Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?

0
1380
Foto : Suasana demo, SBY dan AHY

Jakarta, NAWACITAPOST – Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu saja ingin ditumbangkan dengan beragam cara oleh pihak tertentu. Layaknya permintaan lockdown tanpa memberikan solusi. Kemudian protes terhadap peraturan pemerintah bersama trias politika baik legislatif, yudikatif dan eksekutif. Namun, berperan dalang provokator dengan memperalat orang lain yang dijamin dengan materi. Seperti demo buruh menolak Undang – Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 di Istana Negara.

Foto : Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Presiden Jokowi

Omnibus law Cipta Kerja disahkan DPR setelah sembilan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya. Hanya dua fraksi di DPR yang menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Yakni dari Partai Demokrat dan PKS. Bahkan sebelum disahkan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tinggal di Cikeas menyatakan menolak Rancangan Undang – Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

BACA JUGA: Gatot, KAMI bersama AHY Ciptakan Seperti Tragedi 98?

Menurut AHY pada 5 Oktober 2020, tidak ada urgensinya, apalagi di tengah pandemi Covid 19.“Keputusan kami sudah disampaikan lewat fraksi Partai Demokrat dalam pandangan akhir mini fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (3/10/2020). Dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, fraksi kita walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI”, katanya.

Foto : SBY dan AHY

“Kami tegas menolak RUU Cipta Kerja, namun saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja. Karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Alih – alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” tegasnya.

BACA JUGA: Kampanye Idealisman Dachi Memakan Korban Jiwa

Pernyataan AHY rupanya menimbulkan polemik. Tak disangka pemerintah pun menuding ada dalang dibalik demo buruh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim. Bahwa pemerintah mengetahui dalang yang menggerakkan demonstrasi memprotes UU Omnibus Law. “Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di balik) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Airlangga secara virtual, 8 Oktober 2020.

BACA JUGA: Apa Hubungan Najwa Shihab dengan Bakrie Group?

Sebagaimana diketahui, demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah saat ini terhadap UU Omnibus Law sapu jagat dilakukan mulai dari kalangan siswa, mahasiswa hingga buruh. Seperti salah satu mahasiswa Universitas Gunadharma Bekasi, Hendra yang juga melakukan demo buruh. Dikonfirmasi Nawacitapost pada 8 Oktober 2020. Hendra merasa dirugikan dengan UU Omnibus Law sebagai mahasiswa dan buruh. Namun diketahui demo buruh berujung ricuh.

Foto : Hendra, mahasiswa Universitas Gunadharma Bekasi

“Kita merasa resah dengan hal yang terjadi terkait UU Omnibus Law. Menyatakan sikap UU Omnibus Law tidak ada menguntungkan masyarakat. Orang tua kita pun juga memang banyak yang buruh. Setelah ini kita bakal merasa desakannya UU Omnibus Law ini. Ketika memang melakukan buzzer atau menganggap ini sebuah keberhasilan pemerintah untuk mengatasi buruh lebih sejahtera, hanya proses penghalusan untuk percaya. Terutama masalah regulasi terkait gaji, lemburan, lingkungan dan lainnya. Ya termasuk pelonggaran peraturan, “ katanya.

BACA JUGA: Karni Ilyas Tidak Adil, Bakrie Tak Diundang Bahas Jiwasraya, Lapindo dan Jungle Land

Dilanjutkan Hendra mengenai tidak begitu mengerti kajian ilmiah dalam UU Omnibus Law. Lantaran dirinya belum mempelajari secara detail. Belum begitu paham juga mengenai isinya. Persiapan demo dilakukan sehari sebelumnya secara matang. Bahkan juga memberikan instruksi ke teman – teman, jangan menuruti perintah aparat sebelum LBHI datang.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

“Demo buruh dari kalangan mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Demo tak hanya dilakukan mahasiswa di Jakarta, tetapi juga di Lampung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bandung, dan lain – lain. Para mahasiswa mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan. Presiden Jokowi bisa mendengar aspirasi kami. Selanjutnya mungkin akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK),” pungkas Hendra.

Foto : Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pun angkat bicara 7 Oktober 2020. Tidak ada penghapusan upah minimum seperti yang viral di media sosial. “Upah minimum, UMP, UMK tetap ada,” ujar Ida. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga memastikan Omnibus Law, UU Cipta Kerja tidak akan menyebabkan upah minimum turun. Bahkan, dengan aturan ini upah minimun malah tidak ditangguhkan. Perubahan ketentuan upah minimum adalah kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selama ini, upah minimum memperhitungan pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA JUGA: Najwa Shihab Yakin Jurnalis Profesional?

Sementara, politikus PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Dewi Tanjung menduga bahwa pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membayar orang. Yang mana untuk berdemo terkait penolakan UU Omnibus Law. Bahkan, Dewi mengusulkan. Ketimbang membayar orang berdemo, lebih baik untuk membuat lagu. Lalu juga Dewi menilai demo sudah ditunggangi oleh kepentingan menjelang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

Foto : Politikus PDIP Dewi Tanjung

“SBY, Lebih Baik Uangnya di Pake Bikin Project Lagu aja dari pada Buat bayar orang berdemo.. Uuoopppss Nyai Keceplosan…. ,” cuitnya dalam akun sosial media (sosmed)nya, (8/10/2020). “Naah mereka pasti punya bazzer bayaran yg menggoreng2 RUU Ciptaker. Dan lalu Kadrun2 goblok yg membuat kegaduhan di negraa ini,” lanjutnya. “Apalagi Buruh berdemo lalu tercipta Klaster baru Penyebaran Covid019 Nyai akan menyalahkan SBY dan Demokrat yg bermain di Balik Aksi demo tersebut,”pungkasnya.

BACA JUGA: Ada Kamuflase Jusuf Kalla Dibalik Najwa Shihab?

Di sisi lain, pengamat hukum sekaligus Dosen Binus Tito Hananta Kusuma pun turut bicara. “Dalam masalah sengketa rebut – rebut dari Omnibus Law sampai timbul kericuhan, pemerintah terutama Presiden Jokowi memiliki beberapa solusi hukum. Yang mana untuk menyelesaikan ricuh Omnibus Law. Saya setuju dengan usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Kalimantan Barat yang mengusulkan untuk mengeluarkan Perppu mencabut Omnibus Law,” kata pengacara spesialis korupsi.

Foto : RM. Tito Hananta Kusuma, SH, MM

Dilanjutkan oleh Tito. “Bagi serikat buruh, mahasiswa dan lainnya bisa menunjuk pengacara untuk menggugat ke MK. Agar selanjutnya bisa melakukan pengujian ke MK terhadap pasal – pasal yang memberatkan pekerja atau buruh. Namun ada opsi lain, pemerintah dan DPR bisa menunda UU tersebut. Bisa mempertimbangkan ke yang tidak setuju mengenai hak buruh. Saran saya, pengaturan hak buruh dibatalkan. Sementara aturan lainnya tetap ada. Seperti pajak, perizinan dan investasi tetap ada, “ pungkas Tito yang juga dikenal melalui website www.titohanantakusuma.com. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Terawan Dibela, Najwa Shihab Tuai Citra Buruk, Kadrun Kram Otak?