BPHN Luncurkan Buku, Berharap Kebijakan Enam Wilayah Dieksekusi

1
403
Foto : Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly bersama jajaran Kemenkumham

Jakarta, NAWACITAPOST – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyusun buku. Diberi judul “Panduan Penyusunan Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum”.  Berkaitan dengan peran penyebarluasan informasi dan pemahaman. Pemahaman terhadap norma hukum yang dilakukan oleh Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Hukum di masyarakat. Demi menciptakan budaya hukum yang tertib dan taat atau patuh pada norma hukum. Termasuk juga tegaknya supermasi hukum.  Memang hal demikian merupakan harapan panjang dari Prof. Yasonna H. Laoly, SH, MSc, PhD selaku Menteri Hukum dan HAM.

BACA JUGA: Security KRL Commuter Line Dididik Prioritaskan Penumpang Wanita Berdiri?

Kepala BPHN, Prof R. Benny Riyanto menguraikan.  Terurai dalam sambungan teleconference pada Senin 11 Mei 2020 yang diikuti oleh Penyuluh Hukum SeIndonesia. Buku panduan pedoman JF penyuluh hukum sudah sebaik mungkin dalam proses pengkajiannya. Mendokumentasikan kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan di masyarakat.  Agar masyarakat bisa mengetahui secara gamblang mengenai proses kegiatan penyuluhan hukum. Terlebih untuk manfaat yang didapatkan. Selain itu, juga untuk keperluan penilaian angka kredit para penyuluh hukum. Sehingga terdapat keseragaman dari segi kualitas. Memudahkan tata laksana pendokumentasian. Demi terciptanya kesadaran hukum di masyarakat.

BACA JUGA: Siapapun Berhak Berkarya, Sekalipun Mantan Napi Asimilasi

BPHN selaku instansi pembina JF Penyuluh Hukum memiliki tanggung jawab. Melakukan penyusunan regulasi di bidang penyuluhan hukum, pengembangan kompetensi dan pembinaan JF Penyuluh Hukum. Namun demikian, masih ditemukan JF Penyuluh Hukum yang belum memahami dan menguasai aturan. Terutama yang sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 3 Tahun 2014. Yakni tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Foto : Moment peluncuran buku

BPHN menemukan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam penyuluhan hukum. Prof. Benny Riyanto mengungkapkan. Diantaranya adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan tugas. Sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan tanpa berkoordinasi dengan pimpinan. Penyusunan laporan kegiatan yang sebatas mengejar syarat pemenuhan angka kredit.  Sebagai contoh, ditemukan kegiatan penyuluhan hukum yang seharusnya diperuntukkan bagi JF Penyuluh Hukum Pertama. Tetapi dilaksanakan oleh JF Penyuluh Hukum Madya. Padahal JF Penyuluh Hukum Madya tidak lagi melaksanakan kegiatan lapangan. Melainkan lebih kepada kajian kebijakan maupun konsep pengembangan hukum. Bukan sekadar mengejar angka kredit.

BACA JUGA: Langkah Tepat Menkumham, Napi Asimilasi Karantina Mandiri

Saat ini, ada kecenderungan masyarakat mudah terprovokasi. JF Penyuluh Hukum berani harus tampil di depan. Meluruskan dan menyampaikan informasi yang benar. Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat akan menciptakan budaya hukum. Tolak ukurnya masyarakat menjadi tertib, taat dan patuh terhadap hukum.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

BPHN sudah melakukan pembinaan terhadap 451 JF Penyuluh Hukum. Hasil inpassing menunjukkan sebanyak empat kali. Jumlah belum ditambahkan dari hasil inpassing tahun 2019 dan penyetaraan tahun 2020. Terutama dengan jenjang pangkat mulai dari Penyuluh Hukum Ahli Pertama hingga Penyuluh Hukum Ahli Madya.  BPHN juga berencana membuka untuk jenjang Penyuluh Hukum Ahli Utama. Namun masih menunggu beberapa ketentuan. Seperti melihat jumlah JF Penyuluh Hukum yang mengalami peningkatan dari segi tren.  Maka diperlukan upaya strategis untuk memastikan kualitas JF Penyuluh Hukum.  Yakni dengan pembagian wilayah kerja penilaian angka kredit. Kedepan akan ada penilaian angka kredit yang terbagi menjadi enam wilayah kerja. Selanjutnya menjadi Tim Pembina Wilayah Kerja. Tentu dalam rangka pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan. Mewujudkan penyuluh hukum yang profesional dan berkualitas.

BACA JUGA: Megawati, Titisan Soekarno Melanjutkan Perjuangan Politik Merdeka

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Kartiko Nurintias menambahkan. Dibentuknya wilayah kerja akan memudahkan koordinasi bagi JF Penyuluh Hukum yang mengajukan penilaian angka kredit.  Selain itu, pembagian wilayah kerja diharapkan akan menciptakan perencanaan yang matang. Terlebih dalam hal terhadap pembinaan JF Penyuluh Hukum baik di pusat ataupun di daerah. Tim penilai juga bekerja selama satu periode. Yaitu tiga tahun dan tidak seperti sebelumnya yang mana setiap tahun berganti formasi.

Foto : Kepala BPHN, Prof R. Benny Riyanto

Dalam waktu dekat, BPHN berharap kebijakan pembagian enam wilayah kerja dapat dieksekusi. Wilayah Kerja I meliputi Aceh, Sumut, Kepri, Sumbar dan Bangka Belitung. Wilayah Kerja II meliputi Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, DKI Jakarta dan Jabar. Wilayah Kerja III meliputi Jateng, DIY, Jatim, Bali, Kalbar dan Kalsel. Wilayah Kerja IV meliputi Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar dan Sulteng. Wilayah Kerja V meliputi Sulsel, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat. Wilayah Kerja VI meliputi Unit Eselon I Kemenkumham, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian/Lembaga lain di luar Kemenkumham).  Pembagian wilayah kerja menjadi pintu masuk pola pembinaan yang berkesinambungan. Sehingga pimpinan di pusat maupun di daerah bisa memonitor penyuluhan hukum se-Indonesia. Disampaikan oleh Kepala Bagian Humas, Kerja Sama, dan Tata Usaha BPHN Kemenkumham, Dwi Rahayu E.S. kepada jurnalis Nawacitapost.(Ayu Yulia Yang)

Comments are closed.