MLA Digalakkan, Koruptor Kroni Orde Baru Panik

3
1042
Foto : Demo mahasiswa

Jakarta, NAWACITAPOST – Pemerintah Indonesia dan Swiss menandatangani joint declaration dalam rangka implementasi pertukaran data keuangan. Tak lain untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Penandatanganan dilakukan antara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dengan Duta Besar Swiss Untuk Indonesia Yvonne Baumann. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan penandatanganan deklarasi. Indonesia dan Swiss bersepakat untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis. Tentunya sesuai dengan Common Reporting Standar (CRS) mulai 2018. Pertukaran pertama akan dilakukan pada 2019. Penandatanganan dengan Swiss menandakan berakhirnya era kerahasiaan penyimpanan uang dari pajak. Selama ini Swiss dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia. Mendapat julukan salah satu negara surga pajak. Joint declaration merupakan hal yang dipersyaratkan oleh Swiss dalam mengaktifkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). Yakni ntuk mendapatkan persetujuan parlemen negeri yang keputusannya akan diambil pada akhir 2017.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelumnya pemerintah pun telah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok, Hong Kong dan puluhan negara lain yang telah menerapkan AEoI. Selanjutnya, pemerintah berharap segera menandatangani kesepakatan akses keterbukaan informasi dengan Singapura. Pemerintah Singapura telah sepakat mengikuti kerja sama pertukaran data secara otomatis AEoI. Namun, pemerintahnya hanya akan menjalankan kerja sama melalui perjanjian bilateral. Yaitu dengan negara – negara yang dianggap memenuhi syarat. Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menyembunyikan hartanya di Singapura. Ternyata, dugaan lain juga ada. Ada asset uang hasil korupsi WNI di Swiss. Indonesia sepakat untuk menandatangani Perjanjian Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance Treaty) di bulan Agustus 2019 lalu. Perjanjian menguntungkan bagi Indonesia untuk mempersempit ruang gerak para perampok kakap untuk menyembunyikan aset kejahatannya di Swiss.

BACA JUGA: Kuliah Ikatan Kedinasan Poltekip Poltekim Kemenkumham Sudah Dibuka, Ayo Daftar!

Foto : Menkumham Yasonna dalam proses penandatangan MLA

Selain itu perjanjian dimaksudkan untuk jadi peringatan bagi para koruptor, pengemplang pajak, dan sindikat narkoba. Agar tak lagi berani mengalirkan dana hasil kejahatan ke Swiss. Ada solusi terhadap masalah yuridisi dalam penegakan hukum. Negara Swiss adalah negara yang menggunakan system Tax Heaven. Namun bisa ditaklukan oleh seorang Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkat kecerdasannya. Pemerintah Indonesia dan Swiss sudah mengadakan perundingan ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam perundingan disepakati membekukan dan menyita para pelaku kejahatan. Termasuk koruptor di kedua negara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memperkirakan. Sedikitnya ada 84 WNI memiliki uang hasil korupsi di bank Swiss. Nilainya mencapai kurang lebih US$ 195 miliar atau sekitar Rp 2.535 triliun (kurs Rp 13.000 per US$). Jauh diatas belanja negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun.

BACA JUGA: Yasonna Laoly Ketagihan Gowes, Lebih Merakyat, Dikasih Reward dari Jokowi

Foto : Menkumham Yasonna dalam proses Penandatanganan Perjanjian Hukum Timbal Balik

Menteri Luar Negeri, Retno mengatakan pada September 2019. Indonesia dan Swiss sepakat untuk memulai rencana negosiasi Mutual Legal Assignment (MLA). Pada April 2017 tahap pertama negosiasi MLA. Kemudian juga sepakat untuk mendorong agar agreement MLA bisa ditandatangani. Lalu usai Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) Indonesia – Swiss diteken. Ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI (Republik Indonesia), Yasonna dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern pada 4 Februari 2019. Bersama – sama pemerintah Swiss, pemerintah Indonesia sudah mencapai titik jelas dalam menyepakati MLA. MLA adalah platform yang legal untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang koruptor sembunyikan. Sehingga dengan adanya MLA, harta dan aset dari para koruptor dapat jadi sitaan negara. Kini dimulailah audit uang hasil korupsi. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para jajaran menteri dan lainnya. Sontak memang jumlahnya diperkirakan cukup bombastis. Yakni berkisar Rp 7 ribu Triliun hingga Rp 11 ribu Triliun di Bank Swiss. Lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang disebutkan oleh Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

BACA JUGA: Ulang Tahun Jokowi, Menkumham Yasonna Laoly Tarik Pelajaran Berharga dari Sang Presiden

Foto : Proses MLA

Indonesia dan Swiss jadi sinyal bagi dunia Internasional untuk berkomitmen kuat dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Khususnya pencucian uang dari usaha hasil korupsi. MLA dapat digunakan untuk proses hukum penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penyidikan bisa didapat dari keterangan saksi, mencari keberadaan seseorang dan mengetahui ada atau tidaknya asset. Bisa berupa moveable aset, rumah, tanah dan yang lain. Dalam perjanjian MLA, Indonesia bisa meminta bantuan Swiss dalam upaya paksa terhadap pelaku kejahatan. Seperti penggeledahan pemblokiran rekening atau membuka rekening bank tak terduga.

BACA JUGA: Jokowi Dianggap Pro China, Luhut Bantah Investasi China Justru Menguntungkan

Foto : Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

Untuk upaya non paksa lainnya, Indonesia juga dapat meminta data daftar perusahaan yang diduga pencucian uang. Namun perlu dicatat kerjasama tidak mencakup ekstradisi dan hukuman badan terhadap pelaku tindak pidana. Perjanjian MLA Indonesia dan Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke 10. Tak lain yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Sebelumnya sudah bekerja sama dengan Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran. Bagi Swiss adalah perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non Eropa. Perjanjian MLA Indonesia dan Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Perjanjian terdiri dari 39 pasal. Menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting. Mengingat Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa.

BACA JUGA: Lawan Sebut Jokowi Terlibat PKI, Malahan Terungkap Soeharto Dalangnya Rekayasa PKI

Foto : Presiden Jokowi di Swiss

Diduga sebesar triliunan asset uang hasil korupsi di Swiss adalah milik kroni Orde Baru (Orba). Lantaran memang sudah mulai dilakukan proses penyelidikan pada tahun 2017 untuk bertahun – tahun sebelumnya.  Bulan Juli 1998, muncul laporan bahwa sejumlah besar uang yang terkait dengan Indonesia telah bergeser dari bank di Swiss ke bank lain di Austria. Yang mana sekarang dianggap sebagai tempat yang lebih aman untuk deposito gelap. Di Indonesia, enam keturunan kroni orba memiliki prosentase saham yang signifikan. Setidaknya 564 perusahaan untuk domestic dan kepentingan luar negeri. Termasuk ratusan perusahaan lain. Tersebar dari Amerika Serikat hingga Uzbekistan, Belanda, Nigeria dan Vanuatu.

BACA JUGA: Lawan Jokowi Kampanye Kegagalan Esemka, Justru Esemka Launching Inovasi Baru

Foto : Presiden Jokowi

Anak – anak kroni orba juga memiliki banyak sumber kekayaan. Selain peternakan senilai $4 juta di Selandia Baru dan setengahnya dalam yacht senilai $4 juta yang ditambatkan di luar Darwin, Australia. Bahkan memiliki 75 persen saham di lapangan golf 18 lubang dengan 22 apartemen mewah di Ascot, Inggris. Kemudian memiliki sebuah penthouse senilai $8 juta di Singapura. Lalu memiliki sebuah rumah besar seharga $12 juta di lingkungan eksklusif Los Angeles. Hanya berjarak dua rumah dari hunian bintang rock Rod Stewart. Kemungkinan dari sekian banyak saham, bisa jadi merupakan uang hasil korupsi yang bertahun lamanya disembunyikan di berbagai negara. Digalakkan MLA, merupakan langkah bersolusi jitu menghandle berbagai intrik uang korupsi di berbagai negara. Bisa jadi membuat panik para koruptor dari kroni Orba. Terlihat dengan banyaknya bermunculan persepsi baru digaungkan tentang Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Tak lain adalah dinilai sebagai seorang komunis. Yaitu diduga oleh segelintir orang dari kroni Orba bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya. Sehingga ayo pemerintah diproses kelanjutannya. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Jokowi Melawan Arus Demi Indonesia Maju, Siapapun Berulah Bakal Digigit

 

 

 

 

 

Comments are closed.