Kepolisian Harus Segera Bekerja untuk Cegah Simpang Siur Informasi

0
494
Foto : Nurwana Manao, Jelita Duha dan Sekretaris MPO sekaligus Pengamat Hukum Agustus Gea, SH

Jakarta, NAWACITAPOST – Kepolisian harus segera bekerja untuk mencegah simpang siur informasi. Tak lain mengenai terjadinya anak hilang di Kepulauan Nias (Kepni). Yang mana tepatnya di Desa Hibala, Nias Selatan (Nisel) yang sudah kedua kalinya usai sebelumnya terjadi 2019 lalu. Hal itu pun menggugah Pengamat Hukum dan Tokoh Masyarakat Kepni di Jakarta Agustus Gea, SH.  Dia merasakan prihati atas laporan kehilangan anak di Nisel. Adapun dia memberikan saran untuk langkah – langkah yang bisa dilakukan karena hilangnya anak di 2019 dan sekarang belum terungkap keduanya.

BACA JUGA: Pasca Terduga Teroris Afiliasi ISIS Baku Tembak di Mabes Polri, Rumah Ketum PA 212 Dilempari Batu

“Ketika kami membaca berita Nawacitapost yang berjudul Kepolisian Ditunggu Kepastian Hasil Penyelidikan Terkait Anak Hilang di Kepulauan Nias, kami ikut prihatin dan sedih. Karena kami sangat memahami dan merasakan bagaimana perasaan keluarga. Dan terutama kedua orang tua (Bapak Edini Duha dan ibu Wilisti Laia) atas hilangnya putri yang mereka kasihi, yaitu Jelita Duha. Bahkan Nawacitapost juga memuat berita bahwa hal yang sama pernah terjadi dan dialami oleh seorang anak kecil yang juga berumur 2 tahun pada tahun 2019 yang lalu,” ungkap Agustus Gea.

Foto : Sekretaris MPO Agustus Gea, SH

Lebih lanjut, pria yang juga Sekretaris MPO Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) menjelaskan. Bahwa setiap peristiwa yang belum terungkap, seringkali siapa saja tentu menduga – duga dengan bermacam hal. “Yang hingga saat ini Kepolisian masih belum berhasil mengungkapkannya. Memang dalam peristiwa seperti ini, kita sering menduga – duga apa yang sesungguhnya terjadi. Hanyut terbawa aruskah atau hilang karena kekerasankah. Dan berbagai spekulasi lainnya yang sering berkecamuk didalam pikiran kita. Dan untuk mengungkapkan apa sesungguhnya yang terjadi, kita selalu bergantung kepada Kepolisian dengan membuat Laporan Polisi tentang anak hilang,” katanya.

Foto : Laporan Polisi

“Kami harapkan dengan peristiwa ini, kita jangan saling menyalahkan satu sama yang lain. Terutama menyalahkan pihak Kepolisian. Agar kita jangan terjebak pada dugaan – dugaan semata yang tidak memiliki data kuat yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Sehingga yang menambah rumitnya persoalan yang kita hadapi. Karena hal ini sudah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian, maka sebagai orang yang sering menangani dan menghadapi persoalan hukum, kami sarankan untuk menempuh langkah – langkah berikut,” lanjut Agustus Gea.

Foto : Chat Kepolisian

Sekretaris MPO pun menyebutkan apa saja langkah – langkah yang bisa ditempuh. “Pastikan bahwa sebagai pelapor telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”). Menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 6/2019”), penyidikan dilakukan dengan dasar yaitu Laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan,” paparnya.

Foto : Chat Kepolisian

“Selain itu, sebagai pelapor disarankan untuk mengetahui benar nama penyidik pada instansi kepolisian terkait yang ditugaskan untuk menyidik perkara tersebut. Sebab tidak semua anggota polisi pada instansi kepolisian terkait menangani perkara tersebut. Apabila sebagai pelapor tidak memperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat, maka sebagai pelapor dapat meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (“SP2HP”). Adapun Dasar hukum untuk memperoleh SP2HP antara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan (“Perkap 21/2011”),” tambah Pengamat Hukum tersebut.

BACA JUGA: Sekjend HIMNI Otoli Zebua Minta Kepolisian Serius Ungkap Kasus Anak Hilang di Kepni

Pria yang berdarah Nias ini pun menyebutkan isi dasar hukum tersebut. “Yang menyebutkan bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga. Bahkan mengacu pada Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP. Kemudian Pasal 11 ayat (2) Perkap 21/2011 menyebutkan. Bahwa dalam SP2HP sekurang – kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan,” terangnya.

BACA JUGA: Tak Hanya Suami, Istri juga Bisa Selingkuh Ngamar Lho, Ini Buktinya!

“Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) milik Polri dijelaskan. Bahwa SP2HP pertama kali diberikan pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu tiga hari laporan polisi dibuat. Lebih lanjut, waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk masing – masing kategori kasus. Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20, dan hari ke-30. Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, dan hari ke-60. Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke75, dan hari ke 90. Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100, dan hari ke-120,” jelas Sekretaris MPO.

BACA JUGA: Kepolisian Ditunggu Kepastian Hasil Penyelidikan Terkait Anak Hilang di Kepulauan Nias

Menurut Agustus Gea, Pihak Kepolisian khususnya Badan Reserse Kriminal Polri juga memberikan kemudahan dan bagi masyarakat melalui Layanan SP2HP Online. Melalui situs ini, pihak pelapor/pengadu dapat mengetahui dan mengakses SP2HP secara online dengan memasukan data berupa nomor Laporan Polisi (LP), nama lengkap pelapor dan tanggal lahir pelapor. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan. Yaitu untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait atau mengaksesnya secara online,” tuturnya.

Foto : Anak kedua yang hilang, Jelita Duha

“Apabila Laporan Polisi, ternyata telah dihentikan penyidikannya oleh Pihak Kepolisian dan sebagai Pelapor merasa keberatan, maka dapat mengajukan permohonan praperadilan. Yang mana ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnya berbunyi Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya,” imbuh Agustus Gea.

Foto : Anak kedua yang hilang, Jelita Duha

Salah satu bagian MPO HIMNI itu pun menjelaskan lebih lanjut. Bahwa adapun pra peradilan yang ditempuh pun sudah berdasarkan aturan – aturan hukum yang berlaku. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 kemudian menegaskan. Bahwa frasa pihak ketiga yang berkepentingan, yang dimaksud termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan. Sebelum adanya penghentian penyidikan yang diinformasikan oleh penyidik kepada Pelapor melalui SP2HP, maka selama itu Pelapor tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan,” ucapnya.

Foto : Anak hilang pertama, Nurwana Manao

“Dengan kata lain, permohonan praperadilan dapat diajukan ketika proses penyidikan telah benar – benar dihentikan sebagaimana telah kami jelaskan diatas. Apabila pihak Kepolisian telah melakukan apa yang kami kemukakan pada buitir (1) dan (2) diatas maka langkah selanjutnya kita tinggal berdoa kepada Tuhan. Agar dibukakan dan ditunjukkan jalan yang terbaik bagi kita,” tandas Agustus Gea. Oleh karenanya setidaknya kerjasama banyak pihak tentu bisa membantu penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Sehingga tidak ada lagi simpang siur mengenai anak hilang di Kepni. (Ayu Yulia Yang)