Kesibukan DPRD Kota Pekalongan Ditengah Pandemi Covid 19 dan Banjir

0
211
Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan Nusron Hasa

Pekalongan, NAWACITAPOST – DPRD Kota Pekalongan memiliki beragam kesibukan ditengah pandemi Covid 19 dan bencana banjir yang sering terjadi di Kota Pekalongan. Terutama berupa kegiatan di bulan Februari dan Maret 2021. Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan Nusron Hasan menjelaskan bahwa dirinya bersama jajaran DPRD memiliki beberapa kegiatan prioritas. Terutama termasuk juga kegiatan Covid 19 dan banjir. Adapun kegiatan lain mengenai penyaluran aspirasi masyarakat ke Pemerintah Kota Pekalongan. Dia bersama jajaran mempunyai plafon khusus yang disediakan untuk menampung aspirasi masyarakat.

BACA JUGA: Disiplin F. Manao Rasakan Ada Peredaran Narkoba di Kepulauan Nias, Pemda?

“Berarti selama dua bulan, Februari dan Maret.  Di DPRD ada yang dikenal dengan nama Bapemperda. Kalau Bapemperda itu Badan Pembuat Peraturan Daerah mempersiapkan tiga raperda dari eksekutif untuk dibahas di pansus. Ini sudah mulai dikonsultasikan dan dirapatkan pada bulan Februari ini. Dan satu lagi DPRD di bulan Februari ini mumpung belum begitu sibuk, ini ada pendampingan pendalaman peraturan perundang – undangan masalah penyusunan anggaran yang berbasis PIDT atau apa. Itu ada aturan baru dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tentang penyusunan APBD. Aturan baru itu, kita belum mengetahui sama sekali,” terang Nusron Hasa pada (08/02/2021) ke Nawacitapost di kantornya.

BACA JUGA: Dunia Usaha Apresiasi Kebijakan Gubernur DKI, Tidak Terapkan Lockdown Akhir Pekan

Kemudian Wakil Ketua DPRD menjelaskan bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk mengetahui secara detail aturan baru itu. “Maka DPRD mempunyai kewajiban mengetahui secara detail. Maka dilakukan pendampingan pendalaman peraturan itu. Di bulan Maretnya, kita akan membuat pansus tentang tiga Raperda yang diusulkan oleh Pemkot. Diantaranya perda drainase, persampahan kalau tidak salah. Prinsipnya ada tiga yang harus kita saranai dengan pembentukan pansus. Di bulan Maret kita akan konsentrasi bahas masalah tiga raperda. Kita harapkan sebulan selesai, supaya bulan berikutnya itu kita bisa melaksanakan jadwal yang sudah dijadwalkan. Kita memang akan mencoba merencanakan kegiatan paling cepat per dua bulan, paling lama itu nanti perkwartal,” tambahnya.

BACA JUGA: Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Surat Gubernur Jateng, Terlaksana Apel Operasi Gabungan

“Karena sekarang ini ada perubahan – perubahan yang kadang tak direncanakan, terkait dengan Covid 19. Itu cukup mengacaukan kita juga. Terkait pengalihan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya. Di bulan Februari kalau tidak meleset. Walikota baru akan dilantik tanggal 17. Kita nanti akan dapat tugas apa dari walikota baru, gubernur, bisa mungkin melalui paripurna atau virtual atau meeting zoom, kita belum tahu. DPRD ini kan sebetulnya tak ada program terkait kegiatan. DPRD itu melakukan pengawasan, penganggaran dan pembuat serta penetap undang – undang. Namun kalau terkait kegiatan itu kategori yang dimaksud ada di penganggaran. Itu pemerintah kota yang merealisasi anggarannya,” lanjut Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan.

BACA JUGA: DPRD bersama Pemerintah Kota Pekalongan Berupaya Peduli Korban Bencana Banjir

Nusron Hasa menambahkan Kalau terkait dengan aspirasi, himbauan dan usulan masyarakat pun sudah disampaikan ke Pemerintah Kota. “Usulan itu sudah kita sampaikan setiap awal tahun, ada pokok pikiran yang disampaikan kepada pemerintah. Itu yang melaksanakan pemerintah semua realisasi anggarannya. Kadang masyarakat salah beranggapan, DPRD bisa semua. Perlu diketahui, DPRD merupakan lembaga legislati. Yaitu lembaga yang mengesahkan atau melegalkan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan atau program. Disana yang melaksanakan adalah lembaga eksekutif sebagai eksekutor yang mana mengeksekusi anggaran yaitu Pemerintah Kota,” terangnya.

BACA JUGA: Pemerintah Daerah Gagal, Narkoba Merajalela di Kepulauan Nias

“DPRD hanya mengawasi kerja mereka. DPRD yang bertugas sebagai legislator, mengawasi realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan atau belum. Kalau aspirasi, kita sudah. Kita punya plafon tiap anggota itu 800 juta untuk menampung usulan masyarakat yang tidak tercover didalam OPD – OPD di pemkot. 800 orang untuk apa kegunaannya? Satu untuk program fisik yaitu jalan, saluran, jembatan atau bedah rumah. Kemudian ada yang non fisik, yang sifatnya hibah yaitu masjid, musholla, masyarakat, TPQ dan macam – macam. Ketentuannya seperti apa itu tentu menentukan peraturan perundang – undangan berlaku. Kegunaannya yaitu merealisasikan sesuai kebutuhan yang ditampung oleh anggota DPRD melalui reses yang sebelumnya,” pungkas Nusron Hasa. (Herdy Ramahwan/Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Sekjend FORNISEL : Kepulauan Nias Darurat Narkoba, Serukan Ormas, LSM dan Instansi Jangan Kendor Berantas