DPP FORNISEL Mempertanyakan Mahalnya Biaya Urus SKCK di Nias Selatan

0
723
Foto : Ilustrasi kepengurusan SKCK, Kapolres Nias Selatan Arke Furman Ambat dan Sekjend FORNISEL Beesokhi Ndruru

Jakarta, NAWACITAPOST – DPP FORNISEL (Forum Nias Selatan) mempertanyakan mahalnya biaya kepengurusan SKCK di Nias Selatan (Nisel). Kabar itu mencuat usai cukup banyaknya warga Nias Selatan mengeluhkan. Terlebih keluhannya diungkapkan di grup WA. Hal ini pun mulai menggelitik Nawacitapost untuk melakukan investigasi. Nawacitapost pun langsung menghubungi Kapolres Nias Selatan AKBP Arke Furman Ambat pada (07/04/2021) via phone.

Foto : Logo FORNISEL

Kapolres Nias Selatan pun merasa cukup kaget mendengar adanya kabar tersebut. Dia pun menjelaskan. Bahwa dia selalu berusaha untuk mengingatkan para jajarannya untuk tidak meminta dan mematok harga kepengurusan apa saja termasuk SKCK. “Kepengurusan SKCK jadi kalau memang ada masyarakat yang keberatan dengan kepengurusan SKCK, coba bisa langsung konfirmasi ke saya. Biar bisa memastikan siapa dan apa ada oknum yang meminta uang sampai sebesar itu. Karena takutnya begini, kepengurusan itu kan mulai dari tingkat desa, kemudian ke Polsek. Kemudian sidik jari, baru terakhir ke Intel,” ungkapnya.

Foto : Kapolres Nias Selatan Arke Furman Ambat

“Jadi takutnya dia mulai dari desa, dari Polsek itu sudah diminta uang. Kemudian ditotal menjadi angka sebesar itu. Yang dikambinghitamkan satu saja. Karena saya sampaikan juga sama anggota yang di bagian kepengurusan. Bahwa kalau SKCK itu sudah sesuai aturannya berapa. Kalau memang ada masyarakat yang berterima kasih wajar lah. Saya rasa wajar sah – sah saja. Tapi jangan kita harus target. Kemudian juga oknum – oknum yang sebenarnya orang yang kenal – kenal dengan polisi juga, kadang kawan – kawan LSM, dia bawa orang mau urusi itu. Kadang – kadang mereka juga bermain mencari keuntungan disitu,” terangnya lebih lanjut.

BACA JUGA: SBY Diduga Terlibat Mega Skandal Century, KPK Dituntut Keadilan

Foto : Kapolres Nias Selatan Arke Furman Ambat

Lalu Arke Furman Ambat juga menambahkan bahwa dia tidak mau jajarannya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Terlebih mengingat kondisi masyarakat saat ini sangat kurang baik terutama saat pandemi Covid 19. “Di Satintel untuk yang menerbitkan SKCK. Makanya saya ingatkan terus sama anggota, tidak ada yang memanfaatkan situasi ini. Situasi masyarakat kita susah, terus kita harus dipersulit lagi dengan kepengurusan seperti ini. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Kita sesuaikan saja yang menjadi aturannya disitu. Terus kita benahi,” lanjutnya.

Foto : Sekjend FORNISEL Beesokhi Ndruru bersama Legislatif Marinus Gea

“Memang kemarin karena batas waktunya yang terlalu mepet. Sehingga banyak juga saudara – saudara kita ini ingin cepat. Sehingga dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab ini kan. Akhirnya mereka dikasih. Nanti setelah diurus baru mulai komplain. Kita juga ada harapan, kepengurusan ini jangan lewat calo atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan juga termasuk kawan – kawan di Polsek untuk tidak juga meminta patokan untuk orang membuat rekomendasi. Kalau memang masyarakat ikhlas sebagai rasa terima kasih, ya kita terima. Tapi kita jangan meminta atau mematok harga,” pungkas Kapolres.

Foto : Sekjend FORNISEL Beesokhi Ndruru bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna

Hal ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri bagi DPP FORNISEL. Sekjend FORNISEL Beesokhi Ndruru pun mengungkapkan bahwa miris melihat kondisi patokan harga yang tinggi dari kepengurusan SKCK. Dia juga merasa berang dan marah terlebih karena mengetahui kondisi masyarakat disana bisa dikatakan bukan semua orang berkecukupan. Hidup sehari – hari saja kadang hanya mengandalkan dari hasil berladang. Janganlah seperti tidak punya hati nurani. “Bayangkan saja kalau misal dipatok perkali mengurus SKCK 150 ribu sampai 300 ribu, sementara penghasilan mereka saja berapa? Itu kan sangat membebani. Mau ngadu juga susah. Apalagi kalau sampai merasa terancam,” ungkapnya.

Foto : Sekjend FORNISEL Beesokhi Ndruru bersama MenPANRB Tjahjo Kumolo

“Saya sebagai pribadi dan sebagai pengurus FORNISEL sangat berang dan marah. Saya juga merasa prihatin. Masyarakat kita di Nias Selatan sana diperlakukan oleh mungkin oknum tertentu yang menangani kepengurusan SKCK ini tidak berhati nurani. Kita lihat lah kondisi masyarakat kita disana. Apa sudah kategori mampu semua, berkecukupan semua. Jangan diperlakukan seolah semuanya itu banyak uang. Terus kita ini kan ada aturan mainnya, ada peraturan perundang – undangannya juga. Kenapa masyarakat kita dikerjain dan dibodohi sedemikian rupa. Tentu harus ditindak tegas oknum – oknum yang melakukan hal ini. Sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban,” tandas Beesokhi Ndruru. (Ayu Yulia Yang)