Polri Bersinergi dengan Pemerintah, SKCK Pelajar Berdemo Tidak Diterbitkan

0
558
Foto : Ilustrasi SKCK

Jakarta, NAWACITAPOST – Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK pelajar yang berdemo tidak diterbitkan. Lantaran akan ada catatan khusus dari kepolisian terhadap pelajar yang berdemo. Bisa jadi akan sulit dalam melamar pekerjaan. Ada baiknya yang dilakukan oleh Polri bersama jajarannya khususnya Polresta Tangerang dan Polresta Depok. Tidak terkecuali di beberapa daerah lainnya. Polri berusaha untuk masyarakat merasa aman dan nyaman. Tidak ada lagi kerusuhan yang bersifat anarkis. Polri memang sudah bersinergi dengan Pemerintah utamanya Pemerintah kota terkait hal tersebut.

Foto : Demo Omnibus Law ricuh

Pelajar yang tertangkap tangan di wilayah Depok hendak mengikuti demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan berpotensi rusuh akan dipersulit. Terutama saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau dikenal SKCK. Pelajar yang hendak melakukan aksi di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dipastikan. Bahwa identitasnya akan tercatat dalam SKCK dari kepolisian.

BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?

Kapolrestro Depok, Komisaris Besar Azis Andriansyah mengatakan. Pelajar yang tertangkap tangan hendak mengikuti demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan berpotensi rusuh akan dipersulit saat membuat SKCK. “Kalau dia berpotensi (menyebabkan) rusuh, tidak akan kami terbitkan,” kata Azis, Rabu 14 Oktober 2020. Jika SKCK perlu diterbitkan, polisi akan memberi keterangan bahwa pemohon adalah perusuh. Sehingga sulit bagi yang bersangkutan untuk mencari pekerjaan. Kebijakan ini telah dibuat komitmen bersama antara Pemerintah Kota Depok dan seluruh kepala sekolah,” terangnya.

BACA JUGA: Kampanye Idealisman Dachi Memakan Korban Jiwa

“Saya sudah membuat komitmen bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Wali Kota,” lanjut Azis. Dia telah meminta para pendidik untuk mengingatkan siswa – siswanya agar masa depan mereka cerah. “Jangan membuat pondasi belajar yang tidak baik,” katanya. Hingga hari ini Polres Metro Depok masih terus menghambat masyarakat dan pelajar yang bergerak dari Depok menuju Jakarta. Yang mana hendak mengikuti demontrasi tolak UU Cipta Kerja.

BACA JUGA: Diduga Pendemo Omnibus Law Dibayar, Cikeas Cendana Terlibat?

Hasil penyekatan 13 Oktober 2020 malam, ada 52 pelajar yang terjaring polisi, tujuh di antaranya adalah siswi atau pelajar perempuan. Dari keseluruhan pelajar yang ditahan, dua orang dinyatakan reaktif Covid-19 setelah dites cepat (rapid test). “Ini kan bahaya karena bisa menular kepada yang lain,” kata Azis. Senada ditegaskan oleh Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. “Kami catat di catatan kepolisian. Karena nanti apabila tercatat itu akan terbawa terus. Kalau untuk melamar pekerjaan, meneruskan sekolah, ada catatan khusus yang akan kami sampaikan,” kata dia pada (13/10/2020).

BACA JUGA: Walikota Surabaya Risma Menampar Para Pendemo

Ade juga mengatakan, catatan tersebut dituangkan saat para pelajar yang terdata mengikuti aksi tolak Omnibus Law akan mengajukan SKCK. Hal senada juga dikatakan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto. Para pelajar yang diamankan karena akan melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja ke Jakarta akan direkam dan menjadi catatan kepolisian. “Mereka yang sudah diamankan akan ter-record di intel dan ini menjadi catatan tersendiri ketika mereka mau mencari pekerjaan,” katanya.

BACA JUGA: Gatot, KAMI bersama AHY Ciptakan Seperti Tragedi 98?

Itulah sebabnya, Sugeng meminta agar orangtua memperhatikan anaknya yang masih berstatus pelajar agar tidak melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. “Ini tolong menjadi perhatian orang tua untuk memperhatikan hal ini. Ini akan menyulitkan adik – adik (pelajar) nanti ketika mau lulus juga,” ujar dia. Setidaknya ada 86 pelajar yang berhasil diamankan di Kota Tangerang dan 29 pelajar di wilayah Kabupaten Tangerang. Ratusan pelajar yang diamankan banyak yang tidak mengerti terkait maksud dan tujuan mereka melakukan aksi demonstrasi.

Foto : Ilustrasi Polri

Sugeng lanjut menjelaskan, motivasi para pelajar tersebut adalah sekadar untuk meramaikan aksi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. “Motivasinya kebanyakan mereka ikut meramaikan dan mengikuti aksi yang ada di Jakarta. Tetapi terkait motif dan tujuannya itu mereka tidak mengetahui secara jelas,” kata dia. Setelah diamankan, ratusan pelajar tersebut menjalani rapid test dan dipulangkan kembali ke orangtua mereka masing-masing. “Dan kita akan data sekolah mana saja kemudian kita panggil orangtuanya,” kata dia. Polisi juga berupaya untuk melacak siapa dalang dari mobilisasi pelajar untuk mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja ke Jakarta.

BACA JUGA: Citra PKS Rontok, Demo Perantara Perbaiki Citra

Sugeng pun lanjut menjelaskan polisi sedang melakukan investigasi ke beberapa pelajar dan ponsel yang mereka gunakan untuk menyebarkan seruan aksi. “Kita lakukan investigasi melalui alat komunikasi handphone, apakah di dalamnya ada ajakan – ajakan komunikasi melalui Whatsapp atau sosial media,” kata dia. Menurut keterangan pelajar yang sudah diperiksa, mereka mendapatkan seruan aksi dari pesan Whatsapp. Sehingga tertarik untuk mengikuti aksi menolak UU Cipta Kerja. “Kita akan ikuti perkembangannya apakah dari alat komunikasi yang dibawa ada semacam posting-an atau ajakan untuk berangkat ke sana,” pungkas Sugeng.

BACA JUGA: AHY SBY bersama Demokrat Bagai Air di Daun Talas

Sementara, salah satu pengamat hukum Ferry Juan mengungkapkan. Sebaiknya jangan dibesarkan demikian sebab kasihan pelajar nantinya sulit mendapatkan pekerjaan. “Tidak usah dibesar – besarkan. Terutama masalah SKCK warga negara. Toh yang pernah terpidana 2 tahun saja bisa menjadi Komisaris Utama di Pertamina. Kasihan juga kan pelajar – pelajar setelah lulus sulit mendapat pekerjaan. Tentu kan mereka juga nantinya butuh biaya ini itu. Ya mohon ada langkah bijak yang lain,” ungkapnya.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Ferry Juan melanjutkan bahwasanya lebih baik ada proses hukum jika dilakukan anarkis demonya. Tidak semua langsung kena. Harus diselidiki mana yang anarkis atau tidaknya. Sebab agar tidak salah memberikan sanksi kepada seseorang. Dirinya tidak melakukan demo secara anarkis tapi harus menanggung yang tidak dilakukannya.

Foto : Pengamat hukum Ferry Juan

“SKCK adalah hak setiap warga negara dan demo adalah hak mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undnag – Undang (UU). Bukan merupakan tindak pidana. Kecuali pendemo melakukan anarkis . Berarti sudah masuk ke tindak pidana kejahatan dalam demonya. Tentu harus dihukum bersalah oleh pengadilan. Selama menjalani masa hukumannya tidak berhak mendapatkan SKCK sampai dengan habis masa hukumannya. Kemudian barulah berhak mendapatkan kembali SKCK. Itulah aturannya,” pungkas Ferry Juan.

BACA JUGA: Karni Ilyas Tidak Adil, Bakrie Tak Diundang Bahas Jiwasraya, Lapindo dan Jungle Land