Gubernur Tolak Omnibus Law, Bisa Dipecat

0
203
Foto : Presiden Jokowi, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Anies dan Gubernur Ridwan Kamil

Jakarta, NAWACITAPOST – Beberapa gubernur di beragam wilayah menolak pengesahan Rancangan Undang – Undang (RUU) Omnibus Law menjadi UU (Undang – Undang) Omnibus Law Cipta Kerja. Perlu diketahui program Omnibus Law salah satu outputnya adalah munculnya RUU Cipta Lapangan Kerja. Dalam RUU, nantinya bupati atau wali kota bisa dipecat oleh gubernur bila tidak menjalankan program strategis nasional. Lebih dari itu, gubernur juga bisa dipecat oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Bahkan bisa dipecat langsung oleh Presiden.

Foto : Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Presiden Jokowi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Omnibus Law akan mempermudah aliran investasi. Salah satunya ialah untuk proyek strategis nasional melalui kemudahan perizinan yang difasilitasi pemerintah. “Kita akan dorong, pemerintah akan menyediakan lahan dan pemerintah mengatur perizinannya, jadi investor tinggal investasi,” katanya di Jakarta, 12 November 2019.

BACA JUGA: AHY Tolak Omnibus Law Sebelum Baca, Kader Lari ke Megawati?

Bila Kepala Daerah tidak melaksanakan program strategis nasional, bisa dikenai sanksi secara bertingkat. Dari yang paling ringan, yaitu sanksi administrasi, nonjob dalam waktu tertentu, hingga sanksi pemecatan. Tito Karnavian menjelaskan pada 22 Januari 2020. Bahwa sudah ada UU yang mengatur pemberhentian Kepala Daerah. Diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah. “Baca pasal 67, 68, 69, 76, sampai 89. Disitu berisi tentang bahwa kepala daerah diberhentikan oleh Presiden, satu bila meninggal dunia, dua kalau seandainya mengundurkan diri dan yang ketiga diberhentikan,” katanya.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

“Nah diberhentikan ini salah satunya karena tidak melaksanakan program strategis nasional. Yang kedua misalnya meninggalkan tempat berturut-turut tanpa izin selama 7 hari atau akumulatif tidak berturut-turut selama 1 bulan. Teguran pertama, teguran kedua, itu dapat diberhentikan temporer tiga bulan. Wacana tentang kewenangan Presiden cq Kemendagri untuk memberhentikan kepala daerah itu sudah diatur UU. Bahkan bukan hanya kepada kalau pusat kepada Gubernur, Gubenur dapat mengajukan pemberhentian juga kepala daerah. Yang mana tidak sesuai pasal-pasal itu kepada Mendagri untuk para bupati dan walikota,” terang Tito.

Foto : Gubernur tolak Omnibus Law

Diketahui beberapa Gubernur menolak Omnibus Law berarti sama saja menolak program strategis nasional. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menolak Omnibus Law. Bahkan berjanji meneruskan penolakan kaum buruh dan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Agar UU bisa ditinjau ulang.  Serupa dengan Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sama. Dia berjanji meneruskan aspirasi terkait penolakan Omnibus Law mereka ke pemerintah pusat. Bahkan memastikan dirinya tak pernah terlibat langsung dalam pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) Cipta Kerja. Akan tetapi uniknya Anies datang ke lokasi kerusuhan untuk langsung menghitung anggaran perbaikan dan renovasi.

BACA JUGA: Agustus Gea, S.H. : Mahasiswa dan Buruh Teriak Dulu, Belum Baca UU

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X juga bersikap serupa. Sri Sultan berjanji menyampaikan penolakan buruh terkait Omnibus Law kepada pemerintah pusat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga bersikap serupa dengan Ridwan Kami dan Sri Sultan. Lewat akun pribadi, dia berharap tidak ada lagi demonstrasi di Kalimantan Barat terkait UU Cipta Kerja. Dia pun memohon kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk secepatnya mengeluarkan Perppu untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.

BACA JUGA: Diduga Pendemo Omnibus Law Dibayar, Cikeas Cendana Terlibat?

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga bersikap sama dengan tiga gubernur lainnya. Yang mana setuju dengan aspirasi para pendemo. Bahkan mengeluarkan Surat Nomor 050/1422/Nakertrans/2020 yang berisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat meneruskan aspirasi serikat pekerja atau buruh yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Surat yang ditandatanganinya ditujukan kepada pemerintah pusat.

Foto : Cuitan Teddy Gusnaidi

Pertentangan Gubernur akan Omnibus Law membuat Politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi bicara dalam cuitannya. Teddy meminta kepada Ridwan Kamil untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur. “@ridwankamil cs kalau mau menolak UU Cipta Kerja, ya lepas gubernurnya, karena ada kewajiban dalam UU pemerintahan daerah,” tulis Teddy, pada (10/10/2020) kemarin. “Inilah rusaknya Pilkada langsung, selain 90% penyumbang tumbuhnya radikalisme dan kerusakan di negeri ini, juga kepala daerah yang tidak patuh pada pusat,” tulisnya lebih lanjut. Teddy juga meminta untuk sepenuhnya berjuang untuk rakyat, tidak dua kaki.

BACA JUGA: Pendukung Idealisman Dachi Diduga Sengaja Sebar Hoax

Namun memang lain halnya jikalau Gubernur melakukan penolakan Omnibus Law dilakukan untuk mendinginkan suasana. Sebab bisa saja Gubernur sengaja ikut bergabung ke demonstran bicara meneruskan penolakan untuk membuat suasana lebih kondusif. Sehingga tidak semakin anarkis para pendemo menolak UU Omnibus Law. Tentu yang tahu hanyalah Presiden dan Gubernur itu sendiri. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?