Menkeu Sri Mulyani Lawan Amerika Serikat

5
1166
Foto : Menkeu Sri Mulyani dan Presiden AS Donald Trump

Jakarta, NAWACITAPOST – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang akrab disapa Ani melawan Amerika Serikat (AS). Memastikan Indonesia akan tetap memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Yakni sebesar 10 persen pada setiap barang dan jasa digital dari luar negeri. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2020. Lantaran memang perusahaan – perusahaan digital asal negara AS layaknya Facebook, Google, Zoom dan Netflix akan dipajaki. Hal yang dikhawatirkan AS adalah adanya pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas perusahaan digital luar negeri. Terlebih yang berasal dari sana. Padahal yang ingin dilakukan Indonesia adalah memungut PPN atas transaksi digital. Meskipun Presiden AS Donal Trump bakal geram, tetap saja penegasan disampaikan Ani pada 16 Juni 2020.

BACA JUGA: Nazaruddin Segera Bebas, Dapatkan Hak CMB Pula dari Yasonna Laoly

Foto : Presiden AS, Donald Trump

Demikian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/PMK.03/2020. Yaitu tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan dibuat karena memang ada hal – hal yang harus diperbaiki. PPN yang mana bagi beberapa subjek pajak luar negeri atau subjek tidak bisa dimintai untuk ikut memungut dan mengumpulkan PPN. Pasalnya berdomisili di luar negeri, tapi servis domestic. Contoh Netflix. Melakukan servis di domestik, namun keberadaannya tidak dalam yurisdiksi Indonesia. Melalui Perppu Nomor 1/2020, PMK, dan Perdirjen, sekarang subjek pajak luar negeri bisa menjadi pemungut dan pengumpul untuk disampaikan ke pemerintah Indonesia. PPN bukan subjek suratnya dari USTR (United State Trade Representative/ perwakilan dagang). USTR mempermasalahkan PPh. Sementara, demikain merupakan subjek dari pembicaraan di OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

BACA JUGA: Yasonna Laoly Ketagihan Gowes, Lebih Merakyat, Dikasih Reward dari Jokowi

Foto : Presiden AS Donald Trump dan Presiden Jokowi

Pungutan PPh atas transaksi digital memang masih jadi bahasan yang alot di forum OECD. Pasalnya, jika pungutan PPh digital diterapkan, akan muncul kemungkinan berkurangnya pendapatan negara perusahaan asal. Karena memang harus ada pembagian jatah pungutan PPh kepada negara di tempat perusahaan mendapatkan penghasilan. Prinsip kehadiran fisik (physical presence) masih menjadi syarat utama yang dipegang beberapa negara dalam penerapan pemungutan PPh. Namun, sisi lain, beberapa negara berpendapat untuk menarik PPh. Bisa diterapkan syarat kehadiran ekonomi (economic presence) tanpa harus ada kehadiran fisiknya. Langkah yang diambil pemerintahan Trump sama sekali tidak terkait dengan penerapan pemungutan PPN digital yang akan dilakukan Indonesia. PPN tidak ada dispute. PPN yang bayar adalah orang yang menikmati. Dengan adanya wabah Covid 19, semua pindah ke digital. Jadi harus disikapi dari sisi perpajakan. Kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan. Kini pemerintah tengah melakukan diskusi bersama perusahaan – perusahaan luar negeri. Terutama yang bertransaksi secara digital di Indonesia. Tujuannya, untuk mencari siapa saja yang dapat memungut PPN. Harapannya mulai Juli besok sudah ada yang ditunjuk sebagai pemungut. Sehingga di Agustus 2020, para pihak berwenang bisa lakukan pemungutan. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Comments are closed.