Pengamat Kepolisian Dukung Pemerintah, Jangan Terjebak Skenario KKB

0
202
Foto : Penasehat Kapolri Irjen Pol. Sisno Adiwinoto

Jakarta, NAWACITAPOST – Pengamat Kepolisian, Penasehat KBP3 dan Ketua Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Pol. Purn. Sisno Adiwinoto mendukung pemerintah. Terlebih dia meminta agar Pemerintah, Polri dan TNI jangan terjebak skenario Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hal ini dikutip dari diskusi “WAG ISPPI” oleh Pengamat Kepolisian Irjen Pol (P) Sisno Adiwinoto.

Foto : Tito Karnavian

Menurut Mantan Ka BNPT, dari dalam negeri ada desakan kuat untuk melakukan operasi militer (opsmil) skala besar di Papua. Demikian juga dari Papua dan dari luar negeri memang mengharapkan adanya opsmil sebagai amunisi untuk mendesak PBB. Agar menjadikan situasi tersebut menjadi agenda pelanggaran HAM. Ketika opsmil atau operasi penindakan terorisme dilakukan di Papua bisa dipastikan akan terjadi eksodus kebeberapa negara. PBB akan segera turun tangan dan terjadilah internasionalisasi Papua.

BACA JUGA: DPP FORNISEL Mempertanyakan Mahalnya Biaya Urus SKCK di Nias Selatan

“Mereka anak manja yang tahu betul bahwa kita tidak akan keras terhadap mereka. Dan yang perlu diperhitungkan bahwa setiap aksi terorisme selalu punya tujuan memancing reaksi keras dari pemerintah. Sehingga bisa timbul korban pelanggaran HAM dan mendapat empati serta  dukungan dari berbagai pihak internasional. Hemat kami, kita mesti mendukung pemerintah untuk tidak mau terjebak dalam skenario mereka walaupun pahit bagi aparat keamanan,” ungkap Penasehat Ahli Kapolri.

BACA JUGA: Sekjend HIMNI Otoli Zebua Minta Kepolisian Serius Ungkap Kasus Anak Hilang di Kepni

Lalu Sisno Adiwinoto juga mengungkapkan agar Pemerintah perlu berhati – hati menangani kasus KKB ini. “Bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah keamanan di Papua dari sejak munculnya OPM di era Orba. Dimana pemerintah menetapkan OPM sebagai gerakan separatisme dan treatmennya menggunakan pendekatan keamanan dengan strategi opsmil selama puluhan tahun dengan konsekuensi terjadinya pelanggaran HAM dan tuduhan genocida. Kedua isu ini sempat jadi bola panas ditingkat global dan hampir lolos menjadi agenda PBB,” lanjutnya.

BACA JUGA: Kepolisian Harus Segera Bekerja untuk Cegah Simpang Siur Informasi

“Anggota kongres dari demokrat di AS Patrice Leahy sempat berkunjung ke Papua. Sampai sekarang usulan agar Papua jadi agenda PBB tidak pernah surut. Dan setiap saat berpotensi untuk dijadikan agenda PBB tergantung dengan situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sebagai akibat dari penggunaan opsmil disana. Sampai sekarang pihak Internasional terus mengejar kasus – kasus pelanggaran HAM yang menurut mereka belum ada penyelesaian yang memadai,” tambah Penasehat KBP3.

Foto : Patrice Leahy

Kemudian Sisno Adiwinoto juga mengungkapkan bahwa Pemerintah telah mengubah pendekatan untuk penanganan kasus ini. “Untuk menghindari internasionalisasi Papua seperti diatas, Pemerintah telah mengubah pendekatan dalam penanganan masalah Papua dengan menitikberatkan pada pendekatan kesejahteraan melalui pemberian otonomi khusus dengan kebijakan APBN untuk peningkatan kesejahtraan. Seperti membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan , harga BBM dan seterusnya. Untuk mengamankan program Pemerintah ini dipilih, kebijakan penegakan hokum yaitu melalui keterpaduan Polri dengan didukung oleh TNI,” lanjutnya.

BACA JUGA: Hilarius Duha dan Firman Giawa Resmi Kepala Daerah Nias Selatan, Pegiat Organisasi Minta Fokus Isu Besar

“Memposisikan OPM yang mempunyai TPPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan sebagai separatis atau teroris. Sehingga menjadi masalah internal dalam negeri dan tidak diperlukan dan tidak dapat diintervensi pihak Internasional. Hal ini dipertegas dalam pernyataan Presiden Jokowi pasca gugurnya Kabinda Papua Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Dhani. Bahwa tidak ada tempat bagi KKB di Papua dan telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk kejar dan tangkap,” imbuh Mantan Ka BNPT.

BACA JUGA: Disinyalir Pelabuhan Teluk Dalam Nias Selatan, Pintu Masuk Barang Tanpa Kantongi Izin

Lalu Sisno Adiwinoto pun menceritaka terkait pengiriman Jenderal Tito Karnavian ke Papua. “Sebelumnya, pada tahun 2011/2012 ketika marak serangan dari TPPM ke Freeport, BNPT telah mengirim Jenderal Tito sebagai Deputi II Penindakan BNPT dan Irjen Pol Rudy Sufahriadi sebagai salah satu Direktur BNPT yang berpengalaman sebagai komandan Brimob di Papua. Situasi aktual di lapangan saat itu dinilai. Bahwa bisa lebih efektif bila dilakukan dengan operasi penindakan terorisme dengan menggunakan helikopter untuk menyergap stronghold mereka di tebing – tebing sekitar Free Port,” tambahnya.

BACA JUGA: Seorang Pria Ngamuk Bawa Pisau dan Gigit ASN di Dinas Pendidikan Nias Selatan

“Hal ini dilaporkan ke pimpinan atas. Tetapi kemudian keputusan Kapolri saat itu bahwa tetap tidak menggunakan operasi penindakan terorisme. Cerita detail diyakini bahwa Mendagri Jenderal Tito dan Irjen Pol. Rudy bisa menjelaskan. Demikian juga ketika Jendral Tito sebagai Kapolda Papua sempat terjadi beberapa aksi penyerangan dari pihak OPM/TPPM sebagai respon terhadap tindakan aparat sebelumnya yang selalu tidak pernah tuntas sehingga berlarut-larut dan terakumulasi menjadi isu pelanggaran HAM,” tambah Sisno Adiwinoto.

BACA JUGA: Polsek Hibala Tidak Aktif, Kejahatan Meningkat

Pengamat Kepolisian juga mengungkapkan bahwa Jenderal Tito Karnavian sudah melaporkan ke pimpinan dan menyelesaikan melalui pendekatan hukum. “Kemudian Jenderal Tito Karnavian menangani setiap aksi penyerangan dengan pendekatan hukum berdasarkan scientific crime investigation dan berhasil menuntaskan kasus – kasus tersebut. Sepengetahuan Jendral Ansya’ad dari sinilah berawal istilah KKB resmi dianut oleh pemerintah dengan tujuan. Bahwa setiap kasus yang terjadi harus diselesaikan melalui proses hukum yang benar dan transparan. Agar tidak ada kecurigaan dari berbagai pihak,” jelasnya.

Foto : KKB Papua

Dengan demikian kebijakan memposisikan OPM/TPPM sebagai kelompok teroris menjadi tidak relevan dan kadaluwarsa serta tidak sesuai dengan pilihan kebijakan pemerintah dalam penanganan Papua. Apalagi bahwa terorisme adalah kejahatan internasional dimana menurut UU kita sendiri menyatakan. Bahwa bila terjadi kasus terorisme maka negara lain juga mempunyai yurisdiksi dalam menangani kasus tersebut. Hal ini sangat urgent harus menjadi pertimbangan bila kita konsisten dengan kebijakan Presiden,” pungkas Sisno Adiwinoto. (Martin Buulolo/Ayu Yulia Yang)