Dugaan Berspekulasi Kebakaran Kantor Kejagung Masih Ada Keterkaitan Djoko Tjandra

0
709
Foto : Dugaan Berspekulasi Kebakaran Kantor Kejagung Masih Ada Keterkaitan Djoko Tjandra

Jakarta, NAWACITAPOST – Belum lama usai dihebohkan dengan penangkapan buron Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra, kini kantor Kejaksaan Agung terbakar. Sebelumnya berkas perkara Djoko Tjandra sudah masuk ke dalam daftar penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Kantor Kejaksaan Agung terbakar sekitar pukul 19.10 WIB. Yang mana berlokasi di jalan Sultan Hasanudin Dalam no. 1 RT 011 / RW 07, kelurahan Kramat Pela, kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga kini terkonfirmasi bahwa belum ada korban jiwa. Pihak kejaksaan agung bersama kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Jaksa Agung Burhanudin mengatakan. Enggan berspekulasi penyebab kebakaran. Namun memang tahanan dan berkas perkara aman. Berkas perkara tidak ada di lokasi kejadian. Gedung terbakar adalah biro kepegawaian, biro keuangan dan biro umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI). Ruang kerjanya pun ikut terbakar. Sementara, Mahfud MD selaku Menkopolhukam pun mengatakan pada 22 Agustus 2020. Kebakaran melahap ruang intelijen dan ruang SDM (Sumber Daya Manusia). Dirinya sudah berkoordinasi dengan Burhanudin dan Jampidum Fadhil Jumhana. Berkas perkara aman. Sehingga kelanjutan penanganan perkara tidak terlalu terganggu. Dirinya sempat kaget melihat kebakaran besar di gedung Kejaksaan Agung RI. Kebakaran sangat luar biasa karena kobaran api yang besar. Menghanguskan beberapa lantai. Bahkan menduga kebakaran bukan berasal dari konsleting listrik.

BACA JUGA: Ultimatum Jokowi, Gatot Nurmantyo Koalisi Din Syamsudin

Foto : Update sosmed Menkopolhukam Mahfud MD

Kebakaran kantor Kejaksaan Agung di waktu malam sepertinya terindikasi dengan penangkapan Djoko Tjandra. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan pada 22 Agustus 2020. Berkas kasus pelarian Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki aman dari kebakaran. Kasus Djoko Tjandra ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang berada di Gedung Bundar, Kejagung. Bukan disimpan di gedung yang terbakar. Jauh dari lokasi kebakaran. Ada jarak lapangan upacara. Hal – hal tak terduga semacam demikian memang sudah diantisipasi. Agar penyelidikan kasus surat sakti Djoko Chandra bisa berjalan cepat di Jampidsus. Dirinya juga membantah spekulasi. Kebakaran Kejagung RI sebagai upaya untuk menghilangkan berkas kasus Djoko Tjandra. Namun sebelumnya Indonesia Police Watch (IPW) sempat mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan. Tak lain untuk menelisik dugaan ada orang besar di belakang dua jenderal yang memberikan akses terhadap buronan Djoko Tjandra di Indonesia. Diketahui, dua jenderal yang kini telah dicopot dari jabatannya. Adalah Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo.

BACA JUGA: Diduga Jiwasraya Boroknya Pemerintahan SBY, Jokowi Tak Mau Rakyat Jadi Korban

Foto : Penangkapan Djoko Tjandra

Bila ditelusuri lebih mendalam mengenai Djoko Tjandra, mungkin saja ada keterlibatan jejaring didalamnya. Pasalnya bisnis Djoko Tjandra tidak tanggung – tanggung seperti gurita. Jejaringnya begitu hebat. Dikenal sebagai salah satu pendiri Mulia Group. Yang mana gergasi properti yang punya aset hotel dan gedung pencakar langit di Jakarta. Kemudian berawal muncul sengketa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melayangkan gugatan kepada PT Sanggarcipta Kreasitama terkait sewa gedung Wisma Mulia 1. Yang mana selama tiga tahun sejak 17 Januari – 14 Juli 2021 sebesar Rp412,30 miliar. Gugatan perdata nomor 373/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL terdaftar di PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Selatan sejak 12 Mei 2020. Wisma Mulia 1 merupakan bagian dari jejaring bisnis Djoko Tjandra. Selama 2018 hingga 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat. Yaitu soal sewa Wisma Mulia I oleh OJK masuk dalam pelanggaran administratif. Selain membayar sewa, menurut Ihktisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I 2019, OJK membayar service charge (biaya pelayanan) pada 2018 sebesar Rp 57,05 miliar. Setelah laporan BPK, kini OJK melayangkan gugatan perdata. Diantaranya ada petitum untuk mengembalikan biaya sewa dan service charge. Kini di PN Jaksel, ada dua kasus terkait Djoko Tjandra. Yakni peninjauan kembali (PK) kasus hak penagihan Bank Bali dan gugatan perdata OJK ke jejaring perusahaannya.

BACA JUGA: Belum Sadar Diri, Rizal Ramli Ingin Gantikan Jokowi?

Foto : Djoko Tjandra dan surat jalan

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengungkap tabir rahasia jejaring bisnis Djoko Tjandra. Tak lain lewat investigasi firma hukum Mossack Fonseca yang dikenal The Panama Papers. Nama Djoko Tjandra dengan penulisan ‘Joko Soegiarto Tjandra’ tercatat. Setidaknya di dua perusahaan cangkang yang lazim untuk merahasiakan aktivitas bisnis. Djoko Tjandra terdaftar sebagai pemilik perusahaan cangkang Shinc Holdings Limited. Yang mana ada di yurisdiksi British Virgin Islands, sejak 11 Mei 2001 hingga 2012. Kepemilikannya diteruskan dua anaknya, Jocelyne Soegiarto Tjandra dan Joanne Seogiarta Tjandranegara. Hingga kini perusahaan cangkang masih aktif. Joanne Seogiarta Tjandranegara juga tercatat sebagai komisaris PT Mulia Industrindo. Merupakan bagian dari Mulia Group, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang pernah dipakai berbinis Djoko Tjandra untuk C + P Holdings Limited sejak 3 November 1986 pun ada. Djoko nonaktif dari entitas bisnis demikian sejak 17 Oktober 2014 dan dicoret sejak 30 April 2020. Ada empat nama terkoneksi di perusahaannya. Merupakan saudara kandung dan kolega bisnis Djoko Tjandra. Diantaranya Eka Tjandranegara, Gunawan Tjandra, Peter Jusmin Chandra, dan Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu merupakan konglomerat Indonesia lewat grup Barito Pacific. Menurut Forbes, Prajogo pernah menjadi orang terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan USD 6,7 miliar.

BACA JUGA: Indonesia Makin Mesra dengan China, Bisa Saja Rupiah Bikin Anjlok Dollar Amerika

Foto : Sugianto Kusuma

Investigasi The Panama Papers di Indonesia pada 2016, ada dua perusahaan Shinc Holdings Limited dan C + P Holdings, masing – masing bermodal USD 50 ribu. Yang mana dengan harga USD 1 per saham. Djoko punya 14 ribu saham dan Prajogo punya 22.500 saham di C + P Holdings. Lalu Djoko menjual 4.000 saham ke Prajogo pada 2006. Ada sekitar 27 berkas atas nama Joko Tjandra di The Panama Papers. Paling tua dibuat pada 1986. Dirinya bersama kolega bersaudara memiliki dua anak perusahaan. Yaitu PT. Muliaglass dan PT. Muliakeramik Indahraya.  Kemudian ada pula di bidang keuangan. Uakni Muliaglass Finance Limited dan Muliakeramik Finance Limited. Muliaglass menghasilkan float kaca, wadah kaca, glass block dan kaca pengaman. Produk float kaca diekspor ke lebih dari 50 negara dengan volume ekspor mencapai 65 persen dari produksi perusahaan pada tahun 2000. PT. Muliakeramik Indahraya menghasilkan ubin lantai dan dinding keramik. Dia juga memiliki Hotel Mulia di kawasan Senayan Jakarta dan Bali, Wisma Mulia di Jakarta dan mall serta Kondominium Anggrek Mall. Sementara Eka Tjandranegara yang masih ada hubungan darah dengan Djoko Tjandra memiliki anak bernama Ekman Tjandranegara. Menikah dengan Lareina Halim Kusuma. Lareina adalah putri dari Sugianto Kusuma. Yang mana salah satu tokoh pengusaha di belakang kesuksesan Grup Artha Graha bersama Tomy Winata atau dikenal TW. Adalah seorang pengusaha Indonesia pemilik Grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Usahanya terutama bergerak dalam bidang perbankan, property dan infrastruktur. Propertinya santer terdengar memiliki saham di Agung Sedayu Group.

BACA JUGA: Mahfud MD Gentle, Amien Rais Curang Sepertinya Tidak Deliver

Foto : Tomy Winata dan SBY

Disamping usaha bidang komersil, Tomy Winata juga dikenal sebagai pendiri Artha Graha Peduli, sebuah yayasan sosial, kemanusiaan dan lingkungan. Pada tahun 1988, Tomy bersama dengan Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) melakukan penyelamatan terhadap Bank Propelat. Semula dimiliki oleh Yayasan Siliwangi. YKEP yaitu yayasan yang dimiliki oleh Angkatan Darat Bank Propelat yang beraset hanya sekitar Rp 8 miliar. Kemudian diubah namanya menjadi Bank Artha Graha. Hanya dalam tempo tidak lebih dari 1,5 tahun, Bank Artha Graha menjadi baik dan sehat. Selanjutnya pada tahun 1997, sebelum krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Tomy diminta oleh Bank Indonesia. Bersama – sama dengan Bank Indonesia menyelamatkan Bank Arta Pusara. Kala itu, sudah diambil alih Bank Indonesia. Tak lain karena berbagai permasalahan – permasalahan yang ada dari pemilik sebelumnya.  Nama Bank Arta Pusara kemudian diubah namanya menjadi Bank Arta Pratama. Hanya dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, Bank Arta Pratama berubah menjadi Bank Kategori A menurut penilaian Bank Indonesia. Sehingga tidak direkapitalisasi. Pada tahun 2003, Tomy mengambil alih PT Bank Inter-Pacific Tbk. Selanjutnya pada tahun 2005 Bank Inter-Pacific melalui Pasar Modal mengambil alih Bank Artha Graha. Berikutnya diubah namanya menjadi Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC.JK). Salah satu usaha utama lainnya dari Tomy Winata adalah dalam sektor property dan infrastruktur. Melalui PT Jakarta Internasional Hotels and Development (JIHD.JK) Tomy memiliki Hotel Borobudur.

BACA JUGA: Pasangan Pendatang Baru Pilkada 2020 Kepulauan Nias Diprediksi Sulit Menang

Foto : Kebakaran Kantor Kejagung dan Djoko Tjandra

Melalui anak perusahaan yaitu PT Danayasa Arhatama Tbk (SCBD.JK), Tomy memiliki Kawasan Business District yang pertama di Indonesia. Yaitu Sudirman Central Business District (SCBD) seluas 45 hektare. Salah satu icon SCBD adalah Gedung Indonesia Stock Exchange. Pembangunan The Signature Tower setinggi 111 lantai akan mencapai ketinggian 638 meter. Kemudian nantinya menjadi gedung tertinggi ke 5 di dunia. Tomy memiliki visi bahwa kawasan SCBD akan menjadi Manhattan of Indonesia. Salah satu usaha Tomy yang visioner adalah pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Pada tahun 2009, Tomy beserta BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) provinsi Banten dan Lampung menyerahkan secara resmi hasil pra studi kelayakan JSS kepada pemerintah. Pembuatan pra studi JSS sepenuhnya adalah biaya swasta. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) no 86 tahun 2011, masih dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsorsium Banten Lampung dan Artha Graha ditunjuk sebagai Pemrakarsa Proyek (Project Initiator). Konsorsium kemudian membentuk perusahaan patungan. Tak lain dengan nama PT. Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS). Yang mana ditujukan untuk melaksakan penyusunan studi kelayakan JSS dan KSISS (Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda) sesuai Perpres terkait. Demikian serentetan bisnis Djoko Tjandra bersama koleganya. Mungkin dengan tertangkapnya Djoko Tjandra, bisnisnya agak terhambat. Sehingga dokumen perkaranya mau dilenyapkan dengan kebakaran. Menandakan bisa jadi ada jejaring kuat dibalik Djoko Tjandra. Dugaan berspekulasi kebakaran kantor Kejaksaan Agung masih ada keterkaitan dengan Djoko Tjandra. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?