Gawat! Warga Nias Ternyata Banyak Jadi Pengguna Narkoba

0
626
Foto : Menkumham Yasonna dan Kalapas Gunungsitoli Soetopo Berutu

Jakarta, NAWACITAPOST – Gawat! Warga Nias ternyata banyak menjadi pengguna narkoba. Berdasarkan pernyataan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Gunungsitoli, Sumatera Utara hingga Januari 2021 adalah salah satunya terpidana kasus narkoba 27 persen. “Urutan kedua terbanyak adalah kasus narkoba sebanyak 54 orang,” ujar Kalapas Kelas II B Gunungsitoli Soetopo Berutu.  Kalapas Gunungsitoli kepada wartawan, pada (18/1/2021) di ruang kerjanya menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah terpidana, salah satunya kasus narkoba.

Foto : Kalapas Gunungsitoli Soetopo Berutu bersama jajarannya

“Kami sangat prihatin melihat tingginya kasus tindak pidana narkoba. Kedepan ini mengharapkan agar pemerintah daerah bersama jajarannya sampai ke tingkat desa dan teman gakkum lain tidak jemu – jemunya mengajak dan mengingatkan masyarakat. Agar bisa saling bekerjasama sama berperan mengedukasi siapa saja. Sehingga tidak ada lagi yang yang menjadi korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba. Diantaranya kalau keagamaan ini misal dari gereja itu peran gembala dan pendeta. Kalau misal dari masjid itu ustadz, kiai dan ustadzah. Kemudian juga dari tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tentu ada banyak organisasi kemasyarakatan yang anti narkoba bisa memberikan sosialisasi dan penyuluhan,” sambung Soetopo.

BACA JUGA: Menkopolhukam Mahfud MD Minta Catat Janji Listyo Sigit Prabowo

Imbuh Soetopo. “Pengguna narkoba yang meningkat cepat di Kepulauan Nias ini harus menjadi perhatian semua kalangan. Baik Keluarga, Lingkungan, Sekolah/ Kampus, Gereja, Masjid dan Lembaga Keagamaan. Kesemua harus peduli dan melakukan sesuatu upaya bersama – sama mencegah bertambahnya pengguna baru. Pemerintah daerah, aparat keamanan diharapkan lebih peduli lagi dengan menciptakan cara – cara yang tepat untuk mencegah. Sebab sia – sia saja pemerintah daerah membangun pendidikan jika narkoba dengan mudah meracuni generasi muda di wilayah ini. Ataukah selama ini belum terpisahkan dan atau belum serius melakukan tindakan efektif?” ungkapnya.

BACA JUGA: Amanda Manopo Ngaku Janda, Billy Syahputra Bantah

Soetopo pun memberikan ilustrasi efek terburuk bisa terjadi. “Bisa dibayangkan bagaimana masa depan orang ini nantinya. Pengguna kan memang tidak hanya generasi muda. Ada pula yang sudah usia dewasa yang memang merupakan figur orang tua. Bahkan ada mungkin juga ada yang merupakan pejabat. Sehingga demikian juga bagi keluarga korban, tidak jauh berbeda sengsaranya, hilangnya sosok kepala keluarga sebagai panutan, penasehat keluarga sudah tidak ada, masa depan anak – anak sudah dipastikan akan buruk juga. Mau sampai kapan ini akan terjadi? Di keluarga kita di Kepulauan Nias ini, perlu kita kembali duduk bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, OKP, LSM tokoh Pers dan Gakkum,” pungkasnya.

Foto : Kalapas Gunungsitoli, Soetopo Berutu

Sementara, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pun pernah mengungkapkan pada (27/10/2014). Bahwa sebaiknya pengguna narkoba itu direhabilitasi ketimbang diberikan hukuman pidana penjara. Sebab pengguna narkoba bisa dikatakan korban penyalahgunaan narkoba. “Sudah saatnya pelaku kasus-kasus narkoba di rehabilitasi. Kalau dia pengguna sebaiknya jangan dimasukkan ke Lapas,” terangnya.

BACA JUGA: Natalius Pigai Ditampar Wakil Menkumham

Yasonna juga menyebut pada (8/12/2020). Bahwa akses masyarakat terhadap keadilan juga dilakukan melalui revisi atas UU Narkotika yang dianggapnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia seperti sekarang. Menurutnya, pemidanaan pengguna narkotika seperti diatur UU Nomor 35 Tahun 2009 bukan hanya mengurangi keberhasilan penyembuhan pengguna. Tetapi juga menyebabkan Lapas dan Rutan mengalami kelebihan penghuni.

Foto : Menkumham Yasonna

“Dalam praktiknya, semua pemakai dimasukkan menjadi pelaku. Bukan mengedepankan pendekatan pemulihan bagi pecandu atau melakukan rehabilitasi. Akibatnya, Lapas dan Rutan menjadi ‘over crowded’. Lebih dari 60 persen penghuni lapas dan rutan di Indonesia merupakan pelaku tindak pidana narkotika,” ucap Yasonna. Dalam revisi UU Narkotika, kata dia, pemerintah hendak membina pecandu agar dapat hidup bersih dan sehat terbebas dari jerat narkoba. Rehabilitasi dan penyembuhan secara medis juga sosial harus menjadi opsi prioritas.

BACA JUGA: Denny Siregar Hantam Politikus Gerindra, Andre Rosiade

Menkumham Yasonna juga pernah sebelumnya mengatakan pada (28/1/2016). Bahwa paradigma penyelesaian kasus narkoba harus diubah. Tidak hanya dengan hukum karena tidak menyelesaikan masalah.”Paradigma penyelesaian narkoba harus diubah, pengguna adalah korban karena ketidakmampuan kita mengatasinya. Hasil survei terakhir pengguna narkoba lima juta di Indonesia. Kalau 10 persennya ditangkap berarti 500 ribu orang, mau ditempatkan di mana?” lanjutnya. Lantas dia menegaskan. Bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama dan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, pihak swata, dan masyarakat.

Foto : Menkumham Yasonna

Yasonna menambahkan. Bahwa membangun Lapas baru memerlukan dana yang besar. Dia mencontohkan untuk seribu narapidana dibutuhkan setidaknya Rp 200 miliar. Untuk itu, menurutnya, diperlukan gerakan nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi darurat narkoba. “Saya mengajak mari kita semua berangkulan tangan. Bekerja bersama untuk menciptakan sinergitas dalam mencapai tujuan. seharusnya pemerintah meningkatkan program rehabilitasi para pecandu narkoba, termasuk pada sejumlah pemakai yang juga mendekam di dalam lapas. Dia juga mengancam akan memecat petugas lapas yang berani main – main dan berurusan dengan peredaran narkoba,” pungkasnya. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Siapa Saja Beri Hadiah dan Dipercaya pada HUT Megawati?