Aparat dan ASN Dibersihkan Dulu dari Narkoba, Kepala BNN Kepulauan Nias Keluhkan Anggaran Terbatas

0
592
Foto : Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BNN Kepulauan Nias Arifeli Zega dan Petinju Wira Gea

Jakarta, NAWACITAPOST – Semakin santer didengar mengenai maraknya narkoba di Kepulauan Nias. Tidak sedikit juga merasakan adanya peredaran narkoba di Kepulauan Nias. Selain tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerhati, organisasi masyarakat, akan tetapi juga Kepala BNN dan atlet di Kepulauan Nias pun ikut merasakan benar adanya peredaran narkoba. Bahkan cukup mencengangkan bahwa adanya indikasi keterlibatan aparat penegak hukum pun diduga kuat sangat erat dalam transaksi narkoba. Atlet tinju yang bahkan sudah beberapa kali meraih juara pun mengamati bahwa harus ada pembersihan terlebih dahulu untuk ASN dan aparat penegak hukum. Namun, Kepala BNN Kepulauan Nias justru mengeluh anggaran terbatas untuk memenuhi kebutuhan pencegahan, penanggulangan dan penindakan narkoba.

Foto : Petinju Wira Gea

Markus Gea atau dikenal juga dengan Wira Gea yang merupakan juara petinju menyebutkan pada (08/02/2021) ke Nawacitapost. Bahwa kemungkinan besar ada keterlibatan banyak aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba di Kepulauan Nias. “Kalau ditangkap mah banyak pak. Cuma endingnya bagaimana dilakukan. Kalau bisa mah langsung dihukum mati. Aparat yang ikut terlibat juga dilakukan tindakan yang sesuai dasar hukum. Karena tidak segampang itu narkoba masuk kalau tidak ada orang di belakang layar dan tentu orang kuat. Xixixixixi. Banyak aparat penegak hukum yang terlibat narkoba di Nias,” ungkapnya.

Foto : Ketua Kominfo DPP HIMNI Faigiziduhu Ndruru bersama petinju Wira Gea

Markus Gea melanjutkan bahwa adapun menurutnya bahwa semestinya aparat penegak hukum dan ASN harus bersih dari narkoba. “Artinya menurut saya, tindakan yang harus diambil dulu adalah seluruh aparat penegak hukum dan ASN harus bersih dari narkoba. Setelah itu baru dilakukan tindakan tegas kepada pengedar dan bandar maupun pemakai,” akhirinya. Begitu pula keterangan yang didapat Nawacitapost dari Kepala BNN di Kepulauan Nias, Kompol Arifeli Zega pada (09/02/2021). Dia mengiyakan memang adanya keterlibatan oknum TNI – Polri. Namun memang sudah berusaha keras dalam menindak tegas.

BACA JUGA: Ustadz Maaher Meninggal Dunia Usai Jadi Tahanan Jaksa, Nikita Mirzani Bilang Apa?

“Entah dari mana sumber dari isu tersebut berhembus. Namun memang ada keterlibatan oknum TNI – Polri. Tapi kami sudah berusaha keras untuk menindak tegas. Seperti waktu itu ada 5 anggota Polres dan 7 anggota Dandim yang terlibat dan langsung diproses hukum. Kalau memang masih ada lagi, masyarakat terbuka saja, tidak perlu takut untuk menginformasikan. Kami justru berterima kasih. Terutama juga berterima kasih diberi masukkan dari teman – teman Nawacitapost. Kami juga mau menjelaskan bahwa kami sudah berupaya melakukan yang terbaik termasuk utamanya P4GN, sesuai program pak Presiden Joko Widodo,” terang Kepala BNN Kepulauan Nias.

Foto : Kepala BNN Kepulauan Nias Kompol Arifeli Zega

Arifeli Zega pun menambahkan bahwa adapun beberapa hal yang menjadi harapan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) di Kepulauan Nias. “Sebab akan sangat membantu kepedulian Pemda terhadap BNN di Kepulauan Nias. Yang mana diantaranya membutuhkan sel khusus rehabilitasi sendiri. Pasalnya ini numpang di Lapas dan kondisinya juga tidak memungkinkan. Kemudian juga berharap agar bisa ditambahnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di BNN Kepulauan Nias, terutama ASN yang ada disana. Lalu membantu mengajukan anggaran untuk test urine para ASN dan warga masyarakat yang ada di Kepulauan Nias. Terlebih untuk yang keluar masuk lewat jalur perhubungan laut itu juga penting dilakukan pemeriksaan,” paparnya.

BACA JUGA: Sekjend FORNISEL : Kepulauan Nias Darurat Narkoba, Serukan Ormas, LSM dan Instansi Jangan Kendor Berantas

Zega pun juga memberikan penjelaskan mengenai pentingnya kesemua hal tersebut untuk mengurangi tingkat peredaran narkoba di Kepulauan Nias. “Sebab jika saya mengatakan benar ada peredaran narkoba, tapi buktinya tidak kuat, kan nanti bisa dibilang fitnah. Akan tetapi, dengan adanya alat test urine kan kelihatan yang pakai atau tidak. Disitu kelihatan negative atau positif hasilnya. Barulah bisa ditelusuri membeli dimana dan dengan siapa. Dari situlah tahu sindikat narkobanya. Bahkan bisa dikejar juga bandarnya. Sehingga bisa diperoleh data bahwa dapat barangnya dari mana dan pengiriman melalui jalur apa. Kita pun akan tahu nantinya benar atau tidaknya oknum TNI – Polri terlibat dalam transaksinya atau tidak. Setelah itu tentu akan diproses hukum bila memang terbukti,” pungkasnya.

Foto : Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pun menyampaikan pada (09/05/2017) bahwa semua harus saling bersinergi untuk mencegah, menanggulangi dan menindak narkoba. Dia juga menjelaskan, hal tak kalah penting adalah mengupayakan pencegahan narkoba semakin merajalela. Salah satunya memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat agar tak mudah terbuai dengan uang narkoba yang besar. “Permintaan di sini harus kita kurangi dengan pendidikan, rehabilitasi, community policy dalam artinya masy lingkungna semua harus berupaya mencegah narkoba. Ini menjadi satu gerakan kampanye nasional, supaya tidak mempengaruhi lagi generasi ke depan,” jelasnya.

Foto : Kalapas Kelas II B Gunungsitoli Soetopo Berutu

Memang yang dikatakan Menkumham merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengatasi banyaknya tahanan pengguna narkoba di Kepulauan Nias. Seperti disampaikan berdasarkan pernyataan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Soetopo Berutu pada (18/1/2021) bahwa Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Gunungsitoli, Sumatera Utara hingga Januari 2021 adalah salah satunya terpidana kasus narkoba 27 persen. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Disiplin F. Manao Rasakan Ada Peredaran Narkoba di Kepulauan Nias, Pemda?