Jakarta, NAWACITAPOST. COM – Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan untuk membangun bangsa dan negara, selain dibantu kabinet atau menteri. Saat ini dibantu seorang kepala staf presiden (KSP).
Baca Juga : Dipasangkan dengan Moeldoko, Ganjar Unggul
Adapun, tugasnya menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, KSP melakukan 9 fungsi;
Pertama Pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi presiden.
Kedua Penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.
Ketiga Percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Keempat Pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Kelima Pengelolaan isu-isu strategis.
Keenam Pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.
Ketujuh Penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.
Kedelapan Pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden.
Kesembilan Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.
Di era Presiden Jokowi, yang pertama menjabat KSP Luhut Binsar Panjaitan (31 Desember 2014 – 2 September 2015), kemudian Teten Masuduki (2 September 2015 – 17 Januari 2018), Moeldoko (17 Januari 2018 – 20 Oktober 2019, dan 20 Oktober 2019 – sekarang).
Ketika Jokowi, memimpin di periode kedua, Panglima TNI ke-18 ini diminta Jokowi untuk menjabat KSP. Artinya, Jokowi merasa tugas dan pekerjaannya sangat dibantu Moeldoko. Apalagi ruang kerja Presiden Jokowi dan KSP Moeldoko di istana negara, ruangannya bersebelahan.
Hal itu bisa dibuktikan, Jokowi dalam setiap mengambil keputusan penting, kerap berdiskusi di awal dan akhir dengan KSP.
Terkait itu, Moeldoko juga memastikan mengawal kinerja para menteri, dan menyampaikan ke Presiden, soal para menteri bertugas.
Kini, secara konstitusi Jokowi akan mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI ke-7 (20 Oktober 2024). Tentu, Jokowi punya kepentingan akan keberlanjutan program-program pembangunan yang mungkin belum selesai di 2024, untuk itu dibutuhkan sosok penerusnya. Secara Pilpres, Jokowi tak bisa mengusulkan Capres, karena ia bukan Ketum Parpol, tetapi Jokowi bisa berfungsi sebagai king maker, dalam mengusulkan penerusnya kepada para Parpol.
Diprediksi nama Moeldoko akan diusulkan oleh king maker Jokowi ke parpol, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Jokowi, parpol menerimanya.
