Tiga Kabupaten di Kalbar Komitmen jadi Kabupaten Layak Anak

3
89
Pontianak, NAWACITA - Proyek Uni Eropa dan World Vision yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia Sukses Mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kalbar. 14/1/2020.
Tiga Kabupaten di Kalbar Komitmen jadi Kabupaten Layak Anak

Pontianak, NAWACITA – Proyek Uni Eropa dan World Vision yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia Sukses Mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kalbar. 14/1/2020.

Selama empat tahun World Vision Jerman dan Wahana Visi Indonesia (WVI), bersama dengan Uni Eropa (UE), telah membantu masyarakat Kalbar di 50 desa, 10 kec. dan 3 Kabupaten melalui program Penguatan Peran Komunitas Desa dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Baca Juga: Menkumham RI Prof. Yasonna bahas Omnibus Law bersama Dubes UE

Program ini membawa perubahan positif, terutama dalam peningkatan kualitas fasilitas kesehatan serta komitmen daerah untuk menjadi kabupaten layak anak, demikian disampaikan Amanda Putri Nugrahati Media Relation Executive Wahana Visi Indonesia dalam Press Releasenya saat acara Talkshow di Hotel Mercure Pontianak.

Program ini menerima Dana hibah Uni Eropa sebesar EUR 650.000 – ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil, kelompok kerja Kabupaten Layak Anak (KLA), forum anak, dan Pemerintah daerah, utk terlibat dalam pengawasan kebijakan di sektor kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 178 fasilitator yang tersebar di 50 desa telah dilatih dan terlihat dalam dialog dan aksi bersama pemerintah dan masyarakat.

Hasilnya, tiga kabupaten yang berkomitmen menjadi kabupaten layak anak, yakni Sintang, Sekadau dan Melawi, sehingga anggaran untuk kesehatan meningkat setiap tahun sesuai tujuan proyek. Partisipasi organisasi masyarakat sipil juga mendorong peningkatan alokasi anggaran kabupaten untuk sektor kesehatan di ketiga kabupaten selama berlangsungnya program ini.

Baca Juga: Jokowi Percepat Omnibus Law untuk Cipta Lapangan Kerja

Peningkatan alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, dan biaya operasional Puskesmas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber penerimaan daerah, terutama anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun program tidak dapat mengendalikan anggaran kabupaten, kenyataannya telah terjadi peningkatan alokasi anggaran kesehatan di tiga kabupaten sasaran melalui upaya Koalisi OMS.

Koalisi OMS telah berhasil merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan beberapa PERDA seperti : (1). Pembaruan SK Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Sintang, Melawai dan Sekadau. (2). Peraturan Kab. Melawi No. 3 Thn 2018 ttg perlindungan Anak. (3). Peraturan Kabupaten Sintang No. 12 Thn 2018 ttg Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
(4). Penyusunan Rancangan PERDA ttg Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dan Rencana Aksi 2018-2021 di Kab Sintang, Sekadau dan Melawi.

Dalam pidato H.E. Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Hans Famhammer, kepala kerjasama delegasi Uni Eropa untuk Indonesia mengatakan: “Uni Eropa senang telah mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan publik dan pengelolaan anggaran terkait dengan Kabupaten Layak Anak di Kalimantan dan kami berharap hasil program ini dapat membantu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif secara nasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak.” Tegasnya. (abr)