Musrenbang Desa Teluk Bakung 2020, Upaya Sejahterakan Masyarakat

16
127
Pontianak, NAWACITA - Pemerintahan Desa Teluk Bakung Kec. Sui. Ambawang Kab. Kubu Raya 16/1/2020 melaksanakan Musyawarah Desa. Kegiatan dilaksanakan di Halaman Kantor Desa Teluk Bakung Jalan Trans Kalimantan. Musrenbang dimaksudkan sebagai upaya membangun desa Teluk Bakung menuju masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera.
Musrenbang Desa Teluk Bakung 2020, Upaya Sejahterakan Masyarakat

Pontianak, NAWACITA – Pemerintahan Desa Teluk Bakung Kec. Sui. Ambawang Kab. Kubu Raya 16/1/2020 melaksanakan Musyawarah Desa. Kegiatan dilaksanakan di Halaman Kantor Desa Teluk Bakung Jalan Trans Kalimantan. Musrenbang dimaksudkan sebagai upaya membangun desa Teluk Bakung menuju masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Camat Sui. Ambawang Satuki, Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna Kab. Kubu Raya Marihot Sirait, Sarjana Pendamping Desa tingkat Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Tujuh Kepala Dusun yg ada di Desa Teluk Bakung, serta sejumlah undangan lainnya.

Baca Juga: Tiga Kabupaten di Kalbar Komitmen jadi Kabupaten Layak Anak

Kepala Desa Teluk Bakung Rita Dihales, SH., dalam wawancaranya kepada media ini menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Thn 2020 yang ditetapkan, merupakan usulan tahun 2019 lalu saat ia belum menjabat Kades, ” Ini program yang diusulkan pemerintahan Desa terdahulu, saya tinggal melanjutkan.” Jelasnya.

Menurut Kades yang baru menjabat satu bulan ini, item pekerjaan RKPDes thn 2020, pengerjaannya akan ia bagi menjadi 3 tahapan, tahap pertama akan dikerjakan bulan April, tahap kedua dikerjakan Bulan Agustus, dan tahap ke tiga akan dikerjakan bulan Desember, dengan total anggaran sekitar dua miliaran.

Rita berharap seluruh item pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai rencana. Untuk itu ia akan berkoordinasi dengan para Kepala Dusun tersebut, “Karena item pekerjaan itu semuanya ada didusun-dusun.” Jelasnya.

Ditempat yang sama Tenaga Ahli, Marihot Sirait menjelaskan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Desa, dasarnya adalah Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 1, “Musrenbang itu dasar hukumnya adalah Permendagri no. 114 thn 2014 Pasal 1, yang berbunyi,

1. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Baca Juga: Menkumham RI Prof. Yasonna bahas Omnibus Law bersama Dubes UE

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota.” Jelasnya.

Hal yang sama juga disampakan Camat Sui.Ambawang Satuki, ia berharap, usulan-usulan yang disampaikan saat musrenbang bisa terakomudir semua, “Usulan yg datang dari bawah seperti inilah yang kita harapkan. Inilah yang memang diperlukan oleh masyarakat.” Jelasnya.

Ia juga berjanji akan mengawal usulan-usulan yang disampaikan, baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten, “Kita akan kawal usulan masyarakat, karena ini adalah kebutuhan masyarakat.” Jelasnya mengakhiri. (abr)