Gatot Nurmantyo Kelabui Publik, Pura – Pura Setuju Omnibus Law?

0
806
Foto : Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli dan Denny Siregar

Jakarta, NAWACITAPOST – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo tiba – tiba saja menyebutkan UU (Undang – Undang) Omnibus Law memiliki tujuan yang sangat mulia. Sebelumnya, Gatot Nurmantyo menyerukan dukungan rencana mogok nasional buruh menolak RUU Cipta Kerja. KAMI ikut menolak RUU Cipta Kerja atau sering disebut RUU Omnibus Law.

Foto : KAMI

“Penolakan KAMI didasari keyakinan bila RUU dimaksud menjadi UU maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh,” kata Gatot Nurmantyo dalam keterangan tertulis, 1 Oktober 2020.

BACA JUGA: Bareskrim Tangkap KAMI, Ternyata Ngeri Percakapannya, PKS Justru Minta Bebaskan

Ada sejumlah alasan KAMI mendukung mogok nasional buruh. Diantaranya RUU Cipta Kerja dinilai melanggar Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 UUD 1945. RUU Cipta Kerja dinilai lebih berpihak pada kepentingan buruh asing. “Prosesnya tidak partisipatif dimana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi. Pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri,” papar Gatot.

BACA JUGA: AHY Tolak Omnibus Law Sebelum Baca, Kader Lari ke Megawati?

Alasan lainnya penolakan RUU Cipta Kerja yakni soal ketidakpastian lapangan kerja, upah serta jaminan sosial. “KAMI sebagai gerakan moral berpendapat tekanan kelompok kepentingan utamanya kaum buruh untuk menggagalkan disahkannya UU tersebut perlu diapresiasi dan didukung semua pihak. KAMI berpendapat menyelamatkan Indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja,” ujar Gatot.

Foto : Demo Omnibus Law

KAMI mendukung langkah konstitusional. KAMI juga mengimbau jejaring di daerah dan gerakan masyarakat sipil membantu kaum buruh memperjuangkan haknya. “Demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat,” kata Gatot. Gatot Nurmantyo pun beranggapan bahwa proses penyusunan UU ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan Gatot Nurmantyo sampai menyebutnya seperti siluman lantaran tidak transparan.

BACA JUGA: Idealisman Dachi Abaikan Sektor Pariwisata dan Perikanan Nias Selatan?

Gatot Nurmanyo menyebut UU ini sudah seperti siluman karena tidak transparan dan tidak jelas. “Ada sekitar 79 UU dijadikan satu, ada ribuan pasal, versi terakhir ada 812 halaman. Imajinasi saya waktu itu yang dijadikan satu bukan UU karena pasti ada masalah. Tiba – tiba diproses dan prosesnya seperti siluman. Tengah malam diadakan. Jadi yang dikatakan siluman itu tidak transparan dan tidak jelas,” tandas Gatot keras.

BACA JUGA: Jargon Kampanye Idealisman Dachi Dipilih Tak Dipilih Pasti Menang, Melebihi Tuhan?

Lebih lanjut lagi, Gatot Nurmantyo mengatakan seharusnya tidak boleh ada garis pemisah antara pengusaha dengan buruh. Sebab keduanya adalah komponen yang saling melengkapi satu sama lain. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pembuat regulasi dinilai harus bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak agar ada kepastian dan tidak memunculkan masalah baru.

Foto : Rapay sidang paripurna DPR RI terkait Omnibus Law

“Tidak boleh berat sebelah. Pengusaha tanpa buruh tidak bisa bekerja. Buruh tanpa perusahaan mau kerja dimana. Ini harus bijaksana dalam UU. Mengakomodasi semua, seimbang. Semua harus ada kepastian,” tegas Gatot.

BACA JUGA: PNS Melarat, Rezim Kejam Idealisman Dachi?

Gatot melanjutkan. “Sejak saya dulu masih panglima TNI, pada saat pertengahan periode pertama, Presiden pusing meningkatkan investasi karena di negara kita istilahnya kaya hutan belantara. UU Banyak dan saling tumpang tindih,” katanya pada 15 Oktober 2020. Gatot Nurmantyo menyoroti aturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurutnya hal ini yang membuat pengusaha berpikir dua kali sebelum berinvestasi.

BACA JUGA: Rizal Ramli Adu Domba Polri dan TNI?

Oleh sebab itu, Gatot Nurmantyo menduga pembentukan UU Omnibus Law Cipta Kerja dimaksudkan untuk menyederhanakan aturan birokrasi tersebut. Sebab di dalam UU ini ada daya tarik tersendiri bagi para pengusaha. “Tumpang tindih ini birokrasinya panjang ribet, sehingga investor ragu-ragu. Sehingga diperlukan UU yang merangkum semua menjadi UU yang birokrasinya lebih simple,” ujar Gatot Nurmantyo.

BACA JUGA: Kepala Daerah Tolak Omnibus Law, Mau Terus Korupsi dan Pungli?

“Ada jaminan investasi, aparatur bersih, menjanjikan, akuntabilitas tinggi,” imbuh Gatot. Gatot Nurmantyo juga mengatakan tujuan penggagasan UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa jadi mulia. Pasalnya investasi pun penting untuk keberlangsungan negara. Apalagi angka tenaga kerja di Indonesia setiap tahunnya bertambah. Mengingat ada 4.000 lebih perguruan tinggi yang mau tidak mau meluluskan mahasiswanya untuk lanjut ke dunia kerja.

Foto : Cuitan Denny Siregar

“UU ini tujuannya mulia karena investasi datang, roda ekonomi berputar, pajak banyak, ekspor banyak, kembali lagi ke masyarakat sehingga sandang pangan papan bisa terjamin. Pemerintah juga punya kewajiban untuk menyiapkan lapangan kerja baru sehingga memang harus ada investasi,” jelas Gatot. Meski begitu, Gatot Nurmantyo mengakui ada masalah dalam pembentukan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

BACA JUGA: Idealisman Dachi Maksa Menguasai Mobil Dinas?

Gatot juga mengatakan tujuan penggagasan UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa jadi mulia. Pasalnya investasi pun penting untuk keberlangsungan negara. Apalagi angka tenaga kerja di Indonesia setiap tahunnya bertambah. Mengingat ada 4.000 lebih perguruan tinggi yang mau tidak mau meluluskan mahasiswanya untuk lanjut ke dunia kerja.

BACA JUGA: Gubernur Sulsel dan Jateng, Satu Suara Jokowi Dukung Omnibus Law

“UU ini tujuannya mulia karena investasi datang, roda ekonomi berputar, pajak banyak, ekspor banyak, kembali lagi ke masyarakat sehingga sandang pangan papan bisa terjamin. Pemerintah juga punya kewajiban untuk menyiapkan lapangan kerja baru sehingga memang harus ada investasi. Kemudian kembali lagi ke masyarakat sehingga sandang pangan masyarakat bisa terpenuhi,” jelas Gatot.

BACA JUGA: Polri Bersinergi dengan Pemerintah, SKCK Pelajar Berdemo Tidak Diterbitkan

Namun sayang mendapat kritikan pedas dari Rizal Ramli dan Denny Siregar. Lewat akun sosial media pribadinya, Denny mencuit pernyataan yang cukup menusuk dan tampak mengarah ke Gatot. “Takut ditangkap, trus bilang Omnibus Law mulia..Kelakuan,” cuitannya. Cuitan itu pun mendapat reaksi dari warganet. Ekonom senior, Rizal Ramli pun rupanya kaget dengan pernyataan Gatot.

BACA JUGA: AHY SBY bersama Demokrat Bagai Air di Daun Talas

Rizal Ramli menilai pernyataan Gatot tersebut seperti seorang juru bicara pemerintah. Rizal kemudian menyentil mantan Panglima TNI itu. “Lha kok sudah jadi jubir?” tuturnya dalam akun sosial media pribadi @RamliRizal, pada (16/10/2020). Seharusnya, menurut Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo sekarang fokus pada pembebasan para tokoh KAMI yang ditangkap. Seperti diketahui, hingga saat ini ada sejumah aktivis KAMI yang ditangkap polisi. Diantaranya, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?

“Piye toh? Bukannya keluarin Syahganda, loyalis situ?” sindir Rizal Ramli lebih lanjut. Lalu Rizal Ramli mengatakan lagi. Omnibus Law itu perkaya oligarki dan menindas buruh. Dia pun diduga kembali menyindir Gatot. Dia menilai Gatot di lain sisi setuju dengan Omnibus Law, tetapi di sisi lain, setuju dengan isi dari UU tersebut.

Foto : Rizal Ramli dan Denny Siregar

“Ada yang tidak setuju UU Omni-Cilaka karena prosesnya banyak pat-gulipat, tapi setuju dengan roh dan isinya. Padahal UU itu akan semakin memperkaya oligarki, dengan menindas buruh dan abaikan hak – hak adat dan lingkungan hidup. Jadi kelihatan warna aslinya deh berpihak kemana,” pungkas Rizal Ramli.

BACA JUGA: Kasus Korupsi Masa Idealisman Dachi Perlu Dituntaskan Sebelum Pilkada

Dapat dikatakan ada dua versi statement berbeda berlawanan dari Gatot Nurmantyo. Padahal KAMI tidak ada titik untuk kembali. Sebab sedari awal sudah mengeluarkan statement tegas. Sekretaris Komite Kerja Panitia Deklarasi Maklumat KAMI, Syahganda Nainggolan mengatakan. Maklumat KAMI merupakan sebuah visi dan misi maupun cita – cita publik yang bersatu bersama KAMI.

Foto : Deklarasi KAMI

“Dalam maklumat itu kan menyerukan kepada pemerintah, baik rezim Jokowi maupun DPR dan lain-lain. Jadi, kita berharap didengar oleh mereka tuntutan-tuntutan penting KAMI. Ada 8 tuntutan yang disampaikan oleh koalisi,” ujar Syahganda Nainggolan pada 17 Agustus 2020. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sedang berupaya mengelabui masyarakat. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?