Wapres Diganti? Ini Syaratnya

0
273
Foto : Menkopolhukam Mahfud MD bersama Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta, NAWACITAPOST – Perbincangan kedudukan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sedang goyah mencuat ke permukaan. Kabarnya bakal digantikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid pun angkat suara. Perbincangan muncul lantaran Ma’ruf Amin tak berperan sebagaimana mestinya dan rentan diguncang. Ada dua faktor penyebab posisi Ma’ruf Amin gampang digoyah. Dinilai tak punya kaki kuat untuk menopang dan tak memiliki partai politik (parpol) pendukung. Sependapat dengan Indonesia Police Watch (IPW). Istana Wapres masih dikuasai kelompok JK (Jusuf Kalla). Sehingga tidak punya think tank yang cukup. Memberikan saran agar Ma’ruf Amin tak lagi digoyah. Pasalnya harus memiliki dukungan cukup. Harus balik ke rumah besarnya NU (Nadhlatul Ulama). Jangan seperti anak panah yang lepas sehingga mudah dipatahkan. Namun memang jika NU sudah bergerak memback up, tentu akan kekuatannya besar. PPP dan PKB pun bisa menjadi perisainya.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Menkopolhukam Mahfud MD bersama Wapres Ma’ruf Amin

Menggoyah posisi Wapres tidaklah sesederhana angan. Inas Nasrullah Zubir, anggota DPR menjelaskan. pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian wapres terlebih dahulu. Mekanisme itu ada dalam Pasal 7a UUD 1945. Bu­nyinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Tak lain oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, demikian tertulis bila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Kemudian juga terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Mahfud MD, yang kini Menkopolhukam juga menyebutkan pada Februari 2019. Pergantian tidak mungkin terjadi. Pasalnya, terdapat sejumlah syarat untuk menggantikan wapres menurut undang – undang. Syarat pertama, punya catatan kepolisian yang baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Tentunya yang tidak diancam hukuman pidana lima tahun penjara atau lebih. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Trend Baru Poliandri Kalangan ASN Bisa Dinonjobkan, Bagaimana Non ASN?