Foto : Gubernur Anies menemui Habib Rizieq
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia, konsep RUU (Rancangan Undang – Undang) akan membuat pelaksanaan pilkada untuk seluruh kepala daerah di Indonesia baru dilaksanakan secara serentak pada 2027 mendatang. "Jadi, karena serentak daerah 2027, maka pelaksanaan Pilkada serentak yang mulai 2015 mulai dinormalkan lagi. Jadi 2015 tetap di 2020, 2017 itu dilaksanakan 2022, 2018 dilaksanakan di 2023, maka nanti serentaknya di 2027," ucapnya.
BACA JUGA: Kepala Daerah Tolak Omnibus Law, Mau Terus Korupsi dan Pungli?
"Ini yang berbeda dengan undang-undang yang sekarang, kalau sekarang serentak 2024 habis 2020 ini langsung 2024, 2022 (dan) 2023 enggak ada yang sekarang," imbuh Doli. Penyelenggaran Pilkada secara serentak dengan Pemilihan Legislatif dan Pilpres di Pemilu 2024 mendatang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 201 UU Pilkada mengatur penyelenggaraan pilkada yang terpisah dari pileg dan pilpres dilaksanakan terakhir di 2020.
-
Pembukaan kemungkinan ini pun membuat pemilihan gubernur di DKI Jakarta dan Banten berpeluang diselenggarakan di 2022, serta pemilihan gubernur di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua digelar pada 2023. Sehingga bukan tidak mungkin siapa saja maju untuk Pilkada DKI 1. Termasuk juga santer didengar nama – nama seperti Habib Rizieq yang telah pulang ke Indonesia dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
BACA JUGA: Idealisman Dachi Diduga Melanggar Hukum Kepemilikan Dua Mobil Dinas
Ahok digadang – gadang memang dirindukan untuk pimpin DKI Jakarta. Beberapa masyarakat merasa dikecewakan oleh kepemimpinan Anies yang dulu didukung penuh oleh Habib Rizieq dan massanya. Fans mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengaku rindu terkait gaya kepemimpinan idolanya. Fans mengungkap kerinduannya pada 14 Juni 2018 di kolom komentar akun Instagram @basukibtp yang dikelola oleh Tim Basuki Tjahaja Purnama.
-
Lalu ada penulis sekaligus sutradara Joko Anwar merindukan sosok Ahok sebagai gubernur memimpin Jakarta. Joko juga mengkritik keputusan Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi. "Ada saran buat Jakarta. Kembalikan Ahok jadi gubernur. Kritiknya, Anies jangan politisasi posisi sebagai gubernur. Sekarang reklamasi dikasih IMB (izin mendirikan bangunan). Sekarang yang enak sebenarnya Ahok karena enggak ngurusin Jakarta. Enggak pusing. Kita yang enggak enak. Ahok itu bukan patriot karena tidak mementingkan kepentingan kita. Dia harus jadi gubernur lagi," kata Joko pada (18/6/2020).
BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?
Kemudian ada sejumlah petugas kebersihan pasar di wilayah DKI Jakarta menyatakan kerinduannya pada ketegasan Gubernur Ahok. Hal itu mengemuka setelah gaji mereka tidak juga mengalami perubahan. Tetap berada di bawah standar UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta, yang kini tercatat sebesar Rp 3,35 juta per bulan. “Kalau saja masalah ini mencuat pada saat Pak Ahok masih menjabat, saya yakin beliau tidak akan tinggal diam. Pak Ahok pasti bakal langsung bertindak tegas. Tidak mencla mencle. Kami merindukan ketegasan pemimpin yang seperti itu,” kata salah seorang petugas Kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati pada 27 Juni 2017.
-
Ada pula hal lainnya mengenai mengatasi permasalahan banjir. Miler, salah satu Warga perumahan Mutiara Sangraha Platinum Pulo Gebang, Jakarta Timur mengaku kaget saat mengetahui air sudah masuk melalui celah pintu bahkan sudah naik setinggi 40 cm. Otomatis barang-barang penting terendam air. “Saya bangun jam 5 pagi kaget melihat air sudah masuk dengan cepat, saya panik dan langsung menyelamatkan barang-barang, tapi sebagian barang penting tidak bisa diselamatkan. Padahal baru sehari kemarin rumah kami diterjang banjir, sekarang kejadian ini, ini gimana sih Pak Gubernurnya,” ujar Miler pada 23 Februari 2020 dengan nada jengkel.
BACA JUGA: Yasonna bersama Kemenkumham Peduli CPNS Transparan, Libatkan Pusat dan Daerah
Hal senada disampaikan Urbanisasi, salah satu warga perumahan tersebut. Pria yang berprofesi sebagai Advokat ini mengatakan banjir di Jakarta terjadi akibat ketidakmampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengantisipasi kemungkinan Jakarta dilanda banjir. Anies tidak pernah memperhatikan upaya untuk pencegahan banjir. “Kami jadi rindu dengan kepemimpinan pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur), beliau sangat komit dengan masalah banjir,” ujar Urbanisasi.
-
Ahok, menurut Urbanisasi bekerja tidak seperti gaya Anies Baswedan. “Kalau pak Ahok bekerjanya mencegah sebelum terjadi, tapi kalau pak Anies, banjir sudah menenggelamkan rumah kami, dia baru muncul dan jalan-jalan melihat korban banjir,” keluh Urbanisasi. Urbanisasi kemudian mencontohkan kerja Ahok ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Beliau kerahkan ratusan pasukan oranye dan kuning untuk membersihkan sungai di Jakarta, mengeruk sungai yang dangkal dan merapikan, sehingga ketika hujan air mengalir lancar melalui sungai,” katanya.
BACA JUGA: Hilarius Duha Berpeluang Besar Kalahkan Idealisman Dachi
Tapi kalau Gubernur yang sekarang, lanjut Urbanisasi tidak terlihat turun ke lapangan memastikan Jakarta aman dari ancaman banjir. “Pak Anies kalau saya lihat lebih sibuk ngurusi balap mobil Formula sama bongkar pasang Monas, tapi kerja nyatanya untuk masalah banjir dalam dua bulan terakhir nyaris tak terdengar,” kata Urbanisasi.
-
Namun demikian pada Juli 2019, LSI Denny JA menempatkan Anies masuk dalam lima belas nama kandidat Capres 2024. Dalam survei yang melibatkan 2.000 responden itu, Anies sejajar dengan sejumlah tokoh lain. Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Begitu pula survei Indo Barometer pada April tahun lalu. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qadari menyebut secara gamblang Anies sebagai calon presiden terkuat untuk 2024.
BACA JUGA: Bos Bluebird Menjadi Idola Artis
Namun tren positif tersebut diprediksi tak selamanya akan didapat Anies. Pada 2022, Anies akan meletakkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Sedangkan UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menegaskan bahwa 2020 bakal menjadi pilkada terakhir. Pilkada 2022 dan 2023 akan diserentakkan dengan pada November 2024, bersamaan dengan pilpres. Artinya, Anies akan nonjob dan gagal memperpanjang kekuasaan, setidaknya untuk merawat popularitas. Posisi strategis di publik itu hilang terhitung Oktober 2022.
-
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan hal ini akan menjadi kerugian besar bagi Anies. Posisi Anies, kata dia, makin berat dengan statusnya yang bukan penguasa partai politik. Dia juga diperkirakan tidak punya modal finansial yang besar sebagai pegangan mencalonkan diri di 2024. Ujang menjelaskan nasib Anies bisa menjadi seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Gatot yang menjadi calon potensial di 2019, meredup usai dicopot dari jabatannya sebagai panglima. "Ketika tidak punya kekuasaan, akan butuh perjuangan lebih keras. Kalau tidak, akan dikerjai oleh lawan-lawan politiknya," ucap dia.
BACA JUGA: Anies dan Gatot Bakal Jemput Habib Rizieq Berstatus Merah?
Direktur Indonesia Popular Survey Silvanus Alvin pun menilai hilangnya kesempatan periode kedua merupakan pukulan telak bagi Anies. Namun di saat yang sama, hal ini jadi keuntungan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi akan mendapat peran kunci untuk menentukan penjabat kepala daerah pengganti Anies. Dengan begitu, dia punya peluang besar memuluskan jalan kandidat yang dia kehendaki.
-
Sepertinya bakal sama pula dengan Habib Rizieq. Walaupun massanya terbilang banyak, jikalau masyarakat sudah pernah merasa kecewa dengan kandidat yang diperjuangkannya, tentu akan jadi pertimbangan. Terlebih memang dulu Habib Rizieq terkesan begitu ambisius. Mendorong massanya yang tergabung dalam FPI (Front Pembela Islam) dan 212 untuk hukum Ahok yang diduga menistakan agama. "Hari ini kita tunjukan aksi 55, agar terdakwa penista agama dihukum maksimal lima tahun," ujar Rizieq pada 5 Mei 2017.
BACA JUGA: Anies Pilih Bertemu Ketimbang Jemput?
Rupanya memang segala tindak tanduk Habib Rizieq mendapat banyak respon kurang mengenakkan. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di tayangan kanal Youtube pada (4/11/2020) mengatakan. Pemerintah tidak pernah membahas kepulangan Rizieq.
-
"Rizieq Shihab itu bukan khomeini, orang suci yang akan disambut. Kalau Rizieq Shihab kan pengikutnya nggak banyak juga, kalau dibandingkan umat Islam pada umumnya. Kita nggak khawatir juga," kata Mahfud. Sehingga memang bisa jadi Ahok bakal menjadi kandidat terkuat untuk DKI 1. Bisa jadi juga Habib Rizieq menjadi lawan yang tak bisa disepelekan juga. Namun justru sayang Anies tak pelak mungkin bakal merasakan non job. (Ayu Yulia Yang)
BACA JUGA: Terima Kasih Tuhan, Yasonna Ucap Syukur Dianugerahkan Tanda Kehormatan dari Jokowi
