Kasus Serobot Tanah Siwalan Panji, Garuda Law Firm Sebut BPN Sidoarjo Gegabah

0
82
Kasus Serobot Tanah Siwalawan Panji, Garuda Law Firm Sebut BPN Sidoarjo Gegabah
Sidang lokasi kasus penyerobotan aset tanah dan bangunan

Sidoarjo NAWACITAPOST – Kasus penyerobotan/penguasaan aset tanah kembali terjadi di Sidoarjo, dan saat ini diduga akibat kelalaian pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal pertanahan. Hal ini diceritakan Peter Sosilo, SH sebagai kuasa hukum oleh Poh Ka Gwan (Anton) kepada awak media saat sidang di lokasi bersama Ketua Majelis Hakim Muhammad Peten Sili, SH dan Kuasa hukum tergugat Suratno, SH. (Kamis, 13/02/20).

Poh Ka Gwan (Anton) membeli aset berupa bangunan dan tanah seluas 939 m2 di Lingkar Timur Siwalan Panji dengan harga 2,25 miliar. Akan tetapi sewaktu proses balik nama sudah berjalan beberapa minggu, secara sepihak dihentikan oleh BPN Sidoarjo dengan alasan pemblokiran aset yang menurut Peter adalah cacat hukum. Mengapa disebut cacat hukum ? karena pengajuan pemblokiran aset yang disetujui pihak BPN tersebut tanpa dasar yang kuat. Demikian kronologi lengkapnya.

Pada 12 mei 2017 Anton melakukan perjalanan ke daerah lingkar timur untuk mencari lokasi yang rencananya akan digunakan sebagai gudang dan kebetulan melewati sebuah lokasi di jalan Lingkar timur RT 29, RW 04, desa Siwalanpanji, dusun Bedrek Buduran-Sidoarjo, dimana di lokasi tersebut terdapat sebuah bangunan yang tertulis dijual.

Kasus Serobot Tanah Siwalawan Panji, Garuda Law Firm Sebut BPN Sidoarjo Gegabah
Aset yang disengketakan, lokasi di di jalan Lingkar timur RT 29, RW 04, desa Siwalanpanji, dusun Bedrek Buduran-Sidoarjo

Setelah menghubungi nomer telpon Andy Lasmono selaku broker, maka dikirimkanlah fotocopy sertifikat lokasi lewat Whatsapp. Di sertifikat tersebut tertera nama Mustofa Kamal dan Witin Susanti selaku pemilik dari tempat tersebut.

Tanggal 18 mei 2017 Anton dan Andy Lasmono  bertemu di lokasi bersama dengan Witin Susanti dan Sandi saudaranya. Dan tanpa ada rasa curiga setelah nego harga, pada hari itu juga disepakati jual beli aset tersebut seharga 2,25 Miliar.

Baca juga : Polda Metro Jaya Terima Laporan LBH HIMNI Terkait Penghinaan Etnis Nias

Kesepakatan berlanjut didepan notaris Sujayanto, SH untuk dilakukan pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Namun disitulah baru ketahuan bahwa Mustofa Kamal dan Witin Susanti selaku pemilik sebelumnya sudah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan memberikan kuasa jual kepada Prihadi Santoso didepan Notaris Sri Hartati, SH yang berkantor di Wonorejo 4/24, Surabaya. Namun sesuai anjuran notaris Sujayanto hal tersebut tidak masalah karena Prihadi Santoso yang mempunyai kuasa jual ikut hadir di tempat tersebut.

Maka hari itu juga (Senin, 22 mei 2017), di hadapan notaris Sujayanto, SH, terjadilah proses penandatanganan AJB antara Poh Ka Gwan dengan Prihadi santoso dengan dasar adanya IJB dan kuasa menjual serta persetujuan dari Witin Susanti dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Ibu Witin Susanti. Proses penandatanganan AJB dan penyerahan sertikat tersebut juga disaksikan Sandi (keluarga Witin Susanti), keluarga dari Prihadi Santoso, Andy Lasmono (broker) dan Andi Cokrodiningrat (rekan dari Poh Ka Gwan). Sedang Mustofa Kamal yang disebut dalam sertifikat tidak dapat hadir karena sedang berada di luar negeri (sesuai pernyataan Ibu Witin Susanti).

Baca juga : Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto, Diduga Gelapkan Dana Setengah Triliun

Permasalah terjadi saat pengurusan balik nama sertifikat. Beberapa minggu setelah didaftarkan ke BPN, proses dihentikan karena ada surat pemblokiran aset oleh Mustofa Kamal dan hal itu disetujui BPN dengan alasan nama Mustofa Kamal masih tertera di Sertifikat. Anehnya, pemblokiran tersebut hanya berdasar fotokopi sertifikat.

” Dalam hal ini kami menyatakan keberatan kepada BPN terkait blokir tersebut, karena kalaulah memang ada pemblokiran harusnya kedua nama yang tertera di sertifikat yang melakukannya dan disertai dokumen asli,” ujar Peter Sosilo.

Kasus Serobot Tanah Siwalawan Panji, Garuda Law Firm Sebut BPN Sidoarjo Gegabah
(dari kanan) Peter Sosilo dan Mamik Krustiningsih (Kuasa Hukum) bersama kliennya Poh Ka Gwan (Anton) saat sidang lokasi kasus penyerobotan/pengusaan aset tanah dan bangunan. (13/02)

Maka dari itu, lanjut Peter, Poh Ka Gwan melalui Garuda Law Firm menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri kepada Prihadi santoso sebagai pemilik terakhir dan IJB, juga kepada Witin Susanti dan Mustofa Kamal. Ketiganya juga sebagai terlapor dan sudah dalam proses penyidikan di Polres Sidoarjo dalam hal penyerobotan dan penguasaan tanah juga perbuatan melawan hukum.

Selain itu, Peter juga melibatkan BPN Sidoarjo sebagai turut tergugat karena gegabah dalam mengambil keputusan blokir hanya dengan meninjau dari sisi yang sempit dan dinilai cacat hukum.

Baca juga : KPK Hari Ini Jadwalkan Pemeriksaan Terhadap Harun Masiku

” Kami sudah meminta konfirmasi kepada Notaris Sri Hartati, dan dibenarkan telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan pemberian kuasa jual kepada Prihadi Santoso yang ditandatangani oleh Mustofa Kamal dan Witin Susanti. Bukti dan foto peristiwa itu siap dihadirkan saat persidangan nanti,” papar Peter. (13/02)

Peter berharap BPN harus lebih teliti dalam menindaklanjuti permohonan blokir, kalaulah ada yang mengajukan blokir hanya berbekal fotokopi dokumen harusnya terlebih dahulu diteliti dengan cermat. ” Toh BPN juga punya jaringan-jaringan hukum, harusnya konfirmasi ke Notaris dulu “.  (BNW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here