Kepala Daerah Tolak Omnibus Law, Mau Terus Korupsi dan Pungli?

0
851
Foto : Presiden Jokowi, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkopolhukam Mahfud MD, Gubernur Ridwan Kamil dan Gubernur Anies Baswedan

Jakarta, NAWACITAPOST – Diketahui belakangan cukup banyak kepala daerah yang secara tidak langsung menolak Omnibus Law. Padahal Omnibus Law merupakan program strategis nasional. Tentunya ada kemungkinan pecat bagi kepala daerah yang menolak Omnibus Law. Namun smenurut pemerintah, Omnibus Law sangat bermanfaat. Diantaranya menciptakan lapangan kerja, memberantas pungutan liar (pungli) dan memberikan kemudahan usaha. Lantas kepala daerah menolak Omnibus Law, mau terus korupsi dan pungli?

Foto : Gubernur tolak Omnibus Law

Semenjak disahkan DPR pada (5/10/2020), UU (Undang – Undang) Cipta Kerja ditolak berbagai elemen masyarakat. Termasuk penolakan datang dari beberapa Kepala Daerah. Beberapa Kepala Daerah yang menolak adalah beberapa Gubernur. Diantaranya Ridwan Kamil (Jawa Barat), Sri Sultan Hamengkubuwono X (DIY), Irwan Prayitno (Sumatera Barat) dan lainnya.

BACA JUGA: Yasonna Laoly Bangga Produk Narapidana, Diminta Daftarkan ke Ditjen HKI

Karena mereka menganggap peraturan ini akan lebih banyak merugikan rakyat. UU Cipta Kerja didukung oleh semua partai pro pemerintah. Kecuali, dua partai yakni PKS dan Demokrat. Tujuh fraksi yang mendukung pengesahan UU yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

BACA JUGA: AHY SBY bersama Demokrat Bagai Air di Daun Talas

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Omnibus Law akan mempermudah aliran investasi. Salah satunya ialah untuk proyek strategis nasional melalui kemudahan perizinan yang difasilitasi pemerintah. “Kita akan dorong, pemerintah akan menyediakan lahan dan pemerintah mengatur perizinannya, jadi investor tinggal investasi,” katanya di Jakarta, 12 November 2019.

Foto : Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Presiden Jokowi

Bila Kepala Daerah tidak melaksanakan program strategis nasional, bisa dikenai sanksi secara bertingkat. Dari yang paling ringan, yaitu sanksi administrasi, nonjob dalam waktu tertentu, hingga sanksi pemecatan. Tito Karnavian menjelaskan pada 22 Januari 2020. Bahwa sudah ada UU yang mengatur pemberhentian Kepala Daerah. Diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah.

BACA JUGA: Marissa Haque Cari Panggung Pakai Omnibus Law?

“Baca pasal 67, 68, 69, 76, sampai 89. Disitu berisi tentang bahwa kepala daerah diberhentikan oleh Presiden, satu bila meninggal dunia, dua kalau seandainya mengundurkan diri dan yang ketiga diberhentikan. Nah diberhentikan ini salah satunya karena tidak melaksanakan program strategis nasional. Yang kedua misalnya meninggalkan tempat berturut-turut tanpa izin selama 7 hari atau akumulatif tidak berturut-turut selama 1 bulan,” terang Tito.

Foto : Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian

Teguran pertama, teguran kedua, itu dapat diberhentikan temporer tiga bulan. Wacana tentang kewenangan Presiden cq Kemendagri untuk memberhentikan kepala daerah itu sudah diatur UU. Bahkan bukan hanya kepada kalau pusat kepada Gubernur, Gubenur dapat mengajukan pemberhentian juga kepala daerah. Yang mana tidak sesuai pasal-pasal itu kepada Mendagri untuk para bupati dan walikota,” lanjut Tito.

BACA JUGA: Bareskrim Tangkap KAMI, Ternyata Ngeri Percakapannya, PKS Justru Minta Bebaskan

Lalu ada pula menurut pegiat media sosial Denny Siregar terkait semakin sering berlangsung demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat menanganinya. Tingkat kepercayaan investor luar negeri ke Indonesia semakin naik. Itulah sebabnya, Denny Siregar menyarankan kepada masyarakat untuk, ‘demolah terus’. “Karena setiap kali kalian demo dan Jokowi berhasil meredam aksi kalian, investor luar akan melihat itu sebagai kekuatan. Kepercayaan akan tumbuh dan mereka akan ramai – ramai datang ke Indonesia,” terangnya.

Foto : Denny Siregar

Denny Siregar melanjutkan. Itulah yang disebut dibalik masalah selalu ada peluang. Demo Omnibus Law di beberapa daerah, sebenarnya menguji kualitas para kepala daerah yang diharapkan jadi pemimpin nasional. “Jadi ingat kata bokap,kualitas pemimpin terlihat dari seberapa kuat dia menerima tekanan. Bukan dari bagusnya dirinya lewat status-status di media sosial,” katanya.

BACA JUGA: Idealisman Dachi Abaikan Sektor Pariwisata dan Perikanan Nias Selatan?

Hingga (12/10/2020), Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima dua pengajuan uji materi UU Cipta Kerja. Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pada (16/10/2020). Berdasarkan info intelijen demonstrasi menolak UU Cipta Kerja akan berlangsung sampai 28 Oktober. “Demo ini kita sudah tahu akan berlangsung kira-kira sampai 28 Oktober. Kita sudah tahu tanggal – tanggalnya. Kan kita punya intel, ingat intel itu bukan cuma BIN ya. Ada kabagintelkam, kabaintel kejagung, intel imigrasi, intel kita banyak sekali,” tuturnya.

Foto : Menkopolhukam Mahfud MD bersama Presiden Jokowi

Mahfud mengimbau demonstran tetap menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi.  “Kalau sampai terjadi (rusuh atau anarkis) pasti di luar itu (ketentuan UU). Kalau terjadi penangkapan itu di luar ketentuan UU, UU Nomor 9 Tahun 1998,” kata dia.

BACA JUGA: Agustus Gea, S.H. : Mahasiswa dan Buruh Teriak Dulu, Belum Baca UU

Namun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pun akhirnya menjelaskan pada 17 Oktober 2020 terkait Omnibus Law. “Itu tujuannya sangat baik. Penolakan itu biasa. Karena mungkin belum semua membaca dengan baik. Ini kan angkatan kerja kita tiap tahunnya 2,9 juta, belum yang existingnya berapa juta,” jelasnya.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Lantas Menkumham Yasonna kembali melanjutkan penjelasan. “Ini banyak yang salah menafsirkan. Jadi tiap – tiap Menteri sudah menjelaskan kemarin kepada kepala daerah. Menteri tenaga kerja, Menteri lingkungan hidup, Menteri pertahanan sudah menjelaskan dengan jelas. Kita sayangkan jadi sebelum melihat dan membaca secara mendalam, langsung membuat hoax – hoax sebetulnya yang membuat persoalan. Jadi saya minta kita, kalau masih merasa ada yang tidak sempurna, ada pelanggaran konstitusional, gugat di Mahkamah Konstitusi. Begitulah cara kita bernegara,” jelasnya.

Foto : Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pun menambahkan. Bahwa pemerintah ada upaya untuk mengatasi permasalahan negara melalui Omnibus Law. Diantaranya dengan menciptakan kondusivitas dalam perekonomian. Seperti membuka lapangan kerja, memberantas perizinan yang carut marut, mempercepat proses perizinan, dan mengurangi korupsi juga.

BACA JUGA: AHY Tolak Omnibus Law Sebelum Baca, Kader Lari ke Megawati?

Bahkan Yasonna Laoly mengungkapkan ada manfaat lainnya. “Mendorong UMKM tumbuh dengan memudahkan fasilitas perizinannya. Lalu membuat bantuan berupa perhatian baik dari koperasi dan perusahaannya untuk UMKM. Jadi kalau ada angkatan kerja para sarjana yang baru, boleh alternatif buka usaha mudah. Atau nanti dengan tumbuhnya masuknya invetasi – investasi baik yang padat kerja atau padat modal. Itu akan memberikan kesempatan kerja. Mungkin turunannya kita lihat nanti. Ini sedang kita kaji lah. Tapi kalau UUnya sudah. PP dan Perpres,” pungkasnya. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Gubernur Tolak Omnibus Law, Bisa Dipecat