AHY SBY bersama Demokrat Bagai Air di Daun Talas

0
380
Foto : AHY SBY bersama Demokrat Bagai Air di Daun Talas

Jakarta, NAWACITAPOST – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Partai Demokrat rupanya bagai air di daun talas. Pernyataan berbeda – beda yang dilontarkan ke publik. Bahkan realita di lapangan pun berbeda lagi. Mulai dari menolak dalam rapat mini fraksi hingga sidang paripurna DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Bahkan disebutkan bahwasanya AHY dan SBY meminta kader Partai Demokrat yang ada di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk menerima aspirasi para pendemo tolak Omnibus Law. Namun justru ikut berdemo.

Foto : AHY dan SBY

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar mengatakan. Sebelum disahkannya UU (Undang – Undang) Omnibus Law pihaknya memang telah memberikan dukungan kepada para buruh. “Ketika dicanangkan RUU waktu itu tapi sudah ada pergerakan penolakan. Pergerakan itu juga datang ke kantor kami (DPRD). Kami juga telah memberikan surat dukungan padahal saya belum mendapatkan intruksi dari DPP pusat,” katanya.

BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?

Menurut Pendi Anwar, meskipun UU Cipta Kerja Omnibus Law telah disahkan DPR RI, secara fraksional partai Demokrat dan PKS tetap menolak. Yang mana hingga titik perjuangan, bahkan kedua partai itu walk out. “Kami fraksi Demokrat tetap konsisten hingga hari ini. Intinya gini undang-undang telah disahkan. Tidak mungkin bisa dicabut lagi tapi masih ada jalan yang bisa ditempuh,” katanya.

BACA JUGA: Kampanye Idealisman Dachi Memakan Korban Jiwa

Fraksi Demokrat Kabupaten Karawang akan berupaya mendorong agar Presiden RI (Republik Indonesia) Joko Widodo atau Jokowi dapat membuat Perppu. Tapi jika hal itu tidak dapat berjalan lancar maka jalan satu satunya yaitu menggugat ke Makamah Konstitusi (MK). “Jadi peluang masih ada. Jangan putus asa terus bergerak. Kalau undang-undang cipta kerja ini dilaksanakan maka tidak ada UMK, tapi yang ada UMP. Kalo UMP itu mengambil yang terendah, di Jawa Barat ini kan Pangandaran 1,8. Kalo seperti itu Karawang mau seperti apa,” ujarnya.

Foto : Fraksi Demokrat yang ikutan demo tolak Omnibus Law

Sementara, anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bogor tutut serta dalam demo buruh terkait penolak UU Cipta Kerja di jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada 8 Oktober 2020. Berdasarkan pantauan, ada tujuh anggota DPRD Kabupaten Bogor dari dua fraksi yang hadir di tengah – tengah demonstran. Salah satunya adalah fraksi Partai Demokrat. Yaitu Ruhiyat Sujana, Leo Hananto, Iman Nurcahyan, Ade Sanjaya dan Hanafi.

BACA JUGA: Diduga Pendemo Omnibus Law Dibayar, Cikeas Cendana Terlibat?

Sebelumnya pada 6 Oktober 2020, pernyataan AHY mengklaim Demokrat berkoalisi dengan masyarakat, termasuk buruh dan pekerja. Yang mana dinilai paling terdampak dari UU Cipta Kerja. AHY mengajak seluruh kader Demokrat solid. “Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam pidato politik beberapa waktu yang lalu, ‘Kita (Partai Demokrat) Harus Berkoalisi dengan Rakyat’. Terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh-pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi,” ucapnya.

Foto : AHY

AHY kemudian menambahkan. “Maka, kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat, mari kita terus berjuang bersama – sama dengan masyarakat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Kita harus fokus pada penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali. No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita,” lanjutnya.

BACA JUGA: Agustus Gea, S.H. : Mahasiswa dan Buruh Teriak Dulu, Belum Baca UU

Namun anehnya, ada perbedaan penjelasan yang dilengkapi dengan pernyataan SBY pada 12 Oktober 2020 bahwa tidak pernah ada niat Demokrat sekalipun melawan pemerintah. “Barangkali nasib saya dibeginikan terus. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti tahun 2016 dituduh, difitnah membiayai dan menunggangi demo,” terangnya. Lalu SBY menambahkan bahwa Partai Demokrat tidak setuju UU Cipta Kerja langsung diputuskan pada paripurna 5 Oktober lalu. SBY bicara dua alasannya.

BACA JUGA: Gubernur Tolak Omnibus Law, Bisa Dipecat

“Yang saya ikuti ada 2 alasan Partai Demokrat. Yang pertama diketahui bahwa di sana sini dari kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah, masih ada masalah di sana sini. Bukan hanya yang ada dalam pasal – pasalnya, mungkin juga tentang design, konsep dasar dan intention dari pemerintah, negara, ini apa sebenarnya. Apa hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi atau yang lebih luas lagi menyangkut ekonomi,” jelas SBY.

Foto : SBY

SBY menyebut Demokrat ingin masalah – masalah di RUU Cipta Kerja saat itu dituntaskan terlebih dahulu. Menurutnya, perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan RUU Cipta Kerja. “Yang kedua, alasan Partai Demokrat itu, Demokrat tahu bahwa penolakan terhadap RUU ini tinggi. Bukan hanya dari pekerja atau buruh,” sebutnya.

BACA JUGA: Citra PKS Rontok, Demo Perantara Perbaiki Citra

“Partai Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan. Mengapa tidak, ini usulan Partai Demokrat sebetulnya, jangan dipaksakanlah, masih ada waktu entah sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai betul-betul bulat. Kalau ada pihak-pihak yang menolak, DPR itu bisa berkonsultasi, pemerintah juga begitu. Kalau konsultasi itu jangan hanya kepada unsur-unsur yang setuju. Itu menurut saya, wong sudah setuju kok. Justru yang belum setuju itulah diajak bicara. Ada titik temunya,” sebut SBY.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

SBY tak setuju jika Demokrat dianggap melawan negara karena tidak setuju dengan UU Cipta Kerja. Demokrat hanya bisa bersuara di parlemen. “Kalau kami ada di pemerintahan pastilah mengingatkan juga, ‘Ayo kita tuntaskan dulu, jangan terlalu banyak masalah’,” katanya. SBY menegaskan Demokrat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, termasuk melalui produk legislasi. Yang Demokrat kurang setuju, jika hanya satu pihak yang diuntungkan lewat undang – undang.

Foto : Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan

“Oleh karena itu Demokrat setuju sekali kalau kita punya undang-undang yang bisa menggalakkan ekonomi kita. Dulu kalau kami tidak berupaya menggalakkan investasi tidak mungkin ekonomi tumbuh relatif tinggi. Kalau ada yang berpendapat Demokrat tidak setuju untuk menggalakkan ekonomi investasi ya salah besar karena kami juga begitu dulu. Tetapi ya sudahlah yang penting kami punya posisi yang jelas dan kami pertanggungjawabkan semuanya itu. Meskipun sekali lagi saya tidak ikut secara teknis dan setiap hari disana tapi saya yakini Demokrat punya niat dan tujuan yang baik,” pungkas SBY.

BACA JUGA: Karni Ilyas Tidak Adil, Bakrie Tak Diundang Bahas Jiwasraya, Lapindo dan Jungle Land

Selain pernyataan AHY dan SBY, ada pula pernyataan Ossy Dermawan sebagai Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat pada 9 Oktober 2020. “Bahwa benar dalam arahan tanggal 7 Oktober 2020 itu, Ketua Umum juga meminta para anggota DPRD untuk menerima para pendemo di kantor DPRD nya masing-masing, dengan tujuan agar aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik, sehingga para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis karena suaranya tidak tersalurkan,” jelasnya.

BACA JUGA: AHY Tolak Omnibus Law Sebelum Baca, Kader Lari ke Megawati?

Ditambahkan Ossy mengenai penjelasan sudah memberikan surat kepada DPC dan DPD Partai Demokrat. “Bahwa sejak minggu sebelumnya, kami sudah mendapat informasi dari media massa tentang rencana aksi unjuk rasa para buruh dan mahasiswa tanggal 8 Oktober 2020, untuk itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor : 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan Ketua Umum kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa. Ini menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara,” pungkasnya.

Foto : Rapat sidang paripurna DPR RI bahas Omnibus Law

Lantas maksud AHY menolak tegas dengan pernyataan yang dilontarkan sebelum terjadinya demo dipertanyakan. Tentu memiliki motif yang sama saja melawan pemerintah. Sebab dikatakan oleh pemerintah bahwa Omnibus Law merupakan program strategis nasional. Omnibus Law ditolak berarti sama saja menolak program strategis nasional. Pernyataan satu dengan lainnya didalam kubu Demokrat sendiri berbeda – beda. Tindakan pun didalam fraksi Demokrat berbeda. Nyatanya yang sudah ada didalam jajaran legislatif saja ikutan demo menolak Omnibus Law. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Apa Hubungan Najwa Shihab dengan Bakrie Group?