Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto, Diduga Gelapkan Dana Setengah Triliun

25
1499
Jakarta, NAWACITA – Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto yang terpilih sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju dalam periode ke-2 Pemerintahan Jokowi, diduga telah melakukan penggelapan dan penipun dana sebesar 500 Milyar. (3/2/2020).
Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto, Diduga Gelapkan Dana Setengah Triliun Foto (dari kiri ke kanan): Yulius Isyudianto (Korban Penipuan); Dr. Husdi Herman (Kuasa Hukum); dan Rafli Ananta Murad

Jakarta, NAWACITA – Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto yang terpilih sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju dalam periode ke-2 Pemerintahan Jokowi, diduga telah melakukan penggelapan dan penipuan dana sebesar 500 Milyar. (3/2/2020).

Baca Juga: Jihad Prof. Yasonna Laoly dalam RUU KUHP

Skandal penggelapan dana ini sudah dilaporkan ke Dittipidum Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/0016/I/2020/Bareskrim, pada 8 Januari 2020. Yulius Isyudianto sebagai pelapor yang menjadi korban atas dugaan kasus penggelapan dan penipuan ini, melibatkan Agus Suparmanto (Saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI), Juandy Tanumihardja dan Miming Leonardo. Artinya, ketiganya tersandung dengan Pasal 178 dan Pasal 372 KUHP, tentang penipuan dan penggelapan.

Kronologi Dugaan Keterlibatan Agus Suparmanto

Dalam konferensi pers dengan beberapa media nasional (online dan cetak) yang dilaksanakan di di Bakoel Kopi, Jakarta Pusat (3/2/2020), Kuasa Hukum Yulius Isyudianto, Dr. Husdi Herman SH., MH., MM, menjelaskan dengan rinci bahwa kasus ini berawal dari adanya MoU pada tahun 2000 terkait proyek penambangan, Pengangkutan dan Pumuatan Bijih Nikel di Pulau Pakal dan Tanjung Buli milik PT. Antam (Persero) Tbk.

Dalam MoU tersebut disepakati untuk menggunakan PT. Yudistira Bumi Bhakti sebagai badan usaha untuk mengikuti tender proyek yang diselenggarakan oleh PT. Antam. Dan pada tanggal 6 September 2000, PT. Yudhistira Bumi Bhakti dinyatakan sebagai pemenang tender.

Pada tanggal 13 Maret 2001, dilakukan penandatanganan Nota kesepakatan antara PT. Yudistira Bumi Bhakti yang diwakili oleh Juandy Tanumihardja sebagai Direktur dan Miming Leonarde sebagai Komisaris dengan Yulius Isyudianto, Sarjono, Oyong Harinto, Juandy Tanumihardja, Rafli Ananta Murad, Budh Ramadhi, Edhi B. Ishastanto.

Nota Kesepakatan ini salah satunya berisi tentang perjanjian pembagian keuntungan bersih setelah pajak PT. Yudistira Bumi Bhakti untuk Yulus Isyudianto dkk.

Skema keuntungan yang dimaksud sebagai berikut: Yulius Isyudianto (10%), Sarjono (5%), Oyong Harinto (5%), Rafli Ananta Murad (3%), Budhi Ramadhi (3%), Juandy Tanumihardja (2,5%), Edhi B Ishastanto (1,5%) dengan jumlah 30%.

Pada tanggal 12 Agustus 2000, PT. Yudistira Bumi Bhakti mulai melakukan penambangan bijih nikel dan pengangkutan ke kapal ekspor. Pada awal Agustus 2013, Rafli Ananta Murad menanyakan kepada Yulius Isyudianto terkait bagi bagi hasil keuntungan PT Yudistira Bumi Bhakti sesuai dengan MOU dan Nota Kesepakatan. Yulius Isyudianto mengatakan bahwa setiap tahunnya, ia menanyakan hal tersebut kepada Juandy Tanumihardja. Sementara Juandy mengatakan bahwa perusahaan masih mengalami kerugian sehingga tidak ada keuntungan yang bisa dibagikan.

Baca Juga: Rocky Gerung si Mulut Garong

Mendengar kesaksian Yulius Isyudianto tersebut, Rafli Ananta Murad langsung mengeluarkan laptop dan menunjukkan kepada Yulius Isyudianto per 31 Desember 2012 menghasilkan kumulatif PT. Yudistira Bumi Bhakti mencapai US $ 280.977.127. Sehingga bagian keuntungan Yulius Isyudianto dkk berdasarkan isi kesepakatan diawal (30%) adalah USS 84,293.138.

Terkait hal tersebut, karena adanya indikasi penipuan dan penggelapan dalam proses pembagian saham yang tidak sesuai dengan nota kesepakatan awal, maka pada 18 November 2013, Rafli Ananta Murad kemudian melaporkan Agus Suparmanto, Juandy Tanumihardja dan Miming Leonardo ke pihak kepolisian. Tidak lama setelah dilakukan pemeriksaan atas pelapor dan saksi-sakti, termasuk penetapannya menjadi tersangka oleh pihak Bareskrim, Agus Suparmanto kemudian menghubungi Yulius Isyudianto untuk menawarkan perdamaian.

Yulius Isyudianto menerima tawaran perjanjian perdamaian setelah dilakukan pertemuan empat mata dengan Agus Suparmanto. Karena janji dan iming-iming yang disampaikan oleh Agus Suparmanto, Yulius akhirnya menerima tawaran tersebut dan ikut menandatangani perjanjian damai dan mencabut laporan.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Suparmanto menyampaikan secara lisan bahwa akan memberikan 30 Milyar didepan dan 500 Milyar akan dibayarkan kemudian sebagai ganti rugi kepada Yulius dkk, setelah perjanjian perdamaian ditandatangani.

Pada 3 April 2014, Yulius menagih janji Agus Suparmanto terkait pembayaran 500 Milyar seperti dijanjikan. Namun, Agus Suparmanto menolak permintaan Yulius dengan dalih telah terjadi perjanjian perdamaian.

Agus Suparmanto Diduga Melakukan Tindakan Penipuan dan Penggelapan

Kuasa Hukum Yulius, Dr. Husdi Herman mengatakan bahwa perbuatan Agus Suparmanto, Juandy Tanumihardja dan Miming Leonardo diindikasikan kuat melakukan tipu muslihat dengan iming-iming membayar utang 500 Milyar. Hal tersebut terbukti memenuhi unsur Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan.

“Kami menghimbau sekaligus memperingatkan kepada Sdr. Agus Suparmanto, Juandy Tanumihardja dan Miming Leonardo agar segera mempertanggungjawabkan dan membayarkan uang sebesar 500 Milyar tersebut. Sebagai Pejabat Negara dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan RI dalam Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi, harusnya Agus Suparmanto memberi contoh yang baik kepada masyarakat”, tegas Husdi Herman.

Lebih lanjut, Dr. Husdi kemudia membuat somasi bahwa “Kami memberikan waktu 7×24 jam kepada Sdr. Agus Suparmanto, Juanda Tanumihardja dan Sdr. Miming Leonardo untuk beritikad baik melakukan penyelesaian ini atas masalah ini”, tegas Husdi.

Comments are closed.