Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Rakernas PDIP salah satu poinnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputeri punya hak prerogatif, dalam menentukan Capres dan Cawapres 2024.

Baca Juga : Poros Nasionalis Hati-Hati, Jebakan SBY – JK di Pilpres 2024 Menginginkan Tiga Capres

Dasar hak prerogatif tersebut diberikan peserta Kongres kelima PDIP saat di Bali, kepaca Ketua Umum Megawati Soekarnoputeri.

Hal tersebut, diingatkan dan ditekankan dalam rakernas, salah satu poin utama rekernas yang dibacakan kader PDIP yang juga Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, bahwa penentuan Capres wewenang penuh Megawati.

Terkait yang bacakan rakernas PDIP, oleh Ganjar. Yang mana namanya, menurut lembaga survei politik menempati urutan nomor 2 sebagai Capres 2024.

Nama Ganjar juga diusulkan di rakernas Nasdem, JCC, Jakarta 17 Juni 2022.
Kembali ke PDIP.

Rakernas yang digelar di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang dihadiri Preeiden Jokowi memuat banyak rekomendasi dan masukan untuk perbaikan bangsa ke depan, dan usai digelar rekernas,  Ketua Umum Megawati menugaskan Puan Maharani untuk bersilaturahmi kepada para Ketua Umum Partai Politik.

Kabarnya, tugas Puan sebagai Ketua DPR RI. Artinya pertemuan dengan Ketua Umum Parpol bisa terjadi. Semasa ayah Puan masih hidup, Taufik Kiemas pernah mengajak Puan bertemu dengan SBY yang kala itu sebagai Presiden RI ke-6.

SBY kala itu menawarkan kepada PDIP untuk mengisi slot kabinet di pemerintahannya, tetapi slot itu tak pernah terisi, karena Megawati memilih untuk menjadikan PDIP sebagai oposisi atau mitra pemerintahan yang di legislatif.
Jadi, jika Puan mengemban tugas sebagai orang nomor satu di DPR.

Perintah Megawati tepat, karena Puan dengan Demokrat tidak masalah, bersama PKS pun demikian, karena Puan tidak membawa kapasitas sebagai kader utama PDIP.
Walaupun publik, dan pengamat mengetahui, bahwa selain ketua DPR, Puan juga melekat sebagai pengurus partai inti di Partai Banteng Moncong Putih.

Baca juga :  Moeldoko Tuai Manis, AHY Tuai Pahit

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda yang juga pengamat politik menyatakan, bahwa tugas Puan yang diperintahkan Megawati, sebenarnya adalah apakah radar Puan di Pilpres 2024, dapat diterima para parpol.

Namun, yang jelas. Tugas Puan bertemu Ketua-Ketua Umum Parpol, merupakan penambahan jam terbang politik cucu dari presiden RI Pertama Soekarno, untuk berkiprah di politik semakin teruji dan matang dalam jenjangnya.