Trend Baru Poliandri Kalangan ASN Bisa Dinonjobkan, Bagaimana Non ASN?

0
516
Foto : Ilustrasi poliandri

Jakarta, NAWACITAPOST – Trend poligami mungkin kini sebagian besar menyatakan sudah hal biasa dan wajar. Namun tidak demikian dengan trend poliandri atau suami lebih dari satu. Beberapa kejadian mencengangkan pun ada. Seorang wanita memiliki suami lebih dari satu. Seperti Sephia, wanita usia 40 tahun. Tinggal di Karangan Wiyung, Surabaya. Dirinya memiliki dua orang suami. Namun dirinya mengaku berusaha untuk adil. Memberikan jatah kepada suami kedua disaat suami pertama sedang keluar kota. Kemudian ada Ani di Tangerang Selatan. Memiliki dua orang ayah dan seorang ibu. Tentu saja masih banyak kisah poliandri. Tidak hanya di Indonesia, daftar nama poliandri di luar negeri pun juga banyak. Ada kisah tersendiri zaman dahulu. Dituangkan dalam novel. Drupadi adalah wanita yang menjalani poliandri. Seperti poligami, poliandri seharusnya juga dijalani atas kehendak sendiri. Tapi tidak dengan poliandri yang dijalani Drupadi. Terpaksa melakukannya karena calon suaminya, Arjuna, menolak untuk menikahi Drupadi. Sementara, Yudhistira yang gemar berjudi dijebak oleh Sangkuni dan Dursasana. Kurawa sempat ditolak Drupadi untuk mengikuti sayembara. Yudhistira yang terus kalah judi menjadikan Drupadi sebagai taruhan terakhir. Drupadi harus pasrah diperkosa oleh 100 Kurawa. Rupanya trend poliandri kini lagi marak dalam kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara). Demikian diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPanRB), Tjahjo Kumolo. Ada tren baru pada sejumlah ASN terkait poliandri.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo

Pihaknya mengaku telah mendapatkan sejumlah laporan mengenai adanya kasus pada sejumlah ASN. Selama satu tahun, pihaknya telah menerima sekitar 5 laporan kasus poliandri ASN. Meski demikian, pihaknya harus memutuskan masalah dengan beberapa pihak. Yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Yasonna selaku Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kini sedang dalam investigasi internal. Jelas nyata padahal didalam peraturan perundang – undangan dilarang bagi ASN melakukan poliandri. Tidak hanya poliandri memang. Dilarang pula untuk poligami. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono menjelaskan pada 29 Agustus 2020. Aturan poligami dan poliandri diatur dalam Undang – Undang (UU) no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berbunyi pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terlebih ASN yang melakukan poliandri. Bagi ASN, yang melakukan poliandri bisa dijatuhi sanksi sesuai hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan)nya. Nantinya akan dilihat latar belakang, dampak dan sejauh mana peraturan perundangan yang dilanggar. Penjatuhan disiplin menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian masing – masing instansi. Bisa dinonjobkan. Mengingat pegawai laki – laki yang ketahuan melakukan poligami dikenai hukuman turun pangkat atau dibebastugaskan. Kemungkinan besar hal yang sama juga bisa terjadi pada ASN wanita sebagai tindakan disipliner. Namun, diluar ASN juga ternyata tidak bisa untuk poliandri. Pada dasarnya, hukum pernikahan di Indonesia menganut asas monogami. Tertuang dalam pasal 3 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Poliandri merupakan sistem pernikahan yang dilarang di Indonesia. Baik menurut hukum negara, agama maupun norma di masyarakat. Oleh karenanya, seorang perempuan tidak bisa menikah lagi dengan laki – laki lain jika masih terikat dalam sebuah pernikahan. Perempuan yang menikah secara poliandri termasuk perzinahan. Dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 284 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Lagi – Lagi Uang, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bila Perlu Dibubarkan