Citra PKS Rontok, Demo Perantara Perbaiki Citra

0
159
Foto : Ilustrasi kader PKS yang menjadi tersangka

Jakarta, NAWACITAPOST – Citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai rontok. Namun sepertinya menjadikan demo sebagai perantara memperbaiki citra. Pudarnya pesona PKS diantaranya karena citra partai Islami dirusak oleh kadernya sendiri. Dulu mereka dianggap pengecualian oleh publik. PKS dianggap sebagai biduk penyelamat. Sebuah harapan baru di tengah budaya korup. Namun mega skandal oleh elit partainya melunturkan keyakinan itu. Beberapa kali kelakuan mesum oknum PKS juga merontokkan citra partai Islam tadi.

Foto : Demo Omnibus Law yang dilakukan kader PKS

Nyatanya label Islami tak menyelamatkan mereka dari kebejatan. Hal itu membuktikan, semua partai politik sama. Tak peduli apa embel – embelnya. Pada akhirnya, nama dan level mereka sama seperti partai lain. Ambisi dan kesalahan mereka tak ubahnya partai politik lain. Kata Islam pun seakan luntur sekadar lisan yang terabaikan. Seperti diketahui beberapa riwayat kader PKS menjadi tersangka korupsi.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Lutfi Hasan Ishaaq yang saat itu menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap rekomendasi impor daging kepada Kementerian pertanian. Luthfi bersama rekannya, Ahmad Fathanah, terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Yakni terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Luthfi ketika masih menjabat anggota Komisi I DPR RI dan Presiden PKS.

BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?

Bukan saja Lutfi Hasan, kabar teranyar datang dari petinggi PKS yang juga turut menyalahgunakan kewenangannya. Dia adalah Nur Mahmudi Ismail. Presiden PKS pertama itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Depok. Yaitu atas dugaan kasus korupsi pelebaran jalan di Gang Nangka, Cimanggis Depok, Jawa Barat. Hasil auditor BPKP Jawa Barat diketahui kerugian negara mencapai sekitar Rp 10 miliar lebih dari total Rp 17 miliar anggaran APBD. Yang mana digelontorkan untuk pelebaran Jalan Nangka tersebut.

BACA JUGA: Gubernur Tolak Omnibus Law, Bisa Dipecat

Namun citra buruk tersebut seolah ingin diperbaiki menjadi citra peduli rakyat. Alih – alih demi mengedepankan kepentingan rakyat, PKS menolak Omnibus Law dan turun ke jalan ikut demo. Anggota fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor turut serta dalam demo buruh. Yakni terkait penolakan Undang – Undang (UU) Cipta Kerja di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada 8 Oktober 2020. Dari fraksi PKS yaitu Agus Salim dan Teguh Widodo.

BACA JUGA: Karni Ilyas Tidak Adil, Bakrie Tak Diundang Bahas Jiwasraya, Lapindo dan Jungle Land

Kedua kader PKS bersama dengan legislator lainya. Kesemua berjumlah 7 orang. Mereka jalan bebarengan keluar dari Gedung DPRD. Kemudian naik ke mobil demonstran dan masing – masing menyampaikan orasi. Kesemua mengungkapkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. “Kami hadir untuk bersimpai. Merasakan suatu hal yang akan merugikan masa depan kita dan masa depan anak – anak kita. Dengan jelas menolak adanya UU Omnibus Law karena cacat proses,” jelas Teguh Widodo.

Foto : Demo Omnibus Law yang dilakukan kader PKS

Anggota DPRD Karawang Fraksi PKS, Dedi Sudrajat mengatakan hal serupa menolak mengenai Omnibus Law yang telah disahkan. “Kami merasakan betul perjuangan buruh. Kami bahkan sejak awal rancangan undangan undangan bergulir kita sudah mendapatkan intruksi untuk bersama sama dengan buruh untuk menolak RUU Omnibus Law,” ujarnya.

BACA JUGA: Pendukung Idealisman Dachi Diduga Sengaja Sebar Hoax

Dedi menilai jika DPR RI terlalu tergesa-gesa untuk mengesahkan Omnibus Law tanpa memperhatikan lagi etika-etika dan hak-hak para buruh seperti pesangon dan UMK. “Kita memberikan dukungan penuh para buruh seluruh Indonesia khususnya Karawang dan kami meminta Presiden untuk mengeluarkan Perppu, kami fraksi PKS konsisten berjuang bersama buruh,” pungkasnya.

BACA JUGA: AHY Tolak Omnibus Law Sebelum Baca, Kader Lari ke Megawati?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja. Jokowi menjawab hoax – hoax. “Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial,” ujarnya dalam pernyataannya yang disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, (9/10/2020).

BACA JUGA: Klaster Baru Covid 19 Demo Omnibus Law, Ini Para Tokoh yang Harus Tanggung Jawab

Jokowi membeberkan soal informasi yang menyebutkan UMP (upah minimum provinsi), UMK (upah minimum kota/kabupaten), UMSP (upah minimum sektoral provinsi) tidak lagi ada. Dia memastikan hal tersebut hoax. “Hal ini tidak benar karena faktanya upah minimum regional (UMR) tetap ada. Ada juga yang menyebutkan upah dihitung per jam, ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu, dan berdasarkan hasil,” jelasnya.

Foto : Pernyataan PKS tolak Omnibus Law

Jokowi juga menambahkan penjelasan mengenai pesangon yang digembar gemborkan. “Pada UUK 13/2003, uang pesangon diatur paling sedikit. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, diatur paling banyak. UUK mengatur minimal yang diterima buruh, sedangkan UU Cipta Kerja mengatur maksimal yang diterima buruh,” terangnya. Menelaah pernyataan Jokowi, berarti ada kesengajaan bahasa provokasi dari PKS di hadapan para pendemo demi perbaikan citranya. Mungkin saja benar hanya sekadar untuk kata citra. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Gubernur Sulsel dan Jateng, Satu Suara Jokowi Dukung Omnibus Law