Lawan Menteri, Gubernur Anies Terancam Dilengserkan

1
600
Foto : Kondisi dampak banjir, Sekjend PDIP Hasto, Gubernur Anies dan Menteri PUPR Basuki

Jakarta, NAWACITAPOST – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan tidak bisa diajak kerjasama. Bahkan dirinya disebut cocoknya menjadi dosen. Sekjen PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Hasto Kristiyanto mengungkap bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat marah – marah. Pasalnya sulit bekerja sama dengan Anies untuk menangani banjir Jakarta.

Foto : Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Sebelumnya pun Menteri PUPR Basuki masih mempertanyakan konsep Anies untuk mengatasi banjir di ibukota. Dia bertanya – tanya tentang program naturalisasi sungai seperti yang pernah dicanangkan Anies. Konsep naturalisasi sungai pertama kali dilontarkan Anies saat mengunjungi kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada (07/02/2021). Saat itu, Anies mengatakan naturalisasi sungai dapat menjadi solusi banjir sekaligus mempertahankan ekosistem sungai.

Foto : Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

“Beliau punya ide naturalisasi, lah opo iki? saya ajak ngoceh aja, diskusi. Apa programnya, mari kita bareng – bareng. Nah ini belum ketemu,” kata Basuki di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada (19/03/2019). Menurutnya, kementerian telah mengundang Anies untuk diskusi tersebut. Tapi malah didisposisikan kepada staf.

BACA JUGA: Ditengarai Pejabat dan Legislatif di Kepulauan Nias Jadi Pengguna Narkoba

Sayangnya pula, menurut Basuki, staf itu tak memahami konsep naturalisasi yang dimaksud Anies. Dia lantas menuturkan telah kembali mengundang Anies untuk memaparkan secara langsung konsep naturalisasi. “Kami undang misalnya apa yang dimaksud naturalisasi,” ujar Basuki. Dia membandingkannya dengan normalisasi sungai era gubernur sebelumnya.

Foto : Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan

Diketahui, Anies pernah menyampaikan kala itu sungai bisa dikelola dengan baik dan air tidak melimpah. “Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik? Bagaimana mengamankan air tidak melimpah? Tapi juga ekosistem sungai dipertahankan,” ujarnya kala itu. Selanjutnya dia menegaskan kembali konsep naturalisasi sungai yang pernah dia canangkan.

Foto : Gubernur Anies bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata Anies, telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan Direktur Sungai dan Pantai di Kementerian PUPR. Kedua, bersama dengan Pemprov DKI telah bersepakat untuk bekerja sama menjadikan sungai – sungai Jakarta menjadi ekosistem natural. Ketiga, contoh naturalisasi sungai akan dia tunjukkan pada masyarakat di waktu mendatang.

Foto ; Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok dan Gubernur Anies

Anies juga mengatakan telah melakukan rapat untuk menentukan beberapa titik yang akan digunakan sebagai percontohan naturalisasi sungai. Namun sepertinya jauh panggang daripada api. Sekjend PDIP justru mengatakan pada (21/2/2021). Bahwa banjir sangat merugikan warga. Dia pun bisa merasakan kerugian warga yang terdampak banjir. Dia turut merasakan banjir yang dialami oleh Warga DKI Jakarta.

BACA JUGA: Acara PLH, Walikota Pekalongan Saelani Bicara Pemerintah Pusat Bakal Gelontorkan Dana TOD

Pasalnya, kediaman Hasto di Villa Taman Kartini, Bekasi pun ikut kebanjiran. Ini sudah tahun ketiga dia merasakan kebanjiran. Selain lumpur dimana – mana, barang rusak, yang paling membuat khawatir adalah ular sering terbawa. Selain itu kecoa ada dimana – mana. Tempat menjadi terasa kumuh dan tentu saja ancaman penyakit. Jadi saya bisa merasakan betapa susahnya warga Jakarta yang sering terdampak banjir,” terangnya.

Foto : Sekjend PDIP Hasto bersama Presiden Joko Widodo

Hasto juga pernah mengkritik Anies pada (20/2/2021) mengenai banjir Jakarta yang dinilai makin parah. “Kalau bicara banjir Jakarta, karena asumsi yang salah bahwa air itu akan masuk ke bumi,” katanya. Asumsi pernah dikatakan oleh Anies saat kampanye Pilgub DKI lalu terkait penanganan banjir Jakarta. Saat itu dia mengatakan pada (14/12/2017) bahwa penanganan banjir Jakarta harus dilakukan dengan memastikan air meresap ke dalam tanah, bukan mengalirkan air ke laut.

Foto : Gubernur Anies

“Ini aneh, ini bukan kampanye tetapi saya sampaikan. Di satu sisi menyiapkan jalur – jalur air untuk dikirim ke laut, disisi lain di lautnya di pasang pulau reklamasi. Tinggal tunggu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah! Bukan ke laut. Diseluruh dunia, air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal!” kata Anies.

Foto : Menteri PUPR Basuki

Tentu perihal banjir membuat warganet khususnya warga DKI Jakarta cukup geram dengan Anies. Banjir justru semakin membumi. Sebanyak 1.380 warga DKI Jakarta mengungsi dari rumahnya akibat banjir yang melanda Ibu Kota. Jumlah itu diketahui berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga (20/2/2021) pagi. Warga di berbagai penjuru DKI Jakarta mengaku merasakan banjir tahun ini lebih parah dibanding sebelumnya.

BACA JUGA: Seluruh Pejabat, ASN, Aparat, Aparat Desa, Pegawai Instansi, Pelajar dan Mahasiswa Mahasiswi Kepni Segera Dites Urine

Hal itu terlebih setelah rumah dan tempat usaha mereka tergenang usai hujan selama beberapa waktu terakhir. Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo adalah salah satu yang merasakan situasi banjir tahun ini yang makin parah. Dia menyebut banjir seperti ini juga sempat terjadi pada awal dan akhir 2020. Padahal di tahun – tahun sebelumnya, dia tak pernah merasakan banjir hingga masuk ke dalam rumah seperti beberapa waktu terakhir.

Foto : Kondisi dampak banjir

Pengalaman serupa juga dialami Debby, warga Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Genangan air sudah masuk ke dalam rumahnya. Dia menyebut genangan yang masuk ke dalam rumah mencapai ketinggian sekitar 10 sentimeter atau semata kaki. Namun banjir di depan rumah sudah mencapai ketinggian 50 sentimeter atau sekitar setara dengkul orang dewasa. Alhasil, warga sekitar harus memarkir mobil dan motornya ke tempat lain.

BACA JUGA: Petinggi Polda dan Kodam Bukit Barisan Sumatera Utara Segera Bertindak Selesaikan Darurat Narkoba di Kepulauan Nias

Debby heran dengan banjir kali ini. Dia menyebut banjir kali ini adalah yang pertama kali dia rasakan selama tinggal di kawasan tersebut. Sebelumnya, tak pernah dia merasakan banjir di daerah itu. Sementara itu, Cecep, warga RT07/RW01 di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan mengaku banjir sudah jadi makanan musim penghujan di wilayahnya. Tapi tahun ini, ketinggian banjir jauh lebih hebat. Masih banyak lagi keluhan yang lain.

Foto : Gubernur Anies Baswedan

Lantas Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menyarankan warga menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena penanganan dan antisipasi banjir yang dinilai buruk. FAKTA menyinggung genangan banjir hebat yang masih saja menggenangi DKI tahun ini. “Sebaiknya warga menggugat Pemprov Jakarta atas penanganan banjir pekan ini yang berantakan,” jelasnya.

Foto : Kondisi dampak banjir

“Inti gugatan yang bisa dilakukan dalam Pemprov tidak menyiapkan, melakukan peringatan dini dan bantuan darurat untuk membantu warga yang korban banjir,” kata Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan melalui keterangan tertulis, pada (20/12/2021). Dia menduga banjir parah yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh saluran air (drainase) yang tidak berfungsi dengan baik.

BACA JUGA: Kinerja Polri Tangani Kasus Mafia Tanah Diapresiasi

Menurut Azas, saluran air di Jakarta mampet dan tidak terawat. Sehingga saat hujan besar, air tidak bisa mengalir dan berujung pada banjir. Sementara, katanya, membersihkan dan merawat saluran air adalah tugas pemerintah provinsi. Dengan kondisi banjir seperti saat ini, dia menilai Pemprov Jakarta tidak bekerja dengan baik dalam hal merawat saluran air dan mengantisipasi bencana musiman itu.

Foto : Kondisi dampak banjir

Azas juga mengkritik Pemprov DKI karena tidak sigap memberikan peringatan dini kepada warga yang terdampak banjir agar segera dievakuasi. Sehingga menurutnya, banyak warga yang panik ketika melihat genangan di rumahnya. Karena tak tahu siapa saja yang harus merespon laporan dan permintaan pertolongan. “Berarti pemerintah provinsi dan gubernurnya sampai hari ini belum juga mempersiapkan sistem peringatan dini (early warning system) dan sistem bantuan darurat (emergency response system) untuk menolong warga,” ungkapnya.

Foto : Kondisi dampak banjir

Azas juga menungkapkan bahwa ini merupakan contoh kecerobohan. “Kecerobohan ini bisa dipersoalkan dan digugat secara hukum oleh warga korban banjir. Apakah penderitaan sebagai warga Jakarta yang menjadi korban banjir tahunan ini dirasakan juga oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan?” pungkasnya. Sehingga Anies dimungkinkan terancam dilengserkan oleh warga khususnya DKI Jakarta secara beramai – ramai. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Gubernur Anies, Apa Laut Bukan Bagian dari Planet Bumi ?

1 KOMENTAR

Comments are closed.