109 Tenaga Medis Dipecat, Harif Fadhilah, Ketum PPNI Angkat Bicara

1
923
Foto : Ketum DPP PPNI Harif Fadhilah

Jakarta, NAWACITAPOST – Para tenaga medis di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) diakhiri dengan pemecatan. Lantaran Bupati dan manajemen RSUD Ogan Ilir merasa tak terima dengan tuntutan aksi protes yang dianggap mengada – ada. Ada ratusan tenaga medis harus kehilangan pekerjaan. Yaitu 109 tenaga medis. Meskipun memang tidak mempengaruhi pelayanan yang diberikan.  Ada tenaga medis baru yang akan direkrut. Mengenai pemecatan, Harif Fadhilah, Ketum (Ketua Umum) DPP PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) pun angkat bicara.

BACA JUGA: Ray, Penderita Kanker Otot, Butuh Uluran Tangan

Foto : Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam

Sebelumnya, 60 tenaga medis honorer di RSUD Ogan Ilir mengeluhkan. Memutuskan untuk melakukan protes dengan menggelar aksi mogok kerja. Beberapa alasan disampaikan. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) minim. Ketidakjelasan insentif dari Pemkab ( Pemerintah kabupaten). Tidak ada rumah singgah bagi tenaga medis yang menangani pasien corona. Gaji hanya sebesar Rp 750.000 per bulan.

Foto : Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan

DPRD Ogan Ilir turun tangan menyikapi aksi protes dari para tenaga medis. Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir Rizal, Mustopa mengatakan. Dirinya sudah mendesak Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen RSUD. Penilaian pada tuntutan yang disampaikan para tenaga medis berkaitan dengan kebutuhan dasar dan keselamatan tenaga medis. Layaknya kebutuhan APD standar, intensif tambahan dan rumah singgah.

BACA JUGA: Ketum PPNI : Mari Peringati 12 Mei, Menengok Jasa Garda Terdepan

Buntut adanya aksi mogok kerja, 109 tenaga medis dipecat dengan tidak hormat. Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam menjelaskan pada Kamis 21 Mei 2020.  Tenaga medis yang dipecat ada 14 dokter spesialis, delapan dokter umum, 33 peawat berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan 11 tenaga honorer di RSUD Ogan Ilir. Senada dengan Direktur RSUD, Ilyas menganggap bahwa tudingan terkait dengan para tenaga medis tidak benar. Pasalnya APD, rumah singgah dan insentif tambahan dianggap sudah disediakan jauh sebelumnya.  RSUD Direktur RSUD Ogan Ilir Roretta Arta Guna Riama pun membantah tudingan yang disampaikan para tenaga medis.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Sementara, Harif Fadhilah, Ketua Umum DPP PPNI angkat bicara. Dikatakan kepada Nawacitapost melalui akun pribadi chatting miliknya. Yang dituntut adalah hal yang  normatif. Memang harus disediakan oleh pemberi kerja. Sebenarnya harus ada pembenahan pada sektor pelayanan publik milik pemerintah atau pemerintah daerah (pemda). Sebagian dari tenaga kesehatan yang di pecat adalah berstatus honor. Penghasilannya sekitar 800 ribu sebulan.

Foto : Ketum DPP PPNI Harif Fadhilah dan rekan

Dilanjutkan oleh Harif agar adanya pertimbangan kembali. Kejelasan jenis kontrak kerja untuk tenaga kesehatan. Seharusnya pemerintah benar – benar menghitung kebutuhan pelayanan dan menjadikannya pegawai pemerintah bukan honorer. Sebab regulasi honor di daerah tidak jelas dari sisi hak dan kewajiban. Tentu saja disinilah dapat menimbulkan abuse di kedua belah pihak.

Foto : Perwakilan tenaga medis RSUD Ogan Ilir yang mogok kerja diterima anggota komisi IV DPRD Ogan Ilir

Kewajiban pemilik dan manajemen RS (Rumah Sakit) menyediakan kelengkapan kerja. Terlebih untuk menjamin keselamatan pasien dan petugas kesehatan dan efektifitas pelayanan. PPNI (Persatuan Perawatan Nasional Indonesia) akan mengadvokasi berbagai pihak. Terutama untuk mencari solusinya. Ssebelumnya PPNI melakukan klarifikasi untuk membalidasi data dan fakta yang terjadi sebenarnya. Tenaga kesehatan harus dihargai sesuai dengan keahliannya. Tidak sepatutnya demikian. Tenaga kesehatan di RS seharusnya dihargai lebih baik daripada tenaga kerja biasa. Lantaran memang sudah menjadi bagian garda terdepan. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Ustadz Yusuf Mansur, Siap Melaju Capres Cawapres 2024?