Kalapas Cipinang Tonny Nainggolan Dukung Asimilasi dan Rehabilitasi, Instruksi Menkumham Yasonna

0
160
Foto : Kalapas Kelas I Cipinang Tonny Nainggolan

Jakarta, NAWACITAPOST – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Cipinang Tonny Nainggolan mendukung asimilasi dan rehabilitasi. Yang mana merupakan penyesuaian dari instruksi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun perlu diketahui untuk asimilasi bahwa ada beberapa kasus dikecualikan. Yakni berupa kasus kejahatan luar biasa. Hal itu tercantum dalam PP no 99 tahun 2012, Permenkumham no 10 tahun 2020 dan Permenkumham no 32 tahun 2020.

Foto : Jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/2012) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut, narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan narapidana yang divonis di atas lima tahun, tidak mudah untuk mendapat asimilasi atau integrasi. Mereka harus menjadi justice collaborator untuk mendapat keringanan hukum atau pembebasan bersyarat. Permasalahan adalah banyak pengguna narkotika yang dijerat dengan pasal pengedar dan divonis diatas lima tahun. Kepala Lapas Cipinang pun menyampaikan pada (09/04/2021) ke Nawacitapost di kantornya. Asimilasi merupakan jalan solusi untuk mengatasi over kapasitas.

BACA JUGA: Judi Togel Merajalela di Kepulauan Nias, Aparat Penegak Hukum, Tokoh Agama dan Adat Harus Bertanggung Jawab

“Jadi begini untuk asimilasi sebagai jalan solusi untuk mengatasi cover kapasitas. Ya tentunya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM itu tentunya harus memperhatikan bagaimana kondisi Warga Binaan yang sangat over kapasitas. Pada tahun 2020 dikeluarkanlah Permenkumham no 10 tahun 2020 untuk menangani over kapasitas dengan memberikan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Nah memang dengan adanya Permenkumham no 10 tahun 2020 tahun kemarin, itu secara signifikan isinya berkurang. Tadinya isinya sekitar 4000an,” tambah Tonny.

BACA JUGA: FORNISEL Berharap Prioritas Pembangunan Nisel, Bawomataluo Didukung Menko Muhadjir Effendy Jadi Situs Warisan Dunia UNESCO

Lalu Kalapas juga menjelaskan bahwa rehabilitasi juga penting adanya. Adapun dua macam pelaksanaan rehabilitasi. Yaitu berupa rehabilitasi medis dan sosial. “Pada tahun 2021 ini dilanjutkan lagi dengan Permenkumham no 32 tahun 2020 untuk dilaksanakan di tahun 2021. Nah kami sementara ini sudah mendata kurang lebih 200 orang yang akan kami asimilasikan sampai dengan Juni sampai habis tahun 2021. Untuk rehabilitasi, kami didalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), kami memiliki anggaran sekitar 2 miliaran untuk merehabilitasi warga binaan sebanyak pertama sekali untuk 1000 orang,” lanjutnya.

Foto : Jajaran Kanwil DKI Jakarta

Lantas Tonny juga menuturkan bahwa ada refokusing anggaran untuk rehabilitasi. Sehingga itu pun berdampak pada jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang direhabilitasi. “Tetapi dengan adanya refokusing, jumlah 1000 orang menjadi 744 orang. Nah untuk tahun ini tahap pertama di semester pertama, kami melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial. Nanti di bulan Juni akan dilakukan rehabilitasi tahap kedua,” pungkasnya. (Martin Buulolo/Ayu Yulia Yang)