Idealisman Dachi Maksa Menguasai Mobil Dinas?

0
2469
Foto : Ilustrasi mobil Alphard dan Forturner, Idealisman Dachi, Hilarius Duha dan Hasaziduhu Moho

Nias Selatan, NAWACITAPOST –  Dua unit mobil dinas mantan Bupati Nias selatan (Nisel), Idealisman Dachi (ID), diduga tidak pernah dikembalikan kepada Pemerintah kabupaten Nias Selatan, sebagai Aset Daerah Nias Selatan. Terkesan maksa menguasai mobil dinas tersebut. Idealisman Dachi maksa menguasai mobil dinas?

Foto : Ilustrasi mobil Alphard dan Fortuner

Menurut Surat Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha bahwa mobil dinas mantan Bupati Nisel adalah jenis Toyota Fortuner bernomor polisi BB 1021 W. Mobil dinas bernomor rangka MHFYX596478007948 dengan nomor 2TR-6475391 yang mana tahun pembuatan 2008. Diduga masih dikuasai oleh mantan Bupati Nias Selatan ID.

BACA JUGA: Marissa Haque Cari Panggung Pakai Omnibus Law?

Hal ini diketahui berdasarkan surat Bupati Nisel, Hilarius Duha, nomor 900/10050/2301/BPKPAD/2020, sifat, penting, hal, pengembalian kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Nisel, tertanggal 13 Juli 2020 ditujukan kepada mantan Bupati Nias Selatan, ID.

BACA JUGA: Kepala Daerah Tolak Omnibus Law, Mau Terus Korupsi dan Pungli?

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa sehubungan dengan surat sebelumnya nomor: 900/8021/1627/BPKPAD/2019 tanggal 20 Juni 2019, dan nomor: 900/1521/310/BPKPAD/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Yakni tentang pengembalian kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Nisel, yang mana sampai saat ini, mantan Bupati Nisel belum memenuhi isi surat tersebut.

Foto : Surat Toyota Fortuner ke Idealisman Dachi

Adapun identitas barang milik daerah (BMD) yang dikuasai oleh mantan Bupati Nisel ID secara tidak sah, yakni minibus/Toyota Fortuner nomor polisi BB 1021 W tahun 2008. Pada surat itu juga ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan, tidak pernah melakukan pelelangan. Termasuk pelelangan terhadap kendaraan roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2014.

BACA JUGA: Kasus Korupsi Masa Idealisman Dachi Perlu Dituntaskan Sebelum Pilkada

Selain mobil dinas (Mobdis) Pemkab Nisel jenis Toyota Fortuner bernomor polisi BB 1021 W, Mobdis jenis Toyota Alphard bernomor polisi BB 1059 W juga diduga dikuasai oleh mantan Bupati Nias Selatan ID.

BACA JUGA: Jargon Kampanye Idealisman Dachi Dipilih Tak Dipilih Pasti Menang, Melebihi Tuhan?

Hal itu berdasarkan surat Bupati Nias Selatan nomor: 900/2248/9794/BPKPAD/2020, sifat, penting, hal, pengembalian kendaraan dinas milik Pemkab Nias Selatan, tertanggal 7 Juli 2020 ditujukan kepada mantan Bupati Nias Selatan ID.

BACA JUGA: PNS Melarat, Rezim Kejam Idealisman Dachi?

Dalam surat itu diterangkan, sehubungan dengan surat Pemkab Nisel nomor: 900/1039/224/BPKPAD/2018, tanggal 16 Januari 2018, nomor: 900/2977//865/BPKPAD/2018, tanggal 19 Februari 2018, nomor: 900/11088/3904/BPKPAD/2018, tanggal 23 Agustus 2018, dan surat nomor: 900/11512/302/BPKPAD/2020, tanggal 24 Januari 2020 tentang pengembalian kendaraan dinas milik Pemkab Nias Selatan, dimana sampai saat ini mantan Bupati Nisel ID, belum memenuhi isi surat tersebut.

Foto : Surat Alphard ke Idealisman Dachi

Identitas barang milik daerah (BMD) yang dikuasai mantan Bupati Nisel ID secara tidak sah itu yakni, minibus/Alphard bernomor polisi BB 1059 W, dengan nomor mesin JTEGD21H5C8231240, dan nomor rangka 24ZH892432.

BACA JUGA: Idealisman Dachi Abaikan Sektor Pariwisata dan Perikanan Nias Selatan?

Sekda Nisel, Ikhtiar Duha saat dikonfirmasi terkait ini juga pada (16/9/2020), membenarkan jika mobil dinas jenis Toyota Fortuner BB 1021 W belum dikembalikan oleh mantan Bupati Nisel ID hingga kini. “Belum dikembalikan hingga kini, mobil dinas jenis Toyota Fortuner BB 1021 W, termasuk mobil dinas jenis Mitsubishi Alphard BB 1059 W juga belum belum dikembalikan,” katanya.

BACA JUGA: Calon Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi Tak Hafal Pancasila

Oleh karenanya, Nawacitapost mencoba menanyakan kepada pengamat hukum, Hasaziduhu Moho, SH, MH. Tak lain terkait 2 unit mobil dinas milik Pemkab Nisel, yaitu Toyota Fortuner bernomor polisi BB 1021 W dan mobil Aphard BB 1059 W yang masih belum dikembalikan oleh mantan Bupati Nias Selatan, ID. Hasaziduhu menjelaskan pada (17/10/2020) di Teluk Dalam.

BACA JUGA: Pendukung Idealisman Dachi Diduga Sengaja Sebar Hoax

“Peraturan Pemerintah (PP) nomor 84 Tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara, atau daerah berupa kendaraan dinas, filosofinya adalah, untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian kepada pejabat negara atau mantan pejabat negara, ASN dan seterusnya. Barang milik negara atau daerah berupa kendaraan dinas itu betul bahwa dapat dimiliki atau dibeli oleh pejabat negara atau mantan pejabat negara tanpa melalui proses pelelangan,” jelasnya.

Foto : Hilarius Duha

Namun Hasaziduhu menambahkan. “Kepemilikan mobil dinas sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 84 tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara atau daerah sebagaimana juga pada ayat 1. Yang mana dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pelelangan. Proses penjualan yang tanpa melalui lelang harus tunduk pada ketentuan Pasal 12. Karena itu cukup jelas. Dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a), disitu dijelaskan usia kendaraan paling singkat 4 tahun, artinya, usia kendaraan yang sudah 4 tahun bisa dijual,” sebutnya.

BACA JUGA: Polri Bersinergi dengan Pemerintah, SKCK Pelajar Berdemo Tidak Diterbitkan

Bahkan, terang Hasaziduhu, kata kunci dari Pasal 12 itu terletak pada kalimat, (kendaraan dinas itu dapat di jual). “Kata dapat itu bukan berarti mutlak, wajib atau harus. Namun, Itu adalah pilihan dan tidak boleh tiba – tiba tidak lagi melalui proses, dan yang bersangkutan langsung mengatakan ini milik saya. Teknik tata cara penjualan itu adalah sesuai ketentuan Pasal 16. Artinya, yang menguasai barang itu. Yakni pejabat negara, dan harus mengajukan permohonan, atau mendapat persetujuan terlebih dahulu,” tandasnya.

BACA JUGA: AHY Tolak Omnibus Law Sebelum Baca, Kader Lari ke Megawati?

Hasaziduhu pun melanjutkan penjelasan. “Yang tidak kalah penting, adalah pengajuan itu pada ayat 2 Pasal 12. Tak lain tentang permohonan penjualan tanpa melalui pelelangan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun, sejak berakhirnya masa jabatan. Artinya, setelah dia atau yang bersangkutan selesai sebagai pejabat, maka pengajuan permohonan itu satu 1 tahun paling lama. Lalu, muatan di dalam Pasal 16 bahwa proses penjualan itu oleh pengguna barang,” terangnya.

BACA JUGA: Diduga Pendemo Omnibus Law Dibayar, Cikeas Cendana Terlibat?

Hasaziduhu pun menambahkan. “Penjualan barang milik negara berupa kendaraan dilaksanakan oleh pengguna barang. Siapkah yang disebut sebagai pengguna barang dalam ketentuan pasal 1 ayat (5). Yakni pengguna barang milik daerah. Sedangkan, ketentuan pada Pasal 5 poin 1 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola barang, memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan barang milik negara berupa kendaraan perorangan dinas sesuai batas kewenangannya,” paparnya.

Foto : Idealisman Dachi

Kemudian Hasaziduhu pun menjelaskan. “Kalau di tingkat daerah, itu tertera pada Pasal 7 berbunyi Gubernur, Bupati dan Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah,  memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan barang milik daerah. Berupa kendaraan perorangan dinas sesuai batas kewenangannya,” lanjutnya.

BACA JUGA: AHY SBY bersama Demokrat Bagai Air di Daun Talas

“Intinya adalah, pengertian dapat itu tidak harus, dan selanjutnya melalui proses permohonan kepada pengelola barang yang disetujui oleh Gubernur, Bupati atau walikota. Jika tidak disetujui, berarti tidak bisa dilakukan pengambilalihan begitu saja, atau tiba-tiba menjadi hak milik, apalagi kalau sudah melewati rentang waktu satu tahun,” tandas Hasaziduhu.

BACA JUGA: Kampanye Idealisman Dachi Memakan Korban Jiwa

Lalu Hasaziduhu kembali melanjutkan penjelasannya. “Kalau itu tidak dilakukan permohonan mau dibeli, berarti dianggap tidak ada niat ingin membeli. Sedangkan harga bila tidak melalui proses pelelangan ada batasannya yaitu, sebesar 40%, dan kalau sudah mencapai usia kendaraan dinas itu 7 tahun, bisa harganya sebesar 20%. “Itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18,” imbuhnya.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

“Akhir-akhir ini viral terkait dua unit mobil dinas yang belum dikembalikan itu. Saya juga mendengar bahwa ada sebuah statement dari salah satu Paslon mengatakan, itu pernah dilelang. Kalau benar, kapan proses pelelangan itu. Padahal, tidak harus melalui proses pelelangan. Lalu mengapa pula harus ada surat penagihan pengembalian dari LHP BPK RI. Dan kalau tidak salah ada 4 kali surat pemerintah daerah untuk segera mengembalikannya,”  kata Hasaziduhu menambahkan.

Foto : Pengamat hukum, Hasaziduhu Moho

Lantas Hasaziduhu pun merasa kaget mendengarnya, karena kenapa bisa sebuah aset negara atau daerah dikuasai oleh perseorangan. “Kalau kita melihat definisi barang milik negara adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD. Jadi, jelas tidak dapat digunakan semena-mena, karena bukan kendaraan milik pribadi,” tegasnya. Sementara, Mantan Bupati Nisel Idealisman Dachi saat dikonfirmasi Nawacitapost melalui WhatsApp, terkait mobil dinas itu, pada (19/10/2020), meski sudah dia baca pesan WhatsApp, namun tidak dibalas. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?