Salah Kaprah, Ulah Anies Bukan Jokowi, Potong TKD ASN, PSI Sumbangkan Gaji

1
1914
Foto : William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta

Jakarta, NAWACITAPOST – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Tak lain TKD para Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang jadi sasaran. Dalihnya, Anies bersama jajaran pemprov peduli Covid 19. Melakukan relokasi anggaran belanja pegawai. Padahal sebelumnya Anies sempat mengusulkan. Anggaran belanja pegawai khususnya TKD tak perlu direlokasi. Dengan demikian TKD PNS tetap dapat dipertahankan. Anies menjelaskan pada Jumat 29 Mei 2020. Dalam pembahasan, sempat ada usulan agar bansos (bantuan sosial) seperti KJP dan lainnya dipangkas 50 persen. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan.

BACA JUGA: Yasonna Optimis Azas Pancasila Partai Gelora Meraih Dukungan, Ancaman Bagi PKS, PPP dan Demokrat Pemilu 2024

Foto : Presiden Jokowi

Nilai pemotongan 50 persen dana bansos DKI Jakarta sama dengan pemotongan atas 25 persen TKD. Besarannya sekitar Rp 2 triliun. Namun demikian, dana bansos diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera di DKI. Memang banyak masyarakat makin sulit ekonominya karena pandemi Covid 19. Jumlahnya ada 1,2 juta. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk merelokasi. Yakni sebesar 25 persen anggaran untuk TKD ASN bagi penanganan Covid 19. Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun diterima oleh 63.000 ASN.

BACA JUGA: Jokowi Belum Tentu Bersalah, Baru Putusan PTUN Jakarta Tingkat Pertama

Foto : Kader PSI

Pilihan lainnya adalah diterima oleh 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Dipilih untuk memberikan Rp 2 triliun bagi rakyat prasejahtera di Jakarta. Sebelumnya, pemprov DKI Jakarta melakukan relokasi anggaran belanjanya. Langkahnya sebagai upaya Pemprov untuk mendukung ketersediaan anggaran penanganan Covid 19. Merelokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 4,3 triliun untuk penanganan Covid 19. Sementara untuk gaji ASN Pemprov DKI Jakarta, tidak mengalami perubahan. Artinya besaran gaji yang bakal diterima ASN Pemprov DKI tetap sama.

BACA JUGA: 5 Tahun Belum Ada Kejelasan dari Polda Metro Jaya, Sengketa Penarikan Uang Tanpa Sepengetahuan Pemilik Rekening oleh PT. BPR Olympindo Sejahtera

Foto : Gubernur Anies Baswedan bersama TGUPP

Justru berkebalikan dengan PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Anies memotong sepihak TKD ASN. Sementara seluruh anggota DPRD Kabupaten dan atau Kota seluruh Indonesia dari PSI memberikan sukarela gajinya. Tak lain untuk penanganan Covid 19. Dana yang terkumpul akan digunakan khusus membantu tenaga kesehatan. Digunakan untuk memproduksi masker dan Alat Pelindung Diri (APD). Kemudian juga untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak Covid 19. Sebagian dana yang terkumpul sudah dibelikan APD. Dikirim ke puskesmas – puskesmas di 175 kabupaten dan atau kota di seluruh Indonesia. Sebelumnya para anggota DPRD dari PSI telah bergerak pula di masa wabah Covid 19. Menyemprotkan disinfektan. Membagikan hand sanitizer. Membagikan sembako untuk warga terdampak.

BACA JUGA: Kuliah Ikatan Kedinasan Poltekip Poltekim Kemenkumham Sudah Dibuka, Ayo Daftar!

Foto : Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Mengherankan. TKD ASN Pemprov DKI Jakarta dipotong sebesar 25 persen. Namun, berbeda dengan Tunjangan Hari Raya (THR) milik tim gubernur. Yakni untuk percepatan pembangunan (TGUPP) tidak terkena potongan. ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya menerima 50 persen dari total TKD sejak April 2020. Sementara pembayaran TKD sebesar 25 persen lainnya ditunda pemberiannya. Dialihkan untuk darurat penanganan Covid 19. Demikian diterangkan Anies dalam video yang diungguh di akun Youtube Pemprov DKI pada Jumat 29 Mei 2020.

BACA JUGA: Yasonna Instruksikan Ditjen Imigrasi Gelar Bansos Bagi Warga Terdampak Covid 19

Foto : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Perubahan TKD yang diterima ASN DKI Jakarta diatur. Diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020. Yaitu tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid 19. Dalam Pergub disebutkan, TKD ASN DKI Jakarta dipangkas. Ditunda sejak April 2020 sampai Desember 2020. TKD PNS DKI yang ditunda akan dibayarkan pada 2021. Namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Anies bahkan memperintahkan kepada semua ASN di Pemprov DKI Jakarta. Yakni untuk bersikap sebagai penyelenggara negara yang kesatria, tangguh, tabah dan tak lunglai menghadapi cobaan.

BACA JUGA: Yasonna, Wajah Nias Batak, Ayahnya Pernah Dagang Minyak Goreng

Foto : ASN Pemprov DKI Jakarta

Jadi bukan ulah Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya. Lantaran santer terdengar masyarakat mengeluhkan. Pemotongan TKD ASN adalah ulah Jokowi. Sudah tahu kan sekarang. Pemotongan sudah berdasarkan Pergub buka Perpres (Peraturan Presiden). Lebih mirisnya, sebelumnya Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengunggah. Tak lain mengenai data besaran THR yang diterima TGUPP DKI. Jumlah tertinggi diterima oleh Ketua TGUPP DKI Amin Subekti. Diterima sebesar kurang lebih Rp 50 juta dan terendah Rp 24 juta. TGUPP, THRnya full turun. ASN DKI dipotong berikut dengan TKD nya. TGUPP jauh lebih kuat dari ASN tampaknya. Kira – kira gaji Anies ikut dipotong atau tidak ya? (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Luhut Binsar, Rona Wajah Batak, Dahulu Ayahnya Sopir, Miskin, Kini Menteri Maritim Investasi

 

 

 

 

 

1 KOMENTAR

Comments are closed.