Gatot, KAMI bersama AHY Ciptakan Seperti Tragedi 98?

0
886
Foto : Gatot Nurmantyo, Presiden Jokowi dan AHY

Jakarta, NAWACITAPOST – Gatot bersama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendukung demo tolak Omnibus Law. Gatot mengungkapkan kepada media pada 2 Oktober 2020. KAMI mendukung langkah konstitusional kaum buruh. Gatot meminta agar jejaring KAMI di seluruh Indonesia dan semua gerakan masyarakat sipil berkolaborasi bersama kelompok buruh. Yang mana menolak Omnibus Law Ciptaker (Ciptakerja) yang tengah dibahas di DPR RI. Menyelamatkan Indonesia diantaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU (Rancangan Undang – Undang) Ciptaker.

Dilanjutkannya. Dukungan diberikan KAMI karena ingin melihat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sebab Omnibus Law Ciptaker dapat menghilangkan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa. Kemudian juga bisa meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan hidup dan memiskinkan masyarakat kecil. Lalu juga menghilangkan posisi tawar kaum buruh. Perlu diketahui, sesungguhnya aksi Mogok nasional yang akan digelar pada 6 sampai 8 Oktober 2020 sudah diwacanakan. Yakni oleh Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK), awal pekan lalu.

BACA JUGA: PKI, Kebohongan Rezim Kejam Soeharto?

Foto : Ilustrasi Gatot Nurmantyo dan AHY

Sepertinya ada indikasi kesengajaan menciptakan tragedi 98. Bisa jadi dipakai trik untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama jajaran kabinet Indonesia Maju. Namun, Polri telah mengeluarkan telegram yang berisi arahan untuk pencegahan mogok massal dan demonstrasi buruh terkait Omnibus Law karena pandemi Covid 19. Diketahui Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mengatakan pada 5 Oktober 2020. Pada 6 – 8 Oktober buruh akan berdemonstrasi menyuarakan yang disebutnya sebagai mosi tidak percaya terhadap kekuasaan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menanggapi penolakan sejumlah pihak atas disahkannya RUU. Termasuk mengenai mosi tidak percaya yang disebutnya sah di alam demokrasi. Ruang beda pendapat terbuka, tapi ada mekanisme konstitusional untuk mengajukan keberatan yaitu melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Perlu dicatat bahwa ini adalah produk bersama antara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah. DPR merupakan representasi kekuatan politik yang ada sekarang. Artinya, tak tepat jika mosi tidak percaya diajukan ke pemerintah. Karena lembaga yang buat UU (Undang – Undang) adalah DPR, meski pemerintah turut andil merumuskannya.

BACA JUGA: AHY Bicara Kakek Penumpas PKI, Rekonsiliasi, Gantikan Jokowi?

Foto : Tragedi 98

Lantas ada pula Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Marwan Cik Hasan menyatakan. Pihaknya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Karena hak kaum pekerja dipinggirkan. Menilai keberadaan RUU ini terlalu kapitalistik dan neoliberalistik. Mengklaim materi dalam RUU kurang transparan dan melibatkan pekerja dan civil society. DIketahui notabene Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sebelumnya dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR pada 3 Oktober 2020 sebanyak tujuh fraksi setuju dan dua fraksi menolak.

Sebanyak 7 fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan beleid ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Tujuh fraksi adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP. Dua partai yang menolak adalah Demokrat dan PKS. Namun indikasi penolakan pun seakan mengada – ada alias hoax. Seperti pasal 98 (pesangon, umk/ump, upah buruh perjam, hak cuti, outsourcing/pkwt dan non pkwt, status karyawan tetap, PHK, jaminan sosial, TKA). Padahal dikatakan adanya perubahan isi dalam pasal – pasal. Namun faktanya tidak ada perubahan. Tapi dibuat kemasan sedemikian rupa untuk memprovokasi rakyat agar melakukan demo besar – besaran layaknya tahun 1998. Berarti Gatot, KAMI bersama AHY sengaja menciptakan tragedi 98? (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?