Marissa Haque Cari Panggung Pakai Omnibus Law?

0
216
Foto : Presiden Jokowi, Ferdinand Hutahaen dan Marissa Haque

Jakarta, NAWACITAPOST –  Artis Marissa Haque kembali menjadi sorotan. Kali ini dipicu komentarnya terkait pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Marissa Haque menilai pemerintahan Jokowi dan penjajahan Belanda memiliki kesamaan. Yakni sama – sama membenci ulama. Bahkan memberikan keterangan UU (Undang – Undang) Cipta Kerja Omnibus Law memurtadkan 87% masyarakat muslimin Indonesia. Dirinya juga menyoroti Wakil Presiden Maruf Amin yang tidak bisa berbuat banyak untuk umat Islam, hanya dijadikan arca. Marissa Haque cari panggung pakai Omnibus Law?

Foto : Presiden Jokowi

Marissa Haque dalam sosial medianya @marissahaque mengatakan pada 14 Oktober 2020. “Demi Allah, “sungguh jahat” UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA ini guys… Perlahan namun pasti, masyarakat Muslimin Indonesia yang 87 persen itu di-murtad-kan. Mulai dari jaminan halalnya…,” tulisnya. Tulisannya tidak hanya itu saja. Marissa Haque juga menyayangkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang bukan Negara Islam menghilangkan peran ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia).

BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?

“Bagaimana mungkin NKRI yang bukan Negara Islam ini tega MENGHILANGKAN peran ulama MUI sebagai PEMBERI FATWA halal dan digantikan dengan seorang Dirjen level eselon 1 Ketua BPJPH yang kasusnya sedang bergulir di pengadilan. Karena memalsukan fatwa halal MUI dan buat logo halal tandingan MUI. Ini kejahatan yang teroganisir!

BACA JUGA: Kampanye Idealisman Dachi Memakan Korban Jiwa

Pernyataan tersebut pun dicuit Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pada akun sosial medianya, pada 13 Oktober 2020. Cuitan tersebut sontak membuat heboh. Bahkan anggota DPR RI Fadli Zon ikut mengomentarinya, Rabu, 14 Oktober 2020. “Wah berani ini Mbak @HaqueMarissa,” cuit Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

BACA JUGA: Diduga Pendemo Omnibus Law Dibayar, Cikeas Cendana Terlibat?

Namun sayang tidak demikian dengan mantan kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen pada 14 Oktober 2020. Dirinya justru memberikan komentar tajam. Dia menilai, istri penyanyi Ikang Fawzi itu juga mempunyai kesamaan dengan para pejuang Darul Isam – Tentara Islam Indonesia (DI-TII). Yaitu membawa – bawa isu agama untuk berpolitik.

BACA JUGA: Agustus Gea, S.H. : Mahasiswa dan Buruh Teriak Dulu, Belum Baca UU

“Kalau dulu ada DI-TII , sekarang ada Marissa Haque. Dua – duanya sama – sama bawa isu agama untuk berpolitik. Intoleran,” tulis Ferdinand di sosial medianya. Tak hanya Ferdinand, para pendukung Presiden Jokowi pun langsung menyerang akun milik Marissa Haque ini. Setidaknya lebih dari 400 akun menyerangnya.

Foto : Sosial media Marissa Haque

Pernyaataan Marissa Haque sepertinya sudah terpatahkan. Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa sertifikasi halal dari produk UMKM akan dibiayai negara, alias gratis. Jokowi juga menyampaikan kepastian status halal bagi produk UMKM. Hal tersebut diatur dalam Omnibus Law Undang – Undang Cipta Kerja yang dipersoalkan sebagian orang saat ini. “UMKM di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis,” ujar Presiden dalam konferensi pers, pada (9/10/2020).

BACA JUGA: Gatot, KAMI bersama AHY Ciptakan Seperti Tragedi 98?

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan kepastian status halal bagi produk UMKM. Hal tersebut disampaikan Airlangga untuk menepis sejumlah informasi yang tidak benar atau hoax soal kepastian halal bagi produk UMKM di Omnibus Law.

BACA JUGA: Walikota Surabaya Risma Menampar Para Pendemo

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, akan menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, pada (7/10/2020). Bahkan, tuturnya, pelaku UMKM diberikan kemudahan tambahan biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. “Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri,” tegasnya.

BACA JUGA: Najwa Shihab Yakin Jurnalis Profesional?

UU Ciptaker yang baru disahkan mengatur pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan yang dibentuk oleh Pemerintah ini bertujuan untuk menyelenggarakan JPH. Selain itu juga ada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPH yang merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Semoga pernyataan yang seolah membuat perdebatan panjang tanpa kejelasan, bisa tentunya menyelesaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) seperti kata Jokowi.

Foto : Presiden Jokowi dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto

Presiden Jokowi mempersilakan masyarakat yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja mengajukan uji materi ke MK. Menurut dia, sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur hal tersebut. “Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang – Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi,” jelasnya saat memberikan keterangan pers UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor, pada (9/10/2020). Jadi baiknya Marissa Haque bisa ke MK saja. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?