas UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Cipta Kerja, Omnibus Law, kan sampai hari ini belum ada satu naskah yang bisa menjadi satu rujukan,” sambung dia.

BACA JUGA: Gatot, KAMI bersama AHY Ciptakan Seperti Tragedi 98?

Polri sendiri telah menjelaskan latar belakang penangkapan 8 tokoh KAMI. Polri menyebut mereka bermula dari percakapan di grup WhatsApp yang disebut mengerikan. “Ini terkait demo omnibus law yang berakhir anarkis. Patut diduga mereka-mereka itu tadi memberikan informasi yang menyesatkan, berbau SARA dan penghasutan-penghasutan itu,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta pada (13/10/2020).

BACA JUGA: AHY Bicara Kakek Penumpas PKI, Rekonsiliasi, Gantikan Jokowi?

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Awi Setiyono menambahkan bahwa Anton Permana, Jumhur Hidayat dan Kingkin ditangkap. Empat orang tokoh KAMI lainnya ditangkap di Medan. Adapun yang ditangkap di Medan diantaranya, Juliana, Devi, Khairi Amri dan Wahyu Rasari Putri. “Betul memang ada beberapa hari ini tim Siber Bareskrim Polri dan tim Siber Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terkait dengan demo Omnibus Law,” ujarnya.

BACA JUGA: Agustus Gea, S.H. : Mahasiswa dan Buruh Teriak Dulu, Belum Baca UU

Kelima anggota KAMI yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah Khairil Amri selaku Ketua KAMI cabang Medan, Devi, Juliana dan Wahyu Rasari Putri. Sementara satu tersangka lagi berasal dari Ormas KAMI Pusat atas nama Kingkin Adinda. Menurut Awi, tim penyidik mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan kelima orang tersebut sebagai tersangka, salah satu alat buktinya adalah bukti percakapan dan koordinasi di salah satu grup Whatsapp. “Jadi total ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara tiga lainnya masih berstatus sebagai terperiksa karena belum 1×24 jam,” lanjut Awi.

Foto : Karopenmas Mabes Polri Brigjend Pol. Awi Setiyono

Selanjutnya untuk kelima tersangka dijerat dengan pasal ujaran kebencian ataupun permusuhan terkait aksi unjuk rasa penolakan Undang – Undang Omnibus Law Ciptakerja. Hal itu termaktub dalam pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2014 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP. Dalam beleid pasal tersebut, seluruh tersangka terancam kurungan penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar,” jelas Awi.

BACA JUGA: Gubernur Tolak Omnibus Law, Bisa Dipecat

Awi lalu mengungkapkan, ada sebuah grup di WhatsApp yang memberikan informasi menyesatkan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Selain itu, terdapat proposal yang berisi terkait anggaran. “Ada percakapan di grup WA mereka. Pada intinya itu terkait dengan penghasutan sama ujaran kebencian berdasarkan SARA tentang pelaksanaan demo Omnibus Law yang berakibat anarkis. Di dalam grup itu bukan KAMI semua, kebetulan saja yang dari KAMI itu ketangkap,” kata Awi.

BACA JUGA: Citra PKS Rontok, Demo Perantara Perbaiki Citra

Awi melanjutkan, di dalam grup Whatsapp tersebut akan dilacak semua identitasnya. Sebab, mereka menghasut informasi tentang Omnibus Law. Sehingga demo berakhir anarkistis. Patut diduga mereka itu memberikan informasi yang menyesatkan. “Kalau rekan-rekan membaca WhatsApp-nya ngeri. Pantas kalau di lapangan terjadi anarkistis itu mereka masyarakat yang tidak paham betul, jadi gampang tersulut,” kata dia.

BACA JUGA: Pendukung Idealisman Dachi Diduga Sengaja Sebar Hoax

Awi menambahkan bahwa mereka memang merencanakan sedemikian rupa untuk membawa benda saat demo dan melakukan pengerusakan fasilitas umum. Lalu, untuk siapa yang mengkoordinirnya dia masih menyelidiki hal tersebut. “Ajakan mereka di grup sudah ngomongin ke arah materi (uang). Proposalnya ada kok. Nanti itu barang buktinya. Tim masih di lapangan menyelidiki hal tersebut,” kata dia.

BACA JUGA: Marissa Haque Cari Panggung Pakai Omnibus Law?

Namun untuk kronologi, Awi enggan merinci secara detail peran dan juga barang bukti dari masing-masing tersangka dalam kasus tersebut. Kendati demikian, Awi berjanji, pihaknya akan mengungkap kasus tersebut setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap semua pelaku.

BACA JUGA: Kampanye Idealisman Dachi Memakan Korban Jiwa

Awi memerinci, penangkapan di mulai pada 9 Oktober 2020 atas nama KA, pada 10 Oktober 2020 giliran inisial JG dan NZ, 12 Oktober 2020 inisial WRP, semuanya ditangkap oleh direktorat siber Polda Sumatera Utara. Mereka semua ditangkap karena terkait dengan adanya demo menolak Omnibus Law yang berakhir anarkistis di Sumatera Utara.

BACA JUGA: Diduga Pendemo Omnibus Law Dibayar, Cikeas Cendana Terlibat?

Sementara penangkapan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2020 inisial AP, tanggal 13 Oktober 2020 inisial SG dan JH dan pada tanggal 10 Oktober 2020 inisial KA. Semuanya ditangkap oleh Tim Siber Bareskrim Polri. Kemudian penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif sembari juga menunggu bagi yang belum ada pengacaranya.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Diketahui, Bareskrim Polri menangkap petinggi dan anggota KAMI. Total ada 8 anggota KAMI Medan dan Jakarta yang ditangkap. Rinciannya, 4 orang berasal dari KAMI Medan dan 4 orang dari KAMI Jakarta. “Medan KAMI: Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Jakarta: Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur, Kingkin,” ungkap Awi.

Foto : Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono, Kadiv. Humas Mabes Polri

Lalu juga mencoba konfirmasi ke Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengenai penangkapan yang dilakukan di Depok, Jawa Barat. “Ya benar  (ditangkap) oleh Siber,” kata Argo melalui pesan singkatnya pada 13 Oktober 2020. Surat penangkapan atas Syahganda juga beredar dan dibenarkan oleh Argo. Surat itu bernomor SP/Kap/165/X/2020/ Direktorat Tindak Pidana Siber tertanggal 13 Oktober 2020. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Syahganda ditangkap setelah diduga menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Bukan hanya Syahganda, sejumlah tokoh KAMI lain juga ditangkap.

Foto : Deklarator KAMI, Din Syamsudin dan Gatot Nurmantyo

Sementara itu, pihak KAMI Deklarator Din Syamsuddin, pada 13 Oktober 2020 mengonfirmasi benar adanya penangkapan anggotanya. Din mengatakan akan berkoordinasi dengan tim hukum KAMI untuk menanggapi penangkapan ini. Dia mengatakan penangkapan ini sedang ditindaklanjuti Komite Eksekutif. “KAMI punya tim hukum. Harap tanya Ahmad Yani, karena ini porsi Komite Eksekutif,” ucapnya. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Viral Emak Ngaku Istri Jaksa, Bentak Aparat Pas Dirazia