Jokowi Belum Tentu Bersalah, Baru Putusan PTUN Jakarta Tingkat Pertama

1
1459
Foto : Presiden Jokowi

Jakarta, NAWACITAPOST – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate diputuskan bersalah. Tak lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan adalah mengenai pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran internet dilakukan pada Agustus 2019. Pemblokiran kepada 27 kabupaten dan atau kota di Papua dan 13 kabupaten dan atau kota di Papua Barat. Dilakukan menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat. Demikian keterangan dari Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, pada Rabu 03 Juni 2020.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Menteri Komunikasi Informatika, Jhonny G Plate

Dalam surat putusan diterangkan Pihak Tergugat 1 dan 2 yang bersalah. Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Sementara Pihak Tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Majelis Hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000. Menurut majelis hakim, internet bersifat netral. Bisa digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif. Namun, jika terdapat konten melanggar hukum, seharusnya dibatasi adalah konten. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai. Pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19 hingga 20 Agustus 2019. Kemudian menimbang tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019. Kelanjutannya pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019. Majelis hakim menolak eksepsi para tergugat.

BACA JUGA: Kuliah Ikatan Kedinasan Poltekip Poltekim Kemenkumham Sudah Dibuka, Ayo Daftar!

Foto : Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang

Adapun penggugat dalam perkara adalah gabungan organisasi. Yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, Kontras, ICJR, Elsam dan lain sebagainya. Usau putusan, Muhammad Isnur selaku Kuasa Hukum penggugat turut mengunggah video pembacaan putusan. Diunggah melalui akun Twitternya, @madisnur. Selamat kepada rakyat papua, pejuang – pejuang Hak Asasi Manusia, para akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding.

BACA JUGA: Semrawutnya Pasar Kranji Baru

Foto : Akun twitter milik Muhammad Isnur

Mencoba mengonfirmasi pihak PTTUN. Tepatnya kepada Dr. Disiplin F Manao, SH., MH selaku Hakim Tinggi Tata Usaha Negara. Membenarkan adanya putusan bersalah atas Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate. Meskipun demikian, putusan masih berada pada PTUN tingkat pertama. Yang mana memberikan pihak tergugat untuk melakukan pembelaan. Berupa pengajuan upaya banding. Diberikan rentang waktu selama 14 hari ke depan. Para pihak berhak untuk menerima dan tidak menerima putusan. Hasil dari banding ada beberapa kemungkinan. Menguatkan putusan tingkat pertama untuk proses selanjutnya. Bisa juga putusan menjadi ditolak atau digugurkan atau dibatalkan. Tentu semua bergantung pada analisis dan pemikiran PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara). Kemudian, usai pengajuan banding, para pihak juga mendapatkan hak. Yakni pengajuan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Prosesnya memang masih begitu panjang. Memang baru putusan tingkat pertama. Belum tentu Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi Informatika, Jhonny G Plate bersalah.

BACA JUGA: 10 Trik Jitu Lulus CAT Kedinasan dan CPNS 

Foto : Dr. Disiplin F Manao, SH., MH selaku Hakim Tinggi PTUN

Sisi lain, Menteri Komunikasi Informatika, Jhonny G Plate angkat bicara. Putusan sidang hasilnya, pada Agustus 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan throttling atau pelambatan akses atau pelambatan di Bumi Cendrawasih. Pelambatan dilakukan untuk menangkal hoax yang memperparah aksi masyarakat disana. Sangat menghargai putusan demikian. Tapi juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Akan berbicara dengan jaksa pengacara negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Sejauh ini belum menemukan adanya dokumen tentang putusan yang dilakukan oleh pemerintah. Terutama terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di wilayah Papua.

BACA JUGA: Partai Gelora Sah, Yasonna Serahkan SK Badan Hukum

Foto : Presiden Jokowi

Tidak menemukan informasi adanya rapat – rapat di Kominfo terkait hal disebutkan. Bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur telekomunikasi. Sehingga berdampak gangguan internet di wilayah dimaksud. Sebagaimana semua pemerintah, demikian juga Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan tidak sembarangan.  Kebijakan diputuskan tidak untuk segelintir orang. Tentu terutama untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Termasuk didalamnya rakyat Papua dan Papua Barat. Kebebasan berekpresi tetap menjadi perhatian pemerintah. Sangat berharap bahwa selanjutnya kebebesan menyampaikan pendapat melalui ruang siber. Dapat dilakukan dengan cara yang cerdas, lebih bertanggung jawab dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi bangsa.  (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: 5 Tahun Belum Ada Kejelasan dari Polda Metro Jaya, Sengketa Penarikan Uang Tanpa Sepengetahuan Pemilik Rekening oleh PT. BPR Olympindo Sejahtera

 

 

 

1 KOMENTAR

Comments are closed.