Kakanwil Sulteng Lilik Sujandi Gelorakan Inovasi Sistem Online Kemenkumham

0
145
Foto : Kakanwil Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi

Jakarta, NAWACITAPOST – Lilik Sujandi, Kepala Kantor Perwakilan (Kakanwil) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelorakan inovasi sistem online Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Program semakin digelorakan terutama momen HUT (Hari Ulang Tahun) Dharma Karyadhika di Kemenkumham.

BACA JUGA: Yasonna bersama Kemenkumham Peduli CPNS Transparan, Libatkan Pusat dan Daerah

Inovasi program baru yang diberi nama ‘Maleo Silakum Inspairing’. Yakni program inovasi sistem informasi layanan hukum bagi masyarakat setempat. “Ini adalah inovasi kepada masyarakat di dalam layanan hukum kami, dimana terkait dengan aspek persebaran tata kelola layanan termasuk syarat-syarat dan sebagainya yang banyak belum diketahui oleh masyarakat,” kata Lilik Sujandi, Kakanwil Sulteng pada 5 Juni 2020.

BACA JUGA: Penetapan UMP 2021 Tetap Memakai Formula Kenaikan 0%

Lalu Lilik mengatakan, layanan tersebut bisa diakses oleh masyarakat melalui perangkat operator Telkomsel melalui kode *368*8# dengan tarif Rp 1000 per akses. “Walaupun sudah ada media pelayanan melalui website, akan tetapi di wilayah Sulawesi Tengah masih membutuhkan pelayanan media yang cepat dan gampang kepada masyarakat. Tujuannya supaya layanan hukum, mulai dari layanan pembentukan produk hukum peraturan daerah, tata sarana, tata cara dan sebagainya bisa diketahui masyarakat luas,” katanya.

Foto : kegiatan Lilik Sujandi dan jajaran Kemenkumham

“Kemudian layanan penyuluhan dan juga layanan hukum sendiri, misalnya terkait dengan kekayaan intelektual, kewarganegaraan, fidusia yang semua sudah berbasis digitalisasi online. Sehingga persyaratan – persyaratan dan informasi terkait dengan layanan itu perlu diketahui oleh masyarakat secara luas. “Bagaimanapun layanan hukum ini bagian dari pergerakan ekonomi dan sosial politik dari masyarakat di Sulawesi Tengah,” pungkas Lilik.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Demikian mengaplikasikan instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Yang mana optimistis bahwa sistem pelayanan publik secara online dapat menghindari adanya pungutan liar. Meski demikian, tindakan pemantauan terhadap pungutan liar tetap harus dilakukan.

BACA JUGA: Bareskrim Tangkap KAMI, Ternyata Ngeri Percakapannya, PKS Justru Minta Bebaskan

Yasonna menyampaikan pada 14 Oktober 2016. “Memang kami sudah punya program pendaftaran notaris online dan semua sudah online, tidak ada lagi main pertemuan di bawah meja dan lain-lain. Nantinya semua layanan publik harus menggunakan sistem online. Bahkan, dalam mengurus izin besuk di lembaga pemasyatakatan hingga mendapatkan remisi, harus dilakukan menggunakan sistem online,” jelasnya.

Foto : kegiatan Lilik Sujandi dan jajaran Kemenkumham

Yasonna menambahkan. “Hal tersebut juga akan dilakukan dalam pengurusan administrasi imigrasi, yang sering dijadikan celah pungutan liar. Meski demikian, tetap diperlukan adanya pengawasan terhadap kemungkinan praktik pungutan liar di kantor-kantor perwakilan. Selain itu, tetap diperlukan aturan dan sanksi tegas untuk menghapus praktik pungli di seluruh jajaran kementerian. Tindakan keras juga harus dilakukan, ini sikap kami. Saya kira bangsa ini harus sudah berubah termasuk reformasi dalam pelayanan public,” pungkasnya.

BACA JUGA: AHY SBY bersama Demokrat Bagai Air di Daun Talas

Sistem online sebenarnya memang menerjemahkan keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam memudahkan rakyatnya. Sistem online Kemenkumham sama saja halnya dengan OSS (Online Single Submission). Bahkan Jokowi terus berupaya dalam perbaikan system.

BACA JUGA: Idealisman Dachi Abaikan Sektor Pariwisata dan Perikanan Nias Selatan?

“Memang yang paling sulit mengintegrasikan disini dengan di semua kabupaten dan kota,” kata Jokowi 14 Januari 2019. Sehingga hal yang dilakukan Lilik sangatlah tepat dalam merealisasi keinginan Jokowi terhadap system online. Sebab memang diperlukan sinergi semua pihak untuk berjalanannya suatu system terhadap program yang dilakukan pemerintah. Terutama dalam perwujudan inovasi program. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Cikeas, Dalang Provokator Demo Buruh Tumbangkan Jokowi?