Foto : Eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Kepala Bea Cukai Soetta Finari Manan dan Ketua Dewan Penasihat PBNLI Kris Budihardjo

Jakarta, NAWACITAPOST – Cukup mencengangkan ada pemanggilan ditujukan ke Bea Cukai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bea Cukai dipanggil dalam rangka diminta untuk memberikan keterangan kepada KPK terkait dugaan korupsi dan suap yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Sebelumnya Edhy diduga melakukan upaya monopoli. Dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy pada 14 Mei 2020. Sepertinya Bea Cukai ikut terseret kasus benur lobster.

Foto : Eks Menteri KKP Edhy Prabowo

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Finari Manan, pada (18/1/2021). Finari bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening lobster atau benur untuk melengkapi berkas perkara pendiri PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito yang menjadi tersangka pemberi suap kepada Edhy Prabowo. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito),” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, pada (18/1/2021).

BACA JUGA: Menkumham Yasonna dan Sahabat Gowes, Bangkitkan Perputaran Ekonomi UKM

Untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Suharjito, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Mereka yang dijadwalkan diperiksa yakni Kasir Besar PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Joko Santoso, Pegawai PT DPPP Betha Maya Febiana dan karyawan swasta bernama Yunus. Selain itu, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa enam saksi untuk melengkapi berkas perkara dengan tersangka Edhy Prabowo. Keenam saksi itu yakni Bupati Kaur Gusril Pausi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Direktur Keuangan PT DPP M Zainul Fatih, seorang petani/pekebun bernama Zulhijar dan dua karyawan swasta bernama Jaya Marlian dan Sharidi Yanopi.

Baca juga :  Sikat Mafia Hukum, Menkopolhukam Mahfud MD Ingatkan Satgas Saber Pungli Tidak Bermain-Main dengan Tanggung Jawab yang Diemban
Foto : Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soetta Finari Manan

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih dan Amiril Mukminin sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito. Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.

Foto : UU Tipikor Pasal 12

Sementara, diketahui sebelumnya beredar ada ekspor lobster yang mengalami kegagalan. Yang mana disebabkan terjadi pencekalan. Dilakukan pemeriksaan terhadap eksportir. Yang mana dilakukan oleh Bea Cukai. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat PBNLI (Perkumpulan Budidaya dan Nelayan Lobster Indonesia) Kris Budihardjo pada (19/09/2020). Memang pihaknya mengapresiasi langkah Bea Cukai. Namun pemeriksaan tidak berada di waktu yang tepat. “Apabila sudah diborder harusnya sudah dapat NPE. Pihak yang mengeluarkan NPE adalah Bea Cukai. Kalau memang kelebihan jumlah harusnya ada mekanismenya. Bukan justru langkahnya mematikan ekonomi. Membuat keresahan ribuan nelayan khususnya anggota PBNLI. Kemudian juga setelah berdiskusi dengan para eksportir, ada kendala berupa cargo,” ungkapnya.

BACA JUGA: Korupsi Edhy Prabowo Bisa Dijatuhi Hukuman Mati atau Penjara Seumur Hidup?

Kris sapaan akrabnya menambahkan bahwa adapun terkendala cargo merupakan kejanggalan. “Cargo hanya satu yang bisa melayani benih lobster yang diekspor ke Vietnam. Ada sesuatu yang aneh. Peraturan ekonomi memang ditegakkan. Namun juga memperhatikan asset negara. Ekonomi harus bergerak, tak boleh terjadi resesi. Namun kini justru mengakibatkan anjloknya harga dan lesunya pasar. Ini merupakan salah satu ciri menuju ke resesi. Sehingga Bea Cukai bisa menambah daftar panjang resesi,” imbuhnya.

Baca juga :  Jangan Jadi Polemik, Junimart Girsang Usulkan 75 Pegawai KPK Diberhentikan dan Dialihkan Jadi Pegawai Honorer
Foto : Ketua PBNLI Kris Budihardjo bersama Presiden Jokowi

Bahkan Kris pun menilai kemungkinan kurang berpengalamannya pihak Bea Cukai akan penanganan hal semacam itu. “Mungkin bisa saja Bea Cukai kurang berpengalaman. Bisa juga tidak berkoordinasi dengan baik. Kasihan nelayan, kalau jual lokal harganya tidak sesuai sama modal, nelayan pun merugi. Sebelumnya kan berdasarkan hasil perhitungan Bea Cukai yang disampaikan lewat jumpa pers pada 18 September 2020. Menggagalkan 1,2 juta ekor baby lobster yang tidak sesuai dengan dokumen ekspor milik 14 perusahaan justru menguntungkan,” pungkasnya. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Yeobo, Panggilan Sayang Puput untuk Ahok, Korban Drama Korea