Diduga Pendemo Omnibus Law Dibayar, Cikeas Cendana Terlibat?

0
779
Foto : SBY, AHY, Presiden Jokowi, KAMI

Jakarta, NAWACITAPOST – Beredar video di sosial media, entah belum diketahui lokasi dan waktunya, ada bagi – bagi uang lembaran biru. Sepertinya sih lembaran uang Rp 50.000. Terlihat perorang terima Rp 50.000. Hampir kesemua yang hadir dalam pembagian uang memakai masker. Tentu berarti saat musim Covid 19. Mungkin saja para buruh yang mau berdemo tolak Undang – Undang (UU) Omnibus Law pada 8 Oktober 2020 lalu. Sebab isunya disinyalir ada sponsor alias pendana demonya. Bahkan disampaikan pula oleh pihak pemerintah. Cikeas Cendana terlibat?

Foto : KAMI

Bisa jadi Cikeas Cendana terlibat menjadi sponsor dari demo buruh tolak UU Omnibus Law. Lantaran keduanya yang ngotot sejak UU Omnibus Law masih menjadi Rancangan Undang – Undang (RUU). Diketahui Gatot Nurmantyo pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menolak RUU Cipta Kerja. Bisa ditelaah pula didalam KAMI ada nama Titiek Soeharto yang merupakan bagian keluarga Cendana. KAMI mendukung penuh terwujudnya mogok nasional para buruh. Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo mengatakan dengan tegas bahwa KAMI mendukung aksi mogok nasional para buruh.

Foto : Bagi – bagi uang

Aksi mogok nasional para buruh dilakukan untuk menuntut pembatalan RUU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Ciptaker. “KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut. Kami berpendapat pula bahwa menyelamatkan Indonesia diantaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut. Sebab bisa menghilangkan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa. Saya menganggap pula akan meningkatkan kesenjangan sosial serta merusak lingkungan hidup. Dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh,” kata Gatot pada 5 Oktober 2020.

Foto : SBY dan AHY

Kemudian ada pula protes UU Omnibus Law dari keluarga Cikeas. Menurut AHY pada 5 Oktober 2020, tidak ada urgensinya, apalagi di tengah pandemi Covid 19.“Keputusan kami sudah disampaikan lewat fraksi Partai Demokrat dalam pandangan akhir mini fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (3/10/2020). Dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, fraksi kita walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI”, katanya.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

“Kami tegas menolak RUU Cipta Kerja, namun saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja. Karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Alih – alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” tegas AHY.

BACA JUGA: Karni Ilyas Tidak Adil, Bakrie Tak Diundang Bahas Jiwasraya, Lapindo dan Jungle Land

Pernyataan AHY dan KAMI rupanya menimbulkan polemik. Tak disangka pemerintah pun menuding ada dalang dibalik demo buruh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim. Bahwa pemerintah mengetahui dalang yang menggerakkan demonstrasi memprotes UU Omnibus Law. “Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di balik) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Airlangga secara virtual, 8 Oktober 2020.

Foto : Presiden Jokowi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna dan MenPANRB Tjahjo Kumolo

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun memberikan pernyataan cukup mengejutkan pada 7 Oktober 2020. Proses pembahasan RUU Cipta Kerja diselesaikan dalam tempo singkat. RUU Cipta Kerja mulai dibahas sejak April. Kemudian diselesaikan dan disahkan pada Oktober 2020. Meski begitu, pembahasannya dilakukan secara terbuka. Publik pun dapat mengakses rapat pembahasan RUU Cipta Kerja melalui tayangan Live Streaming. Berbagai saran dan masukan publik pun dibahas oleh DPR dan pemerintah.

BACA JUGA: Apa Hubungan Najwa Shihab dengan Bakrie Group?

“Pembahasannya sangat terbuka. Walaupun relatif cepat tapi dibahas dalam panja melalui streaming. Masukan – masukan baik dari fraksi semua dibahas. Semua terbuka,” jelas Yasonna.

BACA JUGA: Kampanye Idealisman Dachi Memakan Korban Jiwa

Senada dengan Yasonna, isu penolakan mengada – ada. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pun angkat bicara 7 Oktober 2020. Tidak ada penghapusan upah minimum seperti yang viral di media sosial. “Upah minimum, UMP, UMK tetap ada,” ujar Ida.

Foto : Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga memastikan Omnibus Law, UU Cipta Kerja tidak akan menyebabkan upah minimum turun. Bahkan, dengan aturan ini upah minimun malah tidak ditangguhkan. Perubahan ketentuan upah minimum adalah kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selama ini, upah minimum memperhitungan pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA JUGA: Bakrie Group Diduga Terlibat Jiwasraya, Nasibmu Kini?

Demikian pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan. Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja penting untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup termasuk masalah konflik hutan. Selain itu, UU ini disebutnya tak membuat masyarakat gampang dikriminalisasi, karena lebih mengutamakan restorative justice. “Ini artinya bukan apa-apa main pidana, masyarakat menjadi gampang dikriminalisasi,” kata Siti dalam konferensi persnya pada 7 Oktober 2020.

Foto : Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya

Sementara terkait penanganan konflik, Siti mengatakan UU ini nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah menahun. Seperti masalah kriminalisasi masyarakat lokal hingga masalah kebun yang berada di dalam hutan. Sehingga adanya UU yang diketuk oleh DPR pada Senin, 5 Oktober lalu menjadi penting bagi kementeriannya. Siti juga menyebut perundangan ini bukan hanya menekankan perizinan usaha untuk perusahaan swasta saja. Tapi juga untuk wilayah perhutanan sosial yang untuk pertama kalinya baru diatur.

BACA JUGA: Terawan, Metode Cuci Otak Stimulus Berkarir Jadi Menteri Kesehatan

Adapun yang dimaksud dengan perhutanan sosial adalah pengelolaan hutan lestari. Yang mana dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. “Jadi untuk pertama kalinya perhutanan sosial masuk di dalam undang-undang ini hal yang sangat positif,” ungkapnya.

BACA JUGA: Gatot, KAMI bersama AHY Ciptakan Seperti Tragedi 98?

Lantas menurut Ferry Juan, pengamat hukum memandang UU Omnibus Law agak membingungkan. Lantaran cukup banyak masyarakat yang marah dan berdemo. Mungkin saja dipicu dengan DPR yang belum maksimal sebagai wakil rakyat. Maksudnya koordinasi dan komunikasi DPR bersama konstituen dan publik belum maksimal.

BACA JUGA: Najwa Shihab Yakin Jurnalis Profesional?

“DPR dirasa belum menyosialisasikan secara jelas dan baik kepada publik. Padahal kan bisa memberikan pemahaman ke publik. Kita lebih merasa bingung lagi karena ada kabar salah ketik. Mohon dibuat dulu UU Omnibus Law yang benar dahulu. Sehingga tidak adanya salah pengertian. UU yang sudah terbit tidak bisa dibatalkan begitu saja,” jelas Ferry yang juga pengacara.

Foto : Pengamat hukum Ferry Juan

Ferry juga menambahkan bahwa adapun mekanisme hukum yang harus ditempuh. Kalau tidak terima, ada namanya judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Bukannya malah demo – demo bahkan sampai anarkhis. Hal demikian mengganggu kenyamanan. Dirinya juga memberikan saran.

BACA JUGA: Najwa Shihab Terkesan Provokasi, Antek Orde Baru?

“Presiden Joko Widodo atau Jokowi semestinya bisa hadir di tengah permasalahan UU Omnibus Law. Jangan pergi mengurus hal lain seperti pangan. Memberikan penjelasan ke rakyat agar mengerti pentingnya UU Omnibus Law. Rakyat mengamuk dan menghancurkan fasilitas umum. Saya setuju dengan adanya penjelasan dari Menteri Kabinet Indonesia Maju. Pendemo harus ditindak tegas. Memang semestinya dilakukan sehingga kita sebagai masyarakat merasa aman dan nyaman,” pungkas Ferry pada 9 Oktober 2020.

BACA JUGA: Kasus Jiwasraya Perburuk Citra SBY

Sementara, politikus PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Dewi Tanjung menduga bahwa pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membayar orang. Yang mana untuk berdemo terkait penolakan UU Omnibus Law. Bahkan, Dewi mengusulkan. Ketimbang membayar orang berdemo, lebih baik untuk membuat lagu. Lalu juga Dewi menilai demo sudah ditunggangi oleh kepentingan menjelang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

FCoto : Politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung

“SBY, Lebih Baik Uangnya di Pake Bikin Project Lagu aja dari pada Buat bayar orang berdemo.. Uuoopppss Nyai Keceplosan…. ,” cuit Dewi dalam akun sosial media (sosmed)nya, (8/10/2020). “Naah mereka pasti punya bazzer bayaran yg menggoreng2 RUU Ciptaker. Dan lalu Kadrun2 goblok yg membuat kegaduhan di negraa ini,” lanjutnya. “Apalagi Buruh berdemo lalu tercipta Klaster baru Penyebaran Covid019 Nyai akan menyalahkan SBY dan Demokrat yg bermain di Balik Aksi demo tersebut,”pungkasnya. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?