Foto : Gubernur Anies dan Ahok
Program – program seakan hanya janji belaka. Menjadi sependapat dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini menjadi Komisaris Pertamina. Penjelasan Anies akan programnya seperti retorika politik belaka. Manis dan terkesan muluk – muluk. Belum lagi persoalan dugaan anggaran siluman Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya lem aibon.
-
“Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah, itu janji kita DPnya. Dan ketika dibawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit rumah itu ada batasannya. Yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilannya dibawah 3,6 juta dan kredit tidak bisa hidup bulan itu," lanjut Anies.
-
Anies pun menambahkan. "Karena itu memang diatas 3,6 sampai 7 juta. Tapi yang diatas 7 juta tidak bisa dapat. Dan di Jakarta, orang yang berpenghasilan diatas 3,6 sampai 7 juta, ya rata – rata kalau mau mulai, apalagi kalau mulainya sarjana pasti diatas UMP. Nah yang dibawah UMP dengan program rusunawa susun. Rumah susun sewa, kalau mereka sewa selama 20 tahun, mereka akan bisa memiliki,” katanya.
BACA JUGA: Gubernur Jateng Ganjar Beri Sambutan Hangat ke Walikota Pekalongan dan Wakilnya
Lalu Anies pun melanjutkan untuk proses kredit. “Bagi mereka yang diatas 3,6 sampai 7 juta mereka bisa mulai membeli dengan kredit. Sering saya temukan kalau dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Jadi memindahkan gawang itu gini. Tadi misalnya janji saya adalah DP 0 Rupiah. Saya tidak janji dibawah 2 juta, 3 juta tidak pernah," ucapnya.
BACA JUGA: Ternyata! Wali Kota Bekasi Pepen Pernah Jalani Pahitnya Hidup
"Selalu janjinya adalah DP 0 Rupiah, dengan menggunakan aturan perbankan. Dan aturannya memang 3,6 sampai 7 jt. Tapi dari dulu selalu harus bayar DP, nah sekarang kami lakukan dengan tanpa DP. Lalu kritiknya bilang, kami kan diatas 3,6. Lho memang kita janjinya DP 0 Rupiah,” tambah Anies.
BACA JUGA: Mahfud MD Lebih Berpeluang Dibanding Prabowo Jadi Presiden 2024
Persoalan Rumah DP 0 Rupiah ini pun sempat dibahas dalam Debat Publik Ahok dengan Anies. Ahok mempertanyakan O Rupiah yang dinilai membingungkan. “Mohon maaf Pak Anies, mohon maaf juga Pak Sandi. Kalau di berita, agak membingungkan soal 0 Rupiah. Dari 0 persen, 0 Rupiah untuk pembelian tanah. Nah kemudian ini saya melihat untuk yang 7 juta penghasilannya," tuturnya.
BACA JUGA: Kadivmin Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Sorta Delima Lumban Tobing Pernah Ngalah Terus Enyam Pendidikan
Lalu Ahok pun ingin mempertanyakan program Anies yang agak membingungkan. "Nah saya ingin tanyakan. Rumah yang Bapak sediakan itu Rumah Tapak atau Rumah Susun. Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang. Orang yang gaji 4 juta ke bawah tidak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta,” tuturnya.
-
“Ini fakta. Lalu tidak mungkin Rumah Tapak. Karena tanahnya mahal. Ini adalah Rumah Susun. Nah ini yang saya agak membingungkan. Sama tadi kaya kita bilang tidak adil. Justru kami mengapresiasi keadilan sosial. Misal di Krukut. Kenapa kita pindahkan dia ke rumah yang lebih baik. Karena dia tidak mampu beli rumah," lanjut Ahok.
-
Ahok pun membeberkan pentingnya menyediakan Rumah Susun. "Maka kita sediakan Rumah Susun. Karena sewa mahal, 600 ribu 700 ribu. Makanya kami membuat pola yang berbeda. Kami ingin tegaskan, rumah yang Anda bangun, Rumah Tapak atau Rumah Susun? Untuk penghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena dia bilang tidak mampu,” lanjut Ahok.
-
Anies pun lantas menjawab bahwa Ahok dianggap agak keliru. “Pak Basuki, saya bilang juga nuwun sewu. Mbok menawa pemahaman Bapak tadi agak keliru. Gini, kami tidak membicarakan membangun rumah. Kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa Pemerintah, bisa Swasta," ungkapnya.
-
Seolah ingin membenarkan langkah yang dilakukan, Anies pun menjawab dengan penuh percaya diri. "Tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa Rumah Tapak, bisa Rumah Susun dengan range harga yang bervariasi. Jadi bukan kita bicara membangun rumah. Disitu letak bedanya," jelasnya.
BACA JUGA: Gubernur Rasa Presiden Anies Baswedan Korupsi Rumah DP 0 Rupiah?
Lantas Ahok pun merasa penjelasan Anies tidak menjawab pertanyaannya. “Tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya. Maka sama seperti kasus Kali Krukut. Kenapa kita mau dorong ke Rusun? Karena menurut penelitian dari PBB, ini semua sudah ada aturannya. Rumah minimal tuh 36 ukurannya, ukuran yang paling sehat," ucapnya.
BACA JUGA: Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Liberti Sitinjak : Asimilasi Sangat Penting dalam Atasi Over Crowded di Lapas dan Rutan
"Yang Bapak bilang, tidak adil di Krukut itu terlalu sempit. Makanya ada TBC, ada penyakit. Justru kita itu tidak tega. Membiarkan masyarakat yang tidak mampu, beli rumah sendiri. Kalau pakai uang dia beli, pasti dia beli rumah yang model di gang – gang yang sempit, yang tidak layak untuk dihuni,” ungkap Ahok.
-
Anies pun melanjutkan kembali penjelasannya. “Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai yang mereka mau. Tapi kalau kita hanya talkdown mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya lalu minta mereka untuk masuk. Disitu perbedaan mendasarnya," lanjut Anies.
-
"Kalau untuk masalah itu, kami sudah lihat problem itu dari awal. 41 persen warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Tahun berikutnya, teknik pembiayaan akan muncul variasinya,” terang Anies.
BACA JUGA: Bungkam Tertatih, Intrik Tersembunyi
Lagi – lagi jawaban Anies rupanya belum menjawab kebingungan yang Ahok pikirkan. ‘Saya jujur saja dari tadi tidak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 40 persen orang tidak punya rumah. Itu mengapa kami ngotot di Pulau Reklamasi, kita harus pikir 20 atau 30 tahun yang akan datang," paparnya.
BACA JUGA: Segera Dibuka! Persiapkan Daftar CPNS dan P3K Non Guru 2021
"Penduduk tambah banyak. Mau tinggal dimana? Rumah begitu mahal. Maka kami mau setengah dari Pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak – anak muda, orang miskin bisa tetap tinggal di Pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan incubator. Tidak usah bayar. Hanya bayar pemeliharaan,” tandas Ahok.
BACA JUGA: Menkumham Yasonna Laoly Ucapkan Selamat ke Bupati Hilarius Duha, Harap Segera Tancap Gas
Salah satu warga DKI Jakarta Nana pun mengatakan senada Ahok. Program rumah yang ditawarkan Anies terlalu mahal. “Kalau menurut saya terlalu mahal. Soalnya itu kayanya buat kelas menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah kayanya tidak mampu. Minimal berpendapatan 7 juta ke atas lah. Buat gaji 7 juta ke atas,” ucapnya. DP 0 Rupiah memang kesan enak didengar. Tetapi faktanya tidak demikian.
-
DP itu menjadi 0 Rupiah karena ditalangi sementara oleh Pemprov DKI. Dana talangan itu tetap harus diganti pembeli dengan cara dicicil. Skema pembiayaan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur no 104 tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan jangka waktu cicilan 20 dan 21 tahun sebesar 2,1 sampai 2,6 juta perbulan dan bunga sebesar 2,5 persen.
-
Cara mendapatkannya juga tidak gampang. Pembeli juga harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan administrasi. Selain itu juga melalui 3 tahap uji seleksi yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI. Hal itu pun akhirnya membuat banyak masyarakat yang tidak lagi punya kepercayaan ke Anies.
-
Ditambah mempertanyakan soal anggaran siluman yang ramai diperbincangkan khususnya bertuliskan lem aibon, ATK dan sebagainya. Anies pun mencoba klarifikasi pada 2019 silam. “Tapi kalau kami ingin menyelesaikan masalah. Langkah yang kita lakukan sistemik. Bukan accidental. Badan Dewan aja baru terpilih awal Oktober langsung sibuknya soal anggaran, eh rame lem aibon pula,” kata Anies.
-
“Saya cek, jadi tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart maka dia akan melakukan kalkulasi, kegiatan A B C D E F G, itu enggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional. Tidak. Karena dokumen itu dikeluarkan maka jadi kelihatan semua kan," jelas Anies.
-
Lalu Anies pun melanjutkan bahwa itu biasanya dibahas di dewan nanti. "Kalau sudah pembahasan di dewan itu sudah dikeluarkan semua. Sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengan isian yang nyambung kalau tidak, ditolak oleh sistem,” tandas Anies. (Ayu Yulia Yang)
BACA JUGA: Tepat untuk Diprioritaskan, Rumah Dinas dan Rutan Sanggau sebagai Etalase Indonesia
https://www.youtube.com/watch?v=W3G5_cQArbg
