Pilkada 2020 Kepulauan Nias, Tak Ada Jaminan Incumbent Menang

0
754
Foto : Ilustrasi Pilkada Serentak 2020

Jakarta, NAWACITAPOST – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bakal serentak dilaksanakan. Termasuk yang ada di Kepulauan Nias (Kepni). Tak sedikit calon kepala daerah (cakada) yang maju dalam Pilkada serentak. Terutama yang dari petahana atau incumbent. Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto berpendapat pada 5 Desember 2017. Masyarakat Indonesia sudah semakin melek politik. Pemilih lebih rasional dalam memilih pasangan calon (paslon). Walaupun calon merupakan incumbent dan banyak duit, belum tentu dapat menarik simpati publik. Bagi – bagi duit bukan jurus ampuh untuk menang dalam pilkada. Akan tetapi yang menjadi factor penentu sejauh mana dikenal calonnya. Kemudian kinerjanya benar atau tidaknya. Senada pun disampaikan Direktur Populi Center Nico Harjanto. Kini pemilih lebih mengedepankan rasionalitasnya. Terlebih dalam menentukan pilihannya kepada paslon. Dalam konteks pilkada sekarang, anomali sangat mungkin terjadi. Pemilih lebih rasional dalam merekam paslon. Yaitu dengan sedikit paslon yang ada. Maka masyarakat lebih mudah untuk merekam. Di awal suka paslon A, di tengah bisa jadi suka paslon B dan di akhir suka paslon C. Tak ada jaminan calon incumbent akan memenangkan bursa pilkada serentak. Meskipun memang hasil survei dalam pilkada tahun 2005 dan 2008 menunjukkan 20 persen calon incumbent berhasil. Tak lain dalam menjabat kembali sebagai kepala daerah. Sedangkan di luar Pulau Jawa, 40 persen calon yang berasal dari petahana berhasil menjabat kembali. Tetapi 60 persen calon incumbent tidak terpilih kembali. Incumbent bisa punya cara yang dikatakan licik.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Ilustrasi Pilkada 2020 Serentak

Perlu mewaspadai gerakan politik incumbent. Seperti pemasangan alat peraga kampanye. Pasalnya ada beberapa daerah yang masih memasang alat peraga kampanye. Mencantumkan program – program yang mengatasnamakan pemerintah daerah (pemda). Akan tetapi sanksinya sudah tegas akan didiskualifikasi. Incumbent memang bisa mengandalkan strategi dan kekuatan. Namun tidak jarang, keduanya yang dipakai tidaklah tepat. Terlebih hampir sering kepala daerah terlalu abai dan menikmati kekuasaan tanpa memanfastkan posisi sebagai incumbent. Bisa jadi gagal memimpin daerahnya selama 5 tahun terakhir. Pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), Ubedilah menyebutkan. Lemahnya mesin politik di belakang kepala daerah bisa terjadi. Lantaran pejabat terkait tak memelihara pendukungnya selama menjabat. Minimnya dukungan berdampak pada kecilnya suara yang diraih pejabat petahana ketika pilkada berlangsung. Belum mampu melakukan imaging policy, Sementara, menurut Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Jusario Vermonte dikemukakan pada 28 Juni 2018. Salah satu fungsi dan tujuan diadakannya pilkada. Tak lain untuk mengevaluasi dan memberi hukuman kepada kepala daerah petahana yang bekerja tak maksimal. Layaknya senada dengan Direktur Riset Populi Centre Usep S Ahyar. Kekalahan petahana di sejumlah daerah justru menunjukkan sisi positif demokrasi Indonesia. Sehingga tak ada jaminan incumbent menang pada Pilkada 2020, termasuk di Kepulauan Nias. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Trend Baru Poliandri Kalangan ASN Bisa Dinonjobkan, Bagaimana Non ASN?