Foto : Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Presiden Jokowi
Gubernur Sulsel memilih terjun langsung di tengah para demonstran menggunakan pengeras suara. Dirinya menjelaskan pentingnya Omnibus Law dan mengajak diskusi. “Tentu kalian semua ini adalah agen perubahan untuk Indonesia. Saya bagian dari dunia pendidikan. Kebetulan diamanahkan menjadi Gubernur. Mohon didengarkan baik – baik. Karena saya yakin dan percaya, kalau ada yang saya tanya, apa itu Omnibus Law? Saya yakin masih banyak yang belum tahu pasti, termasuk kita semua,” katanya.
BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?
Lebih lanjut dikatakan Nurdin bahwa Omnibus Law masih baru. “Ini baru. Ada banyak versi yang macam – macam beredar. Saya tahu kalian pasti butuh lapangan kerja. Kenapa Indonesia terus menjadi pengimpor barang – barang industri? Sebab bIrokrasi yang mahal. Tidak ada kepastian. Ini yang baiknya Omnibus Law dulu yang saya kasih tahu. Ada 79 UU (Undang- Undang) dan 2444 pasal tadinya. Itu menyusahkan investasi. Saya akan bagikan nanti,” terangnya.
BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?
Kemudian Nurdin memang menjelaskan ada pasal memang yang perlu direvisi. Namun tidak menampik bisa diusulkan untuk revisi. “Sari - sari yang bagus kita ambil. Contohnya pesangon perusahaan tadinya perdata, sekarang perusahaan bisa dipidana. UMKM tak ada lagi izin berizin. Nelayan yang tadinya ada 10 macam izin, sekarang hanya 1 macam izin saja,” lanjutnya.
BACA JUGA: Gubernur Tolak Omnibus Law, Bisa Dipecat
“Saya akan buka dan kumpul tokoh – tokoh serikat buruh, pengusaha dan masyarakat. Kita lihat apa yang merugikan rakyat, kita akan usulkan dan kita akan perbaiki. Tidak ada sebuah negara mau lihat masyarakat menderita. Apalagi ada jutaan pengangguran, 3,5 juta dirumahkan, angkatan kerja tiap tahun hanya 3 juta. Bapak Presiden menyampaikan pada ratas, silakan Gubernur masing – masing daerah masukkan usulan pasal yang merugikan. Dalam minggu ini akan saya sampaikan ke Bapak Presiden usulan dan perbaikannya,” pungkas Nurdin.
BACA JUGA: Karni Ilyas Tidak Adil, Bakrie Tak Diundang Bahas Jiwasraya, Lapindo dan Jungle Land
Senada dengan Nurdin, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setuju dengan Omnibus Law. Ganjar Pranowo menyebut UU Cipta Kerja sebetulnya sangat baik untuk masyarakat. "Kalau kemudian tidak setuju, apa yang kemudian tidak saya setujui? Setuju nggak, setuju banget, masa kayak gitu nggak setuju. Saya setuju dengan UU Cipta Kerja, ini bagus banget. Karena ada reformasi, kalau kluster tenaga kerjanya tidak setujui, mari kita susun yang tidak disetujui yang mana.
-
Ganjar pun mengatakan menurutnya ada proses yang tidak transparan. "Mungkin (massa demo) belum baca (isi UU Cipta Kerja). Saya sudah tanya beberapa teman kenapa ikut demo mereka mengatakan solidaritas. Yang berikutnya saya tidak tahu apa sebenarnya motif-motif yang ada," pungkasnya. (Ayu Yulia Yang)
