Seluruh Pejabat, ASN, Aparat, Aparat Desa, Pegawai Instansi, Pelajar dan Mahasiswa Mahasiswi Kepni Segera Dites Urine

0
557
Foto : Kepala BNN Petrus Golose, Gus Menteri, Menkumham Yasonna, Kepala BNNK Gusit Arifeli Zega, Mantan Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Bahagia Dachi dan Dewan Penasehat HIMNI Disiplin F. Manao

Jakarta, NAWACITAPOST – Isu maraknya narkoba beredar luas di Kepulauan Nias (Kepni) sepertinya makin santer. Terlebih usai Kepala Lapas Soetopo Berutu pernah mengatakan pada (18/1/2021). “Urutan kedua terbanyak adalah kasus narkoba sebanyak 54 orang,” ujar Kalapas Kelas II B Gunungsitoli Soetopo Berutu. Sebagai pembelajaran, adapun kasus narkoba dilakukan di jajaran pejabat, ASN, aparat dan sebagainya di Kepni. Namun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pernah mencontohkan pada 2016 silam untuk pentingnya pelaksanaan tes urine bagi setiap orang. Yasonna membuktikan dengan pegawai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjalankan tes urin serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk memerangi narkotika.

Foto : Kalapas Soetopo Berutu

Sebanyak 2.000 pegawai diantaranya menjalankan tes urin di Jakarta. Sementara 40 ribu lainnya tersebar di seluruh kantor wilayah. Namun rupanya ada hal yang mengejutkan terkait narkoba yang ada khususnya di Kepni. Datang dari mantan Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sekaligus Ketua Umum FORNISEL (Fornisel) Brigjen Pol Drs. Bahagia Dachi, SH, MH. Yang mana kini dia menjabat sebagai analis kebijakan bidang narkotika Bareskrim Polri. Dia menyampaikan pada (04/02/2021) ke Nawacitapost. Bahwa adanya peredaran narkoba di desa yang sangat berkorelasi dengan perputaran uang di desa.

Foto : Menkumham Yasonna Laoly

“Dengan adanya peredaran narkoba di desa – desa maka diperlukan tindakan pemberantasan dan pencegahan bersama – sama. Tidak hanya aparat penegak hukumnya yang melakukan. Tapi semua stakeholder bahkan termasuk tokoh – tokoh adat, tokoh agama dan karang taruna serta orang tua. Kalau tidak ada pembelinya maka peredaran narkoba akan berkurang atau mungkin bisa berhenti. Harga narkoba yang sangat tinggi akan berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Jika peredarannya tidak dihentikan atau dicegah, sebaliknya jika tidak bisa dihentikan maka  peredaran uang di desa akan sangat tinggi,” ungkapnya.

Foto : Mantan Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Bahagia Dachi

Demikian pun dikuatkan dengan Kepala BNN Kota Gunungsitoli Kompol Arifeli Zega menyampaikan pada (03/02/2021). Bahwa adapun beberapa hal yang menjadi harapan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) di Kepulauan Nias. “Sebab akan sangat membantu kepedulian Pemda terhadap BNN di Kepulauan Nias. Yang mana diantaranya membutuhkan sel khusus rehabilitasi sendiri. Pasalnya ini numpang di Lapas dan kondisinya juga tidak memungkinkan. Kemudian juga berharap agar bisa ditambahnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di BNN Kepulauan Nias, terutama ASN yang ada disana. Lalu membantu mengajukan anggaran untuk test urine para ASN dan warga masyarakat yang ada di Kepulauan Nias. Terlebih untuk yang keluar masuk lewat jalur perhubungan laut itu juga penting dilakukan pemeriksaan,” paparnya.

Foto : Gus Menteri

Rupanya tak lama berselang, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose mengajak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar alias Gus Menteri. Tak lain dalam memberantas narkoba di desa yang mulai mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh BNN di lapangan menunjukkan. Ada 983 desa yang masuk kategori bahaya. Gus Menteri langsung merespons cepat persoalan yang disampaikan Komjen Petru Golose tersebut. Hal ini terkuak saat Gus Menteri menerima kunjungan Komjen Petrus Golose membahas Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), serta Program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) khususnya di desa – desa, di Executive Room, Kemendes PDTT, Jakarta, pada (18/2/2021) pagi.

Foto : Kepala BNN Petrus Golose

Komjen Petrus Golose mengungkap sejumlah fakta terkait peredaran narkoba di desa. Warga desa dimanfaatkan menjadi kurir dengan iming-iming uang, bahkan bandar narkoba mulai melirik desa sebagai lokasi produksi. Karena itu, BNN mengajak Kemendes PDTT sebagai leading sector yang mengurusi masalah desa untuk bersama-sama turun ke desa. BNN sendiri punya program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang memusatkan perhatian di desa – desa. Program Desa Bersinar ini sejalan dengan salah satu Program Desa Model dari Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Program ini juga fokuskan ke kampanye antinarkoba dan perang terhadap zat adiktif itu.

Foto : Kepala BNN Petrus Golose dan Gus Menteri

Gus Menteri pun sontak membeberkan bahwa ada fakta 983 desa yang masuk kategori bahaya narkoba. “Program ini sangat baik untuk desa, apalagi ada fakta 983 desa masuk kategori bahaya narkoba menurut BNN. Jika perlu program ini bisa menggunakan alokasi dari dana desa. Harus segera disusunkan regulasi sebagai pedoman,” katanya. Dia juga mengatakan, jika menggunakan dana desa maka kepala desa dan perangkatnya bakal bekerja serius. Sebab, dana desa yang diperuntukkan bagi program desa terpakai untuk perang terhadap narkoba. “Jika tidak ingin dana desa terpakai untuk itu, maka kepala desa harus bekerja serius,” katanya.

BACA JUGA: Peredaran Narkoba di Desa Sangat Berkorelasi dengan Tingginya Perputaran Uang di Desa

Lantas Dewan Penasehat HIMNI (Himpunan Masyarakat Nias Indonesia) Disiplin F. Manao sependapat dengan Kepala BNN untuk memanfaatkan dana desa dalam P4GN. Dirinya pun memberikan masukan bahwa yang menjadi percontohan untuk replikasi keberhasilan P4GN dan Desa Bersinar adalah Kepulauan Nias. Disana dia merasakan benar adanya peredaran narkoba. Lantaran memang Kepulauan Nias merupakan kampung halamannya. Dia juga hampir 3 bulan sekali datang kesana. Bahkan dia menyatakan bahwa kemungkinan orang yang jarang pulang atau tidak tinggal disana, sebenarnya tidak mengerti situasi kondisi yang sebenarnya terjadi disana. Hal itu disampaikan kepada Nawacitapost pada (04/02/2021).

Foto : Dewan Penasehat HIMNI Disiplin F. Manao

“Kalau orang yang tidak atau jarang pulang, sebetulnya tidak ngerti persoalan bagaimana peredaran narkoba di Nias. Kebetulan saya itu hampir setiap 3 bulan sekali saya pulang. Dan saya merasakan bagaimana peredaran narkoba di Nias itu luar biasa dalam bentuk yang macam – macam ya. Bisa itu sabu, bisa itu juga dalam bentuk minuman keras ya. Yang pelakunya itu sebetulnya saya kasihan ya, anak – anak. Yang ya dibawah umur. Mulanya itu dia disupport oleh teman. Lama – lama dia harus beli. Dan ketika bandarnya ditangkap oleh polisi, dia lari. Lebih menyedihkan sebetulnya. Ketika aparat penegak hukum merupakan bagian dari peredaran narkoba di Nias,” ungkap Manao.

Foto : Dewan Penasehat HIMNI Disiplin F. Manao

Disiplin Manao pun menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan test urine pada setiap orang yang ada khususnya di Kepulauan Nias. “Dan peredaran narkoba di Nias itu, bukan anak SMA, sampai anak SMP, anak SD tahu narkoba. Merinding saya. Ya ampun. Yang lebih menggerikan lagi, kalau sampai aparat desa ikut menjadi bagian dari peredaran ini. Tokoh – tokoh masyarakat, tokoh si ila, si ulu pun ada yang pakai di Nias itu. Jadi menurut saya, ini tidak bisa main – main lagi. Kalau mau menyelamatkan Nias, segera harus bertindak. Polisi jangan jadi bagian dari peredaran narkoba di Nias ini. Sebaiknya perlu seluruh Pejabat, ASN, Aparat, Aparat Desa, Pegawai Instansi, Pelajar dan Mahasiswa Mahasiswi Kepni perlu segera untuk dites urine,” terangnya.

Foto : Kepala BNN Kota Gunungsitoli Arifeli Zega

“Dari situ, bisa dicek mana yang pengguna dan mana yang bukan. Tentu akan bisa ditindaklanjuti jika hasilnya positif. Dari segi perundangan, tetapi yang terjadi adalah kurangnya sinergi dan komitmen baik aparat desa, para penatua, bangsawan, aparatur penegak hukum, masyarakat harus bahu membahu. Harus kerja keras bersama. Harus solidaritas stakeholder semua. Saya menangis melihat bagaimana peredaran narkoba di Nias ini. Saya berharap ini semua harus sampai kepada kesadaran. Ini bahaya, kalau tidak ditangani secara tuntas. Penegak hukum harus menjadi yang utama, jangan menjadi bagian dari peredaran narkoba di Nias ini,” pungkas Manao.  (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Aparat dan ASN Dibersihkan Dulu dari Narkoba, Kepala BNN Kepulauan Nias Keluhkan Anggaran Terbatas