Inilah Karya Nyata Jokowi Bungkam Lawan Politiknya

2
897
Foto : Presiden Jokowi bersama jajarannya

Jakarta, NAWACITAPOST – Banyak sudah kebaikan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama masa kepemimpinan. Salah satunya langkah karya nyata basmi mafia di setiap celah yang ada. Namun memang banyak lawan politiknya masih saja suka menjatuhkan Jokowi. Ada yang katanya Jokowi dan kepemerintahannya PKI (Partai Komunis Indonesia). Namun Jokowi tetap menunjukkan sikap yang luar biasa. Tetap tenang dan diam. Tetap kepala dingin dalam menghadapi segala hujatan demikian. Bahkan justru bisa memperlihatkan perbaikan nyata untuk bangsa dan negara. Jokowi benar – benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Jokowi bersama jajaran pemerintah memberikan utang dana talangan. Yakni dalam hitungan miliaran pada 2019 untuk sengketa lumpur Lapindo kepada Lapindo. Dijelaskan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata pada 12 Juli 2019. Kemudian Jokowi menyatakan dirinya pernah meminta Susi. Tak lain untuk lebih berkonsentrasi meningkatkan industri pengolahan ikan berorientasi ekspor. Langkah Susi yang banyak melakukan penenggelaman kapal bukanlah sesuatu yang buruk. Langkahnya menunjukkan bahwa Indonesia tegas menegakkan hukum terhadap aksi pencurian ikan.

BACA JUGA: Kontrak Freeport Ditandatangani oleh Soeharto Usai G30SPKI, Ada Apa?

Foto : Presiden Jokowi

Selanjutnya kepemimpinan Jokowi menghantarkan Indonesia telah berhasil melaksanakan program Tax Amnesty. Yang mana dinilai telah menjadi awal dari era baru kepatuhan perpajakan di Tanah Air. Menurut Jokowi, semakin tingginya peranan pajak dalam mendanai APBN tidak terlepas dari upaya pemerintah. Tak lain untuk terus memperbaiki kinerja perpajakan. Yaitu melalui kebijakan, strategi perpajakan dan implementasi reformasi pajak yang berkelanjutan. Lalu juga didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Analis First Asia Capital David Sutyanto, di Jakarta, Minggu 17 Juli 2016 mengatakan. Dengan adanya tax amnesty maka akan membuat dana masyarakat Indonesia di luar negeri berpindah ke dalam negeri. Hal ini yang tidak diinginkan beberapa negara. Termasuk Singapura semakin segan. Dana WP (Warga Pendatang) Indonesia yang disimpan di Singapura diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun. Baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan. Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Dikatakan oleh Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, pada 03 Agustus 2016.

BACA JUGA: Kontrak Freeport Ditandatangani oleh Soeharto Usai G30SPKI, Ada Apa?

Foto : Presiden Jokowi

Ada lagi soal Natuna. Meminta China untuk balik kanan. Jokowi menegaskan pada 8 Januari 2020 ketika berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Natuna merupakan kawasan dengan jumlah penduduk 81 ribu orang. Natuna dari dulu sampai sekarang menjadi bagian teritorial Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan jangan diragukan. Sehari berselang, kapal – kapal China di Natuna keluar dari ZEE. Jokowi pada Jumat 21 Desember 2018 menerima laporan dari sejumlah menteri. Yaitu terkait 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia yang secara resmi beralih ke Indonesia melalui PT Inalum. Presiden juga mendapatkan laporan mengenai progres izin lingkungan hidup terkait tambang dan pembangunan smelter. Masih ada lagi langkah Jokowi. Petral dibubarkan pada 2015 sesuai perintah Jokowi. Tanpa perintah Jokowi, Petral mustahil dibubarkan. Dikatakan oleh Anggota Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas Fahmy Radhi pada 09 Oktober 2019. Jokowi memberikan arahan tegas. Menyikapi arahan Jokowi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah membentuk tim dari Mabes dan Bareskrim pada 17 September 2019. Yang mana kemudian diterjunkan khusus untuk menangani kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan) atau kabut asap hingga level daerah.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Presiden Jokowi

Hal lainnya pun dibuktikan Jokowi. Indonesia masuk dalam kelompok trilliun dollar club alias menjadi negara urutan ke – 15 dengan nilai ekonomi yang besar di dunia. Indonesia masuk dalam kelompok trilliun dollar club karena Produk domestik bruto (PDB) tanah air sudah menembus US$ 1 triliun per tahun. Nilai PDB Indonesia mencapai Rp 13.555 triliun per 2017. Angka tembus US$ 1 triliun atau setara Rp 13.500 triliun jika diasumsikan dengan nilai tukar rata – rata Rp 13.500 per US$. PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). PDB juga merupakan salah satu metode menghitung pendapatan nasional.

BACA JUGA: Jokowi Ahok Basmi Mafia Migas Sembari Buktikan Solar Tak Lagi Impor

Foto : Presiden Jokowi

Jokowi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Kebijakan dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah. Terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Untuk mendukung kebijakan, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Permen mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu. Yaitu lokasi – lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah. Target Kebijakan BBM satu harga yaitu pembangunan sekitar 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019. Lalu Jokowi menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada warga Kalimantan Barat (Kalbar), di Rumah Radakng, Pontianak. Termasuk diantara 3.000 sertifikat adalah 300 sertifikat tanah transmigran yang sudah ditempati sejak 2007 lalu. Jokowi mengemukakan, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote harusnya bidang tanah bersertifikat ada 126 juta. Tetapi 2015 baru selesai 46 juta, berarti masih kurang 80 juta sertifikat yang belum. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Lawan Sebut Jokowi Terlibat PKI, Malahan Terungkap Soeharto Dalangnya Rekayasa PKI

2 KOMENTAR

Comments are closed.