Prabowo Subianto Kampanye Bicara Rp 11.000 Triliun, Tagihnya ke Jokowi? Ini Faktanya

0
566
Foto : Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menhan Prabowo Subianto

Jakarta, NAWACITAPOST – Banyak pengusaha Indonesia memilih menyimpan uang di luar negeri. Layaknya Swiss, Hongkong dan Singapura. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pada 2016 lalu, uang simpanan para pengusaha Indonesia di luar negeri sebanyak Rp 11.000 triliun. Hal demikian juga menjadi dasar para koruptor menyimpan hasil curiannya disana. Selain keamanan, kedua negara yang dituju memiliki tarif pajak rendah hingga pengalaman mengatasi krisis. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan. Bahwa pemerintah berencana akan menarik uang – uang negara yang dicuri koruptor. Pemerintah Republik Indonesia (RI) akan mulai prosedur pengumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di luar negeri. Langkah selanjutnya pemerintah akan membentuk tim bersama dengan Bareskrim, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan asset tracking. UU bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian bisa tetap dilacak. Langkahnya sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional. Menjalin perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA). Meski suatu negara belum ada perjanjian ekstradisi dan MLA. Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional tidak mudah.

BACA JUGA: Diduga Jiwasraya Boroknya Pemerintahan SBY, Jokowi Tak Mau Rakyat Jadi Korban

Foto : Presiden Jokowi dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju

Terkait Rp 11.000 triliun ternyata menimbulkan polemik. Lantaran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyinggung duit Warga Negara Indonesia (WNI) pada 27 Februari 2019 saat menyampaikan pidato kebangsaan. Indonesia dalam kondisi tak baik. Penyebabnya adalah Rp 11.000 triliun uang WNI berada di luar negeri. Jumlah uang di bank – bank di seluruh bank di dalam negeri senilai Rp 5.400 triliun. Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia. Jokowi pun merespon. Jokowi pun meminta bukti kepada Prabowo jika memiliki data. Kalau memang ada data, ada bukti – bukti disampaikan saja ke pemerintah. Jokowi memastikan pemerintah akan mengejar WNI jika terbukti menyimpan uang di luar negeri. Pemerintah tak main – main soal penyembunyian uang di luar negeri. Akan dikejar kalau memang benar. Namun, sepertinya sengaja dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk menjatuhkan Jokowi. Dikatakan oleh Andre Rosiade. Merasa aneh dengan sikap Jokowi. Sebab, Prabowo bicara uang Rp 11 ribu triliun justru datangnya dari data pemerintah. Andre pun merasa heran apabila sekarang Jokowi minta bukti data kepada Prabowo. Sepertinya menagih ke Jokowi.

BACA JUGA: Amien Rais Lengser Gus Dur, Karma Jadikannya Gelandangan Politik

Foto : Menhan Prabowo Subianto bersama Presiden Jokowi

Polemik bahwa pemerintahan Jokowi memiliki dan menyimpan uang Rp 11.000 triliun di luar negeri, adalah salah. Faktanya, merupakan data tentang nilai aset sejumlah WNI secara perorangan atau bukan, di luar negeri. Konteks pernyataan Jokowi berkaitan dengan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Program ditujukan kepada pihak – pihak yang menyimpan uang secara rahasia di sejumlah negara bebas pajak. Jokowi berharap para pihak dapat mengungkapkan kepemilikan harta di luar negeri. Memindahkannya ke dalam negeri. Sebagai imbalan, pemerintah memberikan penghapusan pajak yang seharusnya dibayar. Cukup membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU (Undang – Undang) no. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dari programnya, Jokowi berhasil menarik duit dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp147 triliun. Tak lain dari total deklarasi luar negeri sebesar Rp1.031 triliun. Program pengampunan pajak periode pertama merupakan yang terbaik dari amnesti pajak yang dilakukan di seluruh dunia. Baru periode pertama saja sudah 30,88 persen dari PDB, 30,88 persen. Adalah angka yang besar. Berdasarkan tebusan, angkanya hampir mendekati Rp 100 triliun, sudah Rp 99,2 triliun. Angka yang juga sangat besar sekali. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sebenarnya muncul penyebab munculnya polemik. Bukanlah dari Jokowi. Pasalnya Prabowo pernah mengklaim ketika jelang proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Data mengenai uang yang berada di luar negeri diakui oleh para menteri Kabinet Kerja. Bisa jadi kemungkinan sebagai ajang kontestasi politik belaka saja. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Sebelum Tuntut Jokowi, Amien Rais Kudu Lakoni Yogyakarta – Jakarta Jalan Kaki