Jokowi Ahok Basmi Mafia Migas Sembari Buktikan Solar Tak Lagi Impor

1
1328
Foto : Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ahok, Komisaris Pertamina bersama jajaran

Jakarta, NAWACITAPOST – Mulai awal tahun 2020, Pertamina diberikan mandat oleh Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tak lain untuk mengimplementasikan B30. Implementasi bisa terlaksana dengan adanya sinergi satu sama lain. Diantaranya Presiden Jokowi didampingi  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran direksi lainnya. Peresmian implementasi program biodiesel 30% (B30) dilaksanakan di SPBU COCO Pertamina MT Haryono pada 23 Desember 2019. Menjadi yang pertama di dunia. B30 diproses dengan mencampur solar dengan olahan kelapa sawit.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Presiden Jokowi dan istri bertemu Komisaris Pertamina, Ahok

Sebelumnya, uji coba implementasi program B30 sudah dilakukan sejak November 2019. Yaitu ada di delapan titik pencampuran (Terminal BBM dan kilang Pertamina). B30 merupakan bahan bakar biosolar dengan kandungan 30% Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau minyak nabati dari kelapa sawit. Aplikasi B30 akan bertahap sampai nantinya bisa ke B100. Lantaran memang harus memanfaatkan industry kelapa sawit. Selama dua tahun belakangan, Pertamina dan kilangnya dinilai mampu menjalankan mandatori B20. Pencampuran Biosolar B30 dilakukan di 28 titik pencampuran. Yaitu Medan, Dumai, Siak, TLK Kabung, Plaju, Panjang, Tanjung Gerem, Bandung Group, Tanjung Uban, Jakarta Group, Cikampek, Balongan, Tasikmalaya Group, Cilacap Group, Semarang Group, Tanjung Wangi, Surabaya, Tuban, Boyolali, Rewulu, Bitung, Balikpapan Group, Kasim, Kotabaru Group, Makassar, Manggis, Kupang, dan STS Pontianak.

BACA JUGA: Kuliah Ikatan Kedinasan Poltekip Poltekim Kemenkumham Sudah Dibuka, Ayo Daftar!

Foto : Presiden Jokowi dan Komisaris Pertamina Ahok

Selain ramah lingkungan, implementasi B30 memiliki banyak manfaat. Yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca sangat baik untuk lingkungan. Biosolar B30 juga meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan yang otomatis menurunkan penggunaan energi berbasis fosil. Implementasi B30 menghemat devisa sebesar Rp 63 triliun. Berarti membantu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pengurangan volume impor solar. Penggunaan biosolar B30 juga akan meningkatkan performa mesin. FAME yang bersifat detergency akan mampu membersihkan mesin kendaraan maupun mesin industri lebih baik. B30 juga meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Menjaga keberlangsungan industri sawit dalam negeri sebagai penyedia bahan baku dan produsen FAME. Berimbas pada peningkatkan kesejahteraan petani sawit.

BACA JUGA: Yasonna Laoly Ketagihan Gowes, Lebih Merakyat, Dikasih Reward dari Jokowi

Foto : Presiden Jokowi dan Komisaris Pertamina Ahok

Begitu bergemingnya pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi beserta jajaran dan juga Ahok bersama jajaran Pertamina akan implementasi. Menteri BUMN Erick Thohir pun sangat mendukung. Dinilai sangat bagus dengan adanya B30. 48 persen daripada all oil akan terserap. Terlebih Ahok sangat antusias dengan mewujudkan keinginan besar Presiden Jokowi. Bahwasanya mengurangi hingga tidak lagi impor solar. Sejak diterapkan B30, Indonesia sudah tidak lagi impor solar. Namun tidak akan usai sampai disini. Tentu saja dengan demikian perlahan akan mulai menggerus mafia didalam lingkungan migas. Pasalnya keuntungan para mafia migas didapat dari banyaknya impor. Ada oknum yang membuat Indonesia terus membuka keran impor minyak alias mafia migas. Banyak investor yang bersedia untuk membangun kilang di Indonesia. Mulai dari Saudi Aramco, Rosneft Oil Company hingga Overseas Oil & Gas (OOG). Tapi prosesnya berjalan sangat lambat. Pembangunan kilang minyak pun mangkrak bertahun – tahun. Diduga ada kesengajaan untuk membuat rencana investasi pembangunan kilang tak berjalan mulus. Tujuannya agar Indonesia gagal memiliki kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal demikian justru diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada 31 Desember 2019. Tentu saja sebelum Pertamina dipimpin Ahok. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Lawan Sebut Jokowi Terlibat PKI, Malahan Terungkap Soeharto Dalangnya Rekayasa PKI

1 KOMENTAR

Comments are closed.