Lawan Sebut Jokowi Terlibat PKI, Malahan Terungkap Soeharto Dalangnya Rekayasa PKI

3
3843
Foto : Soeharto

Jakarta, NAWACITAPOST – Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi keturunan anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) mulai tersebar sejak salah satu tabloid menurunkan sebuah tulisan. Tak lain mengenai riwayat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tepatnya tulisan muncul pada Mei 2014 (dua bulan sebelum Pilpres 2014 berlangsung). Dalam sebuah artikelnya, menyebutkan bahwa Jokowi sejatinya bukan putra dari Widjiatno Notomihardjo. Melainkan putra salah seorang tokoh PKI bernama Oey Hong Leong. Dia juga disebut memiliki nama baptis, Hubertus Handoko.

BACA JUGA: Ekonomi, Bobroknya Orde Baru VS Hebatnya Jokowi

Foto : Dokumen Rahasia AS

Termakan akan salah satu isu Jokowi terlibat PKI, ikutlah menyebarkan. Namun kemudian justru seorang mantan walikota Solo sekaligus eks politisi Partai Gerindra meminta maaf. Diceritakan bahwa bertemu Presiden Jokowi di Jawa Timur (Jatim). Tepatnya pada Oktober 2018, La Nyalla Mahmud Mattaliti menyatakan rasa penyesalan atas perilakunya di masa lalu. Sebagai oposan, mengakui pada Pilpres 2014 telah ikut menyebarkan isu. Yakni isu bahwa Jokowi adalah keturunan anggota PKI. Memanglah terbukti kebaikan Jokowi. Sudah melupakannya dan tidak menanggapi berbagai fitnah terkait dirinya. Usai permintaan maaf kepada Jokowi, muncullah dokumen rahasia Amerika Serikat (AS). Ada 39 dokumen setebal 30.000 halaman. Dibuka ke publik oleh tiga lembaga AS. Yaitu National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), keduanya lembaga nirlaba dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA). Dokumen berada di AS. Merupakan bagian dari catatan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia dari 1964-1968.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Demo terkait PKI

Isi kabel diplomatik memang beragam. Mulai dari operasional harian Kedutaan Besar sampai pengamatan tentang isu politik, ekonomi, kebijakan luar negeri dan urusan militer di Indonesia. Kedutaan Besar mencatat konflik yang memanas. Seperti antara AS dan Presiden Sukarno, konflik antara Tentara Indonesia dan PKI, Gerakan 30 September dan pembunuhan massal sesudahnya. Kemudian juga mencatat hal – hal yang dilakukan untuk menguatkan rezim Suharto. Sebagian besar dokumen memang menyangkut peristiwa seputar 30 September 1965 dan sesudahnya. Namun tim yang terlibat dalam digitalisasi dan pembukaan dokumen ke publik juga menyertakan dokumen lain. Tentu saja yang bisa memberi gambaran lengkap dan makna sejarah. Terlebih untuk pemaknaan yang lebih mendalam terhadap konsolidasi yang dilakukan rezim Suharto.

BACA JUGA: Lawan Jokowi Kampanye Kegagalan Esemka, Justru Esemka Launching Inovasi Baru

Foto : Duta Besar Marshall Green dan Menteri Luar Negeri Adam Malik menandatangani persetujuan bantuan Amerika untuk Indonesia (PL 48)

Situs National Security Archive menyebut. Materi dan fakta baru membuktikan. Bahwa diplomat di Kedutaan Besar di Jakarta menyimpan catatan akan pemimpin PKI. Menentukan hal mana saja yang dieksekusi. Pejabat AS secara aktif mendukung upaya Tentara Negara Indonesia (TNI) untuk menghancurkan gerakan kiri buruh di Indonesia. Nama Suharto disebut beberapa kali dalam 39 dokumen yang dibuka ke publik. Dalam Dokumen 29 dari 27 April 1966, kabel diplomatik mengutip seluruhnya berita yang diturunkan oleh harian Angkatan Bersenjata, media yang didukung oleh militer. Menurut situs NSA, catatan Suharto adalah target awal Gerakan 30 September. Fakta bahwa Suharto tidak disasar oleh gerakan dan malah bertindak sangat cepat. Yakni untuk mengambil kendali akan militer sejak lama dilihat sebagai bukti bahwa Suharto terlibat dalam aksi gerakan. Dokumen lain menunjukkan bahwa Suharto tahu atau malah memerintahkan pembunuhan massal. Tak lain yang terjadi terhadap orang – orang yang dituduh pendukung PKI. Dokumen 16, yang merupakan kabel diplomatik berisi laporan gabungan mingguan 30 November 1965. Menjadi pengakuan pertama akan pengetahuan dan dukungan atau perintah Suharto terhadap pembunuhan massal pendukung PKI.

BACA JUGA: Bukti Masyarakat Cinta Jokowi, Situs yang Serang Jokowi Alami Kemerosotan Rating

Foto : Pahlawan Revolusi

Pada Dokumen 31, membahas soal ‘Keuangan Publik : Fragmentasi Valuta Asing’. Dokumen tertanggal 22 Juni 1966, tertulis. Setelah Oktober 1965, pejabat AS mengamati (dan menyetujui) pejabat militer Indonesia yang merupakan sekutu Jenderal Suharto untuk mendekati perusahaan asing. Meminta menyimpan royalti dan sewa ke rekening bank yang dikendalikan oleh militer. Tak lain sebagai cara menggembosi rezim Sukarno dari valuta asing. Mempercepat runtuhnya Indonesia. Supaya melegitimasi mengambil alih kekuasaan. Dokumen 38 yang tertanggal 10 Mei 1967 juga mencatat soal upaya selanjutnya dari rezim Suharto. Yaitu untuk mendorong agar perusahaan asing kembali masuk ke Indonesia. Dilakukan dengan menyusun Undang – Undang (UU) investasi asing baru. Kemudian juga memberikan konsesi minyak bumi, tambang, dan kayu. Dokumen – dokumen menunjukkan bahwa AS tahu akan skala pembunuhan massal. Terutama yang terjadi dan membiarkannya. Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik AS membantah narasi tunggal. Yakni bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau orang – orang yang memang terkait pembunuhan para jenderal . Justru lebih kepada upaya pengambilalihan kekuasaan pada 30 September 1965. Para anggota dan simpatisan PKI kebingungan. Mengaku tak tahu soal 30 September. Dituliskan dari laporan diplomatik Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia pada 20 November 1965.

BACA JUGA: Jokowi Melawan Arus Demi Indonesia Maju, Siapapun Berulah Bakal Digigit

Foto : Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfudz MD dan Menhan Prabowo Subianto

Kabel diplomatik juga memperlihatkan bahwa AS menyetujui militer Indonesia. Yang mana berpihak pada Suharto untuk mendapat pemasukan asing. Menunjukkan bahwa membiarkan penggembosan terhadap rezim Sukarno. Tentu saja agar memudahkan terjadinya perpindahan kekuasaan. Dalam kabel diplomatik Kedutaan AS untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS di Washington tanggal 12 Oktober 1965 disebutkan. Tentara Angkatan Darat (AD) Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno. Mendekati beberapa kedutaan negara – negara Barat. Memberi tahu soal kemungkinannya. Disebutkan, AD mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya dari negara – negara Barat.

BACA JUGA: Salah Kaprah, Ulah Anies Bukan Jokowi, Potong TKD ASN, PSI Sumbangkan Gaji

Foto : Rezim Soeharto

Bahkan, coba kembali lagi mengenang wawancara dengan Dr Soebandrio. Dikatakannya pada 30 September 1998 ke awak media. Soeharto itu PKI. Ada rasa miris, perih, marah dan muak atas semua sepak terjang Soeharto yang memanfaatkan dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Soekarno dan para elit politik. Yang mana saat itu kepalanya hanya diisi dengan “bagaimana membangun Indonesia menjadi maju dan menjadi negara besar di dunia”. Pola yang sama, sekarang pun dicoba untuk diulang oleh sekelompok orang yang berusaha merongrong Presiden Jokowi. Yakni yang kepalanya hanya diisi dengan “Bagaimana membangun Indonesia menjadi maju dan menjadi negara besar di dunia”. Berarti selama ini sudah salah mengerti sepertinya. Soeharto PKI tapi justru menyudutkan Soekarno PKI agar lengser. Yakni dugaan sengaja dilakukan rekayasa gerakan adanya PKI. Demikian dilakukan pada Jokowi. Sebut Jokowi terlibat PKI. Dalangnya dulu Soeharto untuk Soekarno. Lantas, kini dalangnya kemungkinan bisa jadi masih bagian dari Soeharto. Tentu saja untuk melengserkan Jokowi. Terbukti malah salah satu penyebar isu PKI Jokowi, meminta maaf pada Jokowi. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Kuliah Ikatan Kedinasan Poltekip Poltekim Kemenkumham Sudah Dibuka, Ayo Daftar!

 

 

 

 

3 KOMENTAR

  1. Berlangkah dengan kemanjuan dengan kepemimpinan bapak jokowi cukup sangat di kagumkan oleh masyarakat.

  2. Mhn maaf sdh lana cerita pki. Tp bukti kongkrit fakta dan data agar dioroses secara hukum. Shg tuntas. Drpd kita menyebut si a n si b. Bikin dosa n banyak lawan. Sebaiknya solusi biar tuntas

Comments are closed.