Habib Rizieq Shihab Terancam Ditetapkan Tersangka, Gubernur Anies Menyusul?

0
537
Foto : Diduga Gubernur Anies menjenguk Habib Rizieq Shihab tanpa memakai masker

Jakarta, NAWACITAPOST – Polisi menyatakan ada potensi penetapan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan Habib Rizieq Shihab di Bogor. Terlebih usai perkara itu dinaikkan ke tahap penyidikan, pada 26 November 2020. Adapun pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka yakni pihak penyelenggara kegiatan dan pemilik lokasi Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markaz Syariah DPP FPI yang diduga adalah Habib Rizieq Shihab. Sebelumnya pun ada dugaan kasus kerumunan massa sebelumnya. Yang mana isunya juga sudah mendapatkan izin dari Gubernur Anies Baswedan. Habib Rizieq Shihab terancam ditetapkan tersangka, Gubernur Anies menyusul?

BACA JUGA: Tommy Sumardi Bantah Bawa Nama Azis Syamsuddin dan Kabareskrim Listyo Sigit Waktu Ketemu Napoleon

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol CH Patoppoi mengatakan, keputusan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara dan memeriksa sebanyak 12 orang dalam rangka penyelidikan sejak sepekan lalu. “Kita sudah minta klarifikasi 15 orang, dari seluruhnya, 12 orang hadir, tiga orang tidak hadir, dua orang tanpa keterangan, satu tidak hadir karena terkonfirmasi Covid-19, penyidik juga sudah mengundang ahli epidemiolog, penyidik juga menganalisa CCTV di TKP (tempat kejadian perkara),” katanya.

Foto : Acara Habib Rizieq Shihab

“Kita temukan diduga bahwa pemilik pondok pesantren itu adalah HMR (Rizieq Shihab), yang didirikan sejak tahun 2012. Upaya imbauan oleh Satgas Covid 19 tidak dipatuhi, jadi kegiatan tetap berlangsung,” katanya. Berdasarkan penyelidikan, menurutnya Rizieq Shihab telah mendirikan pondok pesantren itu sejak 2012 silam. Penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahu kejaksaan, dan berproses sampai nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka,” kata Patoppoi. Meski begitu, dia pun menyebut bahwa pondok pesantren diperbolehkan beroperasi di Bogor. Namun berdasarkan aturan Bupati Bogor, pondok pesantren tidak diperbolehkan menerima kunjungan.

BACA JUGA: Habib Rizieq Shihab Keberatan Test Covid 19, Positif Terpapar?

Padahal, menurutnya aturan dari Bupati Bogor mewajibkan kegiatan harus dibatasi jumlah pengunjungnya maksimal 50 persen dari total kapasitas atau maksimal sebanyak 150 orang. “Penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, bahwa diduga ada upaya menghalang-halangi penanggulangan wabah, dan penyelenggara kekarantinaan kesehatan,” kata Patoppoi. Kemudian diingatkan kembali dugaan keterlibatan kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan di Petamburan pun belum selesai. Pasalnya FPI mengklaim bahwa sudah mendapatkan izin dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta.

Foto : Kepala BNPB Doni Monardo

Sebagaimana diberitakan, Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI, Aziz Yanuar mengatakan. Pihaknya telah mengirimkan surat ke Pemprov DKI melalui lurah, camat, dan wali kota sebelum melakukan kegiatan tersebut. Dalam penyampaian izin tersebut, pihaknya juga melaporkan permintaan pemakaian Jalan Petamburan dan telah mendapatkan persetujuan. “Kami sudah mendapatkan izin, dan sebelum acara kami juga telah bersurat ke mereka,” katanya. Namun dibantah oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Dia menyampaikan bahwasanya Anies tidak pernah mengizinkan kerumunan massa pada acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab.

BACA JUGA: Artis Huru Hara Nikita Mirzani Terancam Dipenjara?

“Pemerintah Provinsi DKI, tidak pernah mengizinkan. Tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, Pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan,” ujar Doni dalam Konferensi Pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, pada (15/11). Lebih lanjut Doni menjelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies telah mengeluarkan surat perihal larangan terkait kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Yakni melalui Walikota Jakarta Pusat. Sehingga Doni minta agar informasi tersebut tidak menjadi kekeliruan di tengah masyarakat. “Gubernur DKI, melalui Walikota Jakarta Pusat, telah membuat surat,” katanya.

Foto : Status akun sosial media Ferdinand Hutahaen

Namun rupanya pernyataan dari FPI dan Kepala BNPB yang berlainan ini pun mendapat perhatian dari Eks Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaen. Demikian disampaikannya melalui sosial medianya pada (19/11/2020). “Jika benar Anies memberikan ijin atas kerumunan itu, maka jelas bahwa Anies mengabaikan aturan2 yg ada. Melakukan kebijakan yg menguntungkan kelompoknya dan membuat pihak lain resah dgn melanggar UU,” katanya. Perlu diketahui termaktub dalam Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Pasal 216 KUHPidana. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana Dicopot, Korban Ulah Gubernur Anies dan Habib Rizieq Shihab?