Diduga Jiwasraya Boroknya Pemerintahan SBY, Jokowi Tak Mau Rakyat Jadi Korban

0
837
Foto : Presiden Jokowi bersama istri Iriana dan SBY

Jakarta, NAWACITAPOST – Kasus Jiwasraya yang merugi sejak 2006 lantas kemudian Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama para menteri dan jajarannya berusaha untuk mengungkap semuanya. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) beserta kader Demokratnya bak cacing kepanasan. Semua diduga karena ada borok yang hendak dibuka. Ternyata Jiwasraya seperti skandal Bank Century yang hendak dibuat merugi dengan dalih investasi. Dugaan mega korupsi di Jiwasraya terjadi bersamaan dengan terbitnya produk JS Saving Plan pada tahun 2013 – 2018 lalu. Dalam penyidikan kasus, Kejagung (Kejaksaan Agung) telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri. Terlebih terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT. Asuransi Jiwasraya. Sepuluh orang yang dicegah ke luar negeri diantaranya berinisial HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS. Perusahaan plat merah dimaksud dianggap banyak melakukan investasi pada asset – aset dengan risiko tinggi. Hanya untuk mengejar keuntungan tinggi. Yakni penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial. Lalu penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp 14,9 triliun. Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya sampe hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. Produk menawarkan persentase bunga diatas nilai rata – rata berkisar 6,5 persen hingga 10 persen. Berkat penjualan produk, persero memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp 53,27 triliun. Direksi lama menempatkan dana nasabah pada saham – saham yang dikelola oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Seperti PT. SMR Utama Tbk (SMRU), PT. Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT. Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT. Hanson Internationl Tbk (MYRX), PT. Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO) dan PT. Capitalinc Investment Tbk (MTFN).

BACA JUGA: Belum Sadar Diri, Rizal Ramli Ingin Gantikan Jokowi?

Foto : Presiden Jokowi bersama istri Iriana dan istri SBY, Ani Yudhoyono

Tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan. Bahwa investasi Jiwasraya pada MTN Hanson senilai Rp 680 miliar berisiko gagal bayar. Pemilik PT Hanson Internasional sendiri adalah Benny Tjokrosaputro. Konglomerat klan Tjokrosaputro memiliki perusahaan bernama PT Power Telecom (PowerTel). Dicky Tjokosaputro duduk sebagai Direktur Utama. Sedangkan komisaris utamanya dipegang adik ipar SBY, Hartanto Edhie Wibowo. Salah satu kader Demokrat yang juga menjadi komisaris adalah Roy Suryo. Dalam buku “Gurita Cikeas” karangan George Aditjondro disebutkan. PT. PowerTel terlibat membiayai dana kampanye SBY. Bukunya juga berusaha menjawab rahasia di balik kemenangan fantastis Partai Demokrat. Suara pemilih Demokrat naik tiga kali lipat dalam satu periode pemerintahan. Yaitu dari sekitar tujuh persen menjadi sekitar 20 persen. Besarnya biaya pencitraan SBY melalui media, serta meluasnya jangkauan ‘kedermawanan’ yayasan – yayasan yang berafiliasi ke SBY dan Ny. Ani Yudhoyono. Membuat keluarga Cikeas semakin tergantung pada sejumlah pengusaha kelas kakap dari era Soeharto atau dikenal pula era Cendana. Diantaranya Syamsul Nursalim, Hartati Murdaya, dan kelompok Sampoerna, maupun perusahaan yang muncul di era SBY. Seperti PT PowerTel dan Batik Allure milik Tjokrosaputro. Beberapa proyek besar diberikan Hatta Rajasa kepada PT PowerTel. Misalnya metode pencucian uang dan dana hibah dari luar negeri (Jepang). Yang mana diberikan pada PT PowerTel diperuntukkan untuk digunakan dalam membiayai kampanye SBY. Terlihat benang merah hubungan Tjokrosaputro dan Cikeas. Menilik kerugian Jiwasraya menurut BPK sejak tahun 2006 yang mana adalah periode pertama SBY. Laporan keuangan Jiwasraya dipalsukan dan dibuat untung padahal sebenarnya rugi.

BACA JUGA: Amien Rais Lengser Gus Dur, Karma Jadikannya Gelandangan Politik

Foto : Presiden Jokowi bersama istri Iriana, Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono

Kini era pemerintahan Presiden Jokowi mulai menemui titik terang.  Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Prof. Hendrawan Supratikno, Ph.D menyatakan pada 19 Agustus 2020. Dalam hal Jiwasraya, Menteri Negara BUMN sudah mengusulkan penyertaan modal negara 20 triliun untuk APBN 2021. Rapatnya akan dilakukan di Komisi XI awal September nanti. Sebagaimana diketahui, pemerintah mengalokasikan penyertaan modal kepada perusahaan plat merah pada 2021 sebesar Rp. 37,4 triliun. Sebagian dana disuntikkan kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Yang mana merupakan induk holding asuransi dan penjaminan. Salah satu anak usaha Bahana (BPUI) adalah Nusantara Life dan perusahaan penampung aset klaim jatuh tempo PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penyertaan dana untuk Bahana sendiri mencapai Rp. 20 triliun. Kasus gagal bayar yang membelit Jiwasraya sebenarnya sudah mulai muncul sejak tahun 2018. Terlebih karena masalah seretnya liquiditas atau krisis keuangan Jiwasraya. Per Juni 2018, kondisi keuangan Jiwasraya sudah sangat memprihatinkan dengan rugi Rp. 4,1 triliun belum diaudit (unauditted). Bahkan tidak ada cadangan gaji, operasional kantor dan sudah tidak bisa membayar utang jatuh tempo. Terutama dalam jangka waktu pendek untuk klaim produk Saving Plan. Pada penghujung tahun 2019, saat Erick Thohir menjadi menteri BUMN, megaskandal Jiwasraya mulai terbongkar ke publik. Pada pertengahan Desember 2019, manajemen Jiwasraya tak mampu lagi membayar polis nasabah dengan total kerugian senilai Rp 12 triliun. Setelah pengumuman, sejumlah pemegang polis Jiwasraya mendatangi Kementerian BUMN. Tak lain untuk meminta kepastian soal nasib uangnya. Petaka Jiwasraya menjadi bagian dari potret maraknya skandal di sektor industri jasa keuangan. Menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja otoritas pengatur dan pengawas jasa keuangan. DPR, di Komisi XI pada 25 Agustus yang akan datang, akan mengundang komisioner bidang perasuransian. Yaitu dengan perwakilan nasabah Bumiputera, Jiwasraya, Wana Artha, Kresna dan seterusnya yang sedang menghadapi masalah. Menandakan bahwasanya Jokowi menyelamatkan nasib rakyatnya. Rakyatnya memiliki keluarga dan kebutuhan hidup sehari – hari yang harus dipenuhi. Sehingga Jokowi tidak mau rakyatnya menjadi korban. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?