Foto : Rizal Ramli

Jakarta, NAWACITAPOST –  Rizal Ramli, Mantan Menteri menantang Luhut Binsar Pandjaitan atau dikenal Luhut, Menteri Koordinator (Menko) Maritim Investasi. Tak lain untuk debat soal utang negara. Lantas kemudian menawarkan kesepakatan. Apabila kalah dalam berdebat nanti, dia berjanji tidak akan mengkritik pemerintahan. Namun, sebaliknya, bila dirinya menang dalam perdebatan, dia meminta sesuatu. Seluruh kabinet menteri ekonomi era Presiden Joko Widodo atau Jokowi kini untuk mundur dari jabatan. Belum lagi meminta sejumlah syarat untuk pelaksanaan debat. Seperti keberadaan tim ekonomi yang lengkap. Luhut harus didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sehingga tantangan debat ditunda 24 Juni 2020 mendatang. Sebelumnya Luhut menantang para pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Rizal Ramli dan Menko Maritim Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

Rizal Ramli memang kerap kali mengkritisi para pejabat pemerintahan. Banyak warganet berpersepsi bahwa dirinya haus akan jabatan. Namun, demikian sudah ditepisnya. Dirinya termasuk sosok yang sering melontarkan kritik – kritik tajam ke pemerintahan khususnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kemudian belum lama, Rizal Ramli mengkritik kebijakan pemerintah. Yakni kembali meminjam uang ke International Monetary Fund atau IMF. Melontarkan kritik sehari setelah Jokowi mengumumkan langkah mitigasi. Yang mana dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Terutama menghadapi dampak ekonomi akibat wabah virus corona, Covid 19. Dirinya pun pernah mengkritik keras tentang Ahok. Menyebut Ahok tak layak menduduki kursi jabatan bergengsi di BUMN. Pasalnya dengan alasan karena hanya bermodalkan makian dan dramatisasi.

BACA JUGA: Kuliah Ikatan Kedinasan Poltekip Poltekim Kemenkumham Sudah Dibuka, Ayo Daftar!

Foto : Rizal Ramli dan Menko Maritim Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Padahal jelas, Rizal Ramli tak kalah kronisnya dengan sosok yang disebutnya tak layak. Lantaran memang Jokowi pernah memberi tantangan untuk membenahi. Tentu saja di bidang Kemaritiman pada roda pemerintahan yang hanya seumur jagung. Terbukti dirinya hanya berkaliber penyuka ujaran kebencian. Lalu membuat manuver. Dia mencibir pilihan Jokowi atas menteri – menterinya. Disebutnya sebagian besar darinya adalah menteri – menteri “KW-3” alias tidak berkualitas. Yang mana jika dipaksakan terus kerja nanti dijadikan bahan tertawaan dunia. Dikatakan pada 04 Februari 2015.

Baca juga :  Kemenkumham Sulsel Dorong Pelaku Usaha Lakukan Pelaporan Pemilik Manfaat

BACA JUGA: Jokowi Dianggap Pro China, Luhut Bantah Investasi China Justru Menguntungkan

Foto : Rizal Ramli dan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sepertinya sudah menjadi makanan sehari – harinya. Baru dilantik jadi menteri, malah membuat kegaduhan dalam roda pemerintahan. Perselisihannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarwo mengenai rencana PT Garuda Indonesia Tbk membeli 30 unit pesawat Airbus A350 baru. Dirinya menyatakan rencana Garuda membeli pesawat – pesawat harus dibatalkan. Dianggapnya hanya akan merugikan negara. Kehadirannya di kabinet kerja Jokowi sempat pula memunculkan kubu – kubuan. Ada kubu para menteri pro-Rizal dan ada kubu menteri lawannya. Dirinya pun terlalu berani menantang Wakil Presiden yang nota bene atasannya untuk berdebat. Bahkan meminta berdebat di depan umum mengenai program listrik 35.000 MW. Yang mana disebutnya sebagai proyek tak masuk akal yang harus dihentikan.

BACA JUGA: Lawan Sebut Jokowi Terlibat PKI, Malahan Terungkap Soeharto Dalangnya Rekayasa PKI

Foto : Rizal Ramli

Dirinya pun sudah langsung mengritik nomenklatur  kementeriannya. Yakni yang diberi nama oleh Jokowi “Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman”. Dirinya membenarkan menurut pandangan pribadinya. Seharusnya yang benar adalah Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Padahal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2015 sebagai dasar keberadan kementerian. Berisi dengan sangat jelas menyebutkan. Nama kementeriannya adalah Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman. Perpres tidak pernah diubah oleh Jokowi.

BACA JUGA: Lawan Jokowi Kampanye Kegagalan Esemka, Justru Esemka Launching Inovasi Baru

Foto : Rizal Ramli di KPK

Kegaduhan lain yang dibuat oleh Rizal Ramli adalah perselisihan dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Kegaduhannya dibawa sampai ke ranah public. Yaitu mengenai rencana pembangunan kilang di lapangan abadi Blok Masela, Maluku. Rizal Ramli menginginkan pembangunan kilang menggunakan skema pipanisasi di darat (onshore LNG/OLNG). Sedangkan Sudirman Said menginginkan kilang dibangun di laut menggunakan skema LNG terapung (floating LNG/FLNG/offshore). Sebelum Jokowi memutuskan mengenai skema yang akan digunakan di Blok Masela. Dirinya sudah berani mendahuluinya. Melangkahi Jokowi, dengan mengkalim ke publik. Pemerintah telah memutuskan pengembangan blok kaya gas di Laut Arafuru. Menggunakan skema darat atau onshore. Membuat pihak Istana melalui Juru Bicara Johan Budi  terpaksa mengadakan konferensi pers untuk membantah klaim Rizal Ramli pada 23 Februari 2016.

Baca juga :  Jokowi Punya Harapan Besar Buat Andika Perkasa

BACA JUGA: Bukti Masyarakat Cinta Jokowi, Situs yang Serang Jokowi Alami Kemerosotan Rating

Foto : Rizal Ramli

Masih ada kegaduhan lain dilakukannya. Secara sepihak memutuskan reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta. Yang mana dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudera (anak uasaha Agung Podomoro Group)  dihentikan secara permanen. Tak lain dengan mengatasnamakan 3 nenteri lainnya. Yakni yang tergabung dalam Komite Bersama Reklamasi. Diantaranya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappenas dan Menteri Koordinator Kemaritiman. Padahal aslinya rekomendasi Komite Bersama adalah penghentian sementara. Semata – mata agar dikaji ulang untuk seluruh proyek reklamasi. Bahkan memberikan alasan yang dinilai kurang masuk akal. Reklamasi pulau G itu harus dibatalkan. Dikarenakan telah dikerjakan secara serampangan dan ugal – ugalan. Dianggapnya melakukan pelanggaran berat. Keberadaannya membahayakan lingkungan hidup. Menggangu lalu lintas laut dan nelayan. Pembangunannya dibangun diatas jaringan kabel listrik dan pipa gas bawah laut milik PLN. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Jokowi Melawan Arus Demi Indonesia Maju, Siapapun Berulah Bakal Digigit

Comments are closed.