Kontrak Freeport Ditandatangani oleh Soeharto Usai G30SPKI, Ada Apa?

1
1895
Foto : Soekarno dan Soeharto

Jakarta, NAWACITAPOST – Tahun 1961, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak dan tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun kebanyakan, gerah dengan peraturan. Akibatnya, skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan. Pada akhir tahun 1996 lalu, seorang penulis Lisa Pease menulis sebuah article. Yakni tentang gunung emas Freeport yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“. Dalam tulisannya, dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967. Namun kiprahnya ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan awalnya.  Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno. Yang mana dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat (AD) yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

BACA JUGA: Jokowi Dianggap Pro China, Luhut Bantah Investasi China Justru Menguntungkan

Foto : Soeharto

Menurut pengamat sejarahwan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam menjelaskan. Soekarno benar – benar ingin Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dikelola oleh anak bangsa. Sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965. Sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Soeharto yang pro pemodal asing, datang kesana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat. Dia dan Angkatan Darat (AD) tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing. Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus. Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi. Tentu saja setelah putra putri Indonesia siap mengelola. Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara – negara lain.

BACA JUGA: Lawan Sebut Jokowi Terlibat PKI, Malahan Terungkap Soeharto Dalangnya Rekayasa PKI

Foto : Soekarno dan Kennedy

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa. Dalam surat per Desember 1964, diplomat menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda. Dalam waktu dekat, Indonesia akan beralih ke Barat. Akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis. Sebabnya AD memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelahnya, membuat Soekarno menjadi tahanan. Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada April 1965 menyebutkan. Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua. Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48 menyatakan. Ada pertemuan para penglima tinggi dan pejabat AD Indonesia membahas rencana darurat. Presiden Soekarno meninggal. Namun kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto ternyata bergerak lebih jauh dari rencana. Jenderal Suharto justru mendesak AD agar mengambil – alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semuanya memang benar adanya. Maka dibuatlah PKI sebagai kambing hitam menjadi tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Sukarno. Yakni melalui Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai “G-30/S-PKI”. Disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh) September oleh pro-Sukarno.

BACA JUGA: Kuliah Ikatan Kedinasan Poltekip Poltekim Kemenkumham Sudah Dibuka, Ayo Daftar!

Foto : Penandatangan Freeport

Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan negara Indonesia berubah total. Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan “memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966. Isi dari surat perintah disalahartikan. Dalam Supersemar, Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau balau kepada Suharto. Bukan justru menjadikannya menjadi seorang presiden. Kemudian terbit artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport oleh majalah Probe edisi Maret hingga April 1996. Pada awal November 1965, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams. Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin. Soekarno masih berkuasa. Soekarno masih sah sebagai Presiden Indonesia hingga 1967.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Soekarno terbaring

Lantas, ternyata para petinggi Freeport sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Oleh karenanya, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah. Elit Indonesia yang dimaksud ada beberapa. Diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan, Ibnu Soetowo. Namun pada saat penandatanganan kontrak dengan Freeport, juga dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu Ir. Slamet Bratanata. Selain itu juga ada seorang bisnisman sekaligus “makelar” untuk perusahaan asing yaitu Julius Tahija. Dalam bisnis dia menjadi pelopor. Terutama dalam keterlibatan pengusaha lokal pada perusahaan multinasional lainnya, layaknya Freeport Indonesia. Sedangkan Ibnu Soetowo sangat berpengaruh di dalam AD. Menutup seluruh anggaran operasional. Sebagai bukti adalah dilakukannya pengesahan Undang – Undang (UU) Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967. Yaitu UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didiktekan oleh Rockefeller seorang Bilderberger dan disahkan tahun 1967. Maka Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Beberapa bulan sebelumnya resmi pabrik BATA juga diserahkan kembali oleh Pemerintah Indonesia kepada pemiliknya. Tepatnya pada 28 Februari 1967 yang terletak di Ibukota Indonesia (Kalibata).

BACA JUGA: Lawan Jokowi Kampanye Kegagalan Esemka, Justru Esemka Launching Inovasi Baru

Foto : Soekarno

Masih ditahun yang sama 1967, perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan. Tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian ditandatangani. Lantas perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia. Terlebih untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS. Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun. Terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang. Penandatanganan kontrak menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967. Disahkan pada Desember 1967. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukti Masyarakat Cinta Jokowi, Situs yang Serang Jokowi Alami Kemerosotan Rating

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 KOMENTAR

Comments are closed.